alexametrics
27C
Malang
Tuesday, 2 March 2021

Google Blokir Konten Lokal Australia, Ada Apa?

RADARMALANG – Google memblokir konten lokal Australia. Mesin pencari tersebut mengatakan sedang melakukan eksperimen untuk menentukan nilai layanannya ke outlet berita Australia.

Melansir dari BBC, Jumat (15/1), tes yang dilakukan oleh Google mempengaruhi sekitar 1 persen pengguna Australia. Langkah tersebut memicu protes Pemerintah Australia yang kemudian mendesak Google untuk membayar konten lokal negeri Kangguru tersebut.

“Raksasa digital harus fokus pada membayar konten asli, bukan memblokirnya. Itu adalah pesan saya untuk raksasa digital itu,” kata Bendahara Australia Josh Frydenberg.

Perusahaan teknologi itu menolak undang-undang yang memaksa mereka untuk melakukan negoisasi dengan outlet berita Australia mengenai pembayaran untuk konten yang muncul di platform tersebut. Saat ini, undang-undang tersebut sedang diperdebatkan oleh Senat Australia.

Selain Google, Facebook dan perusahaan teknologi lainnya juga sedang melawan pemerintah Australia atas rencana untuk membuat mereka membayar konten berita. Mereka juga menyebutkan bahwa aturan tersebut tidak adil dan menyebabkan Google dan Facebook wajib berbagi data pengguna berita dengan penerbit outlet Australia.

“Itu adalah skema terdepan di dunia yang sedang kami terapkan. Ini telah diakui tidak hanya oleh badan pengatur tetapi oleh pemerintah lain di seluruh dunia,” kata Frydenberg.

Google berpendapat bahwa layanan pencariannya akan lebih buruk jika mengikuti perubahan tersebut.

Penulis : Anggi Dianing

RADARMALANG – Google memblokir konten lokal Australia. Mesin pencari tersebut mengatakan sedang melakukan eksperimen untuk menentukan nilai layanannya ke outlet berita Australia.

Melansir dari BBC, Jumat (15/1), tes yang dilakukan oleh Google mempengaruhi sekitar 1 persen pengguna Australia. Langkah tersebut memicu protes Pemerintah Australia yang kemudian mendesak Google untuk membayar konten lokal negeri Kangguru tersebut.

“Raksasa digital harus fokus pada membayar konten asli, bukan memblokirnya. Itu adalah pesan saya untuk raksasa digital itu,” kata Bendahara Australia Josh Frydenberg.

Perusahaan teknologi itu menolak undang-undang yang memaksa mereka untuk melakukan negoisasi dengan outlet berita Australia mengenai pembayaran untuk konten yang muncul di platform tersebut. Saat ini, undang-undang tersebut sedang diperdebatkan oleh Senat Australia.

Selain Google, Facebook dan perusahaan teknologi lainnya juga sedang melawan pemerintah Australia atas rencana untuk membuat mereka membayar konten berita. Mereka juga menyebutkan bahwa aturan tersebut tidak adil dan menyebabkan Google dan Facebook wajib berbagi data pengguna berita dengan penerbit outlet Australia.

“Itu adalah skema terdepan di dunia yang sedang kami terapkan. Ini telah diakui tidak hanya oleh badan pengatur tetapi oleh pemerintah lain di seluruh dunia,” kata Frydenberg.

Google berpendapat bahwa layanan pencariannya akan lebih buruk jika mengikuti perubahan tersebut.

Penulis : Anggi Dianing

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru