MALANG KOTA – Ironi. Menyandang Kota Pendidikan, tapi di Kota Malang ini banyak perguruan tinggi (PT) sekarat. Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) RI mensinyalir ada beberapa kampus yang masuk kategori tidak sehat sehingga terancam dimerger.

Dari 57 kampus se-Kota Malang, sekitar 10 persen atau lima kampus yang terancam dimerger. Mereka diberi waktu hingga akhir 2019 untuk mengajukan merger. Jika tidak mengajukan, Kemenristekdikti mengancam akan menutup.

”Pilihannya hanya dua. Merger atau dihapus (ditutup),” ujar Direktur Pembinaan Kelembagaan Iptek Kemenristekdikti Dr Totok Prasetyo BEng MT beberapa waktu lalu.

Totok enggan menyebut nama-nama kampus kecil yang terancam dimerger. Tapi, pihaknya sudah memberi peringatan keras. Dia menegaskan, 2019 ini merupakan tahun terakhir bagi kampus kecil beroperasi sendiri. ”Sudah terlalu lama kampus swasta ini (yang tidak sehat) dibiarkan berdiri sendiri,” kata dia.

Pada 2017 lalu, pihaknya sudah memanggil lima kampus kecil di Kota Malang. Dalam pertemuan tersebut, Kemenristekdikti menyosialisasikan perlunya merger kampus yang tidak sehat. Tapi, keputusannya dikembalikan kepada kampus-kampus tersebut.

Setahun kemudian, tepatnya pada 2018 ada satu kampus yang mengajukan merger. Yakni, STMIK Asia ingin dimerger dengan STIE Asia. Kedua kampus itu masih dalam satu yayasan. Yakni, Yayasan Asia. Sementara keempat kampus lain belum mengajukan.

Totok mengungkap, beberapa kriteria kampus tidak sehat. Di antaranya, jumlah program studi (prodi) tidak sampai enam, jumlah total mahasiswa di bawah seribu orang, jumlah prodi eksak dan prodi humaniora tidak seimbang, dan tidak mampu menanggung biaya operasional (selengkapnya baca grafis).

Menurut dia, satu-satunya cara menyelamatkan kondisi kampus tidak sehat ini dengan mergerisasi. ”Malang ini kan Kota Pendidikan. Jumlah PTS-nya banyak sekali. Jadi, tidak menutup kemungkinan dari puluhan kampus, pasti ada yang tidak sehat,” kata dia.

Dengan penggabungan atau merger, dana yang dikeluarkan untuk operasional kampus lebih efisien. ”Opsi merger itu untuk menyelamatkan,” tutur pria yang menamatkan studi magisternya di Universitas Indonesia (UI) itu.

Selain karena tidak sehat, Totok menyebut merger juga bisa dilakukan terhadap kampus yang mengalami konflik internal. ”Intinya, yang mengakibatkan kualitas lulusan jelek itu yang berpotensi ter-mergerisasi,” kata dia.

Kalaupun kampus siap dimerger, opsi mergerisasinya diberikan dengan mempertimbangkan kondisi masing-masing kampus. Dia mencontohkan, jika ada dua kampus yang memiliki masalah berbeda, misalnya kampus A terkendala akreditasi. Sementara kampus B akreditasinya baik, tapi ada masalah akademik atau konflik, maka opsi mergernya tidak mengganti apa yang sudah ada di dalam kampus. ”Misalnya akreditasi kampus A ikut kampus B,” kata dia.

Kampus yang siap dimerger, bisa dilakukan lebih dari dua kampus swasta. ”Tiga boleh, asal mendirikan satu kepengurusan baru,” kata dia. Tapi, jika tidak mau merger, kampus bisa mengajukan opsi penyatuan. Atau kampus yang dianggap tidak sehat, dinaungi satu kampus yang sehat.

Dia menyatakan, mergerisasi diatur dalam Permenristekdikti Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Pencabutan Izin PTS maupun PTN. Juga diatur dalam Permenristekdikti Nomor 32 Tahun 2016 tentang Standar Pendirian Perguruan Tinggi Swasta. ”Pada 2018 lalu, Kemenristekdikti juga mengeluarkan Panduan Persyaratan Prosedur Penggabungan dan Penyatuan Perguruan Tinggi Swasta,” kata dia.

Senada dengan Totok, Ketua Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah VII (Jatim) Prof Dr Ir Suprapto DEA juga menyatakan bahwa banyak PT di Malang terancam merger. Tapi, dia menyadari, rencana merger itu bisa jadi menuai penolakan dari yayasan.

”Yayasannya kuat. Kalau di 2017-an lalu memang ada sosialisasi merger dan ada beberapa kampus yang sempat mengikuti sosialisasi ini,” kata dosen Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya itu.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) Jawa Timur Prof Dr Suko Wiyono SHum MHum tidak membantah bahwa merger merupakan salah satu solusi. ”Tidak mudah bagi kampus kecil asal merger,” kata Suko.

Apalagi jika dua kampus tersebut beda yayasan. Salah satu masalah yang bakal muncul adalah pembagian aset. ”Mau tak mau, asetnya dikelola pihak yang baru. Ini tidak mudah. Potensi memicu keributan,” kata rektor Universitas Wisnuwardhana (Unidha) itu.

Menurut dia, merger menjadi mudah jika keduanya dalam satu yayasan. ”Karena pengelolaannya dalam satu badan, merger pun tidak masalah. Yayasan punya kendali,” kata dia.

Dia menuturkan, di Kota Malang ini belum ada kampus yang dimerger. ”Kalau tingkat Jatim, betul ada (merger),” kata Suko.

Meski dia menyatakan, belum ada kampus di Malang yang merger, bukan berarti kampus swasta kondisinya sehat. ”Kalau masalah, ada saja di kampus swasta. Misalnya tidak memiliki minimal enam program studi, atau mahasiswanya belum mencapai seribu orang,” jelasnya. Namun, dia menilai, selama masalah tersebut masih bisa diatasi pihak yayasan, maka mergerisasi tidak perlu dilakukan.

Terpisah, Ketua STIE Asia Faturohman SE MM membenarkan, rencana mergernya STIE Asia dengan STMIK Asia. Pada November 2018, draf permohonan merger sudah diajukan ke Kemenristekdikti. ”Kami mendaftar melalui online dan tinggal menunggu apakah disetujui Kemenristekdikti atau tidak, jika STMIK dan STIE berubah menjadi institut,” kata Faturohman saat dihubungi kemarin (21/1).

Rencananya, STMIK dan STIE Asia berubah menjadi Institut Teknologi dan Bisnis Asia. ”Kami juga menambah satu prodi lagi agar sesuai dengan syarat mendirikan institut, yaitu enam prodi,” kata dia. Satu prodi tambahan itu adalah bisnis digital.

Dia menyatakan, baru akan mendapat jawaban dari dikti sekitar dua bulan lagi. ”Kami pun masih mendaftar di tahapan pertama. Ada dua tahapan  yang harus kami lewati,” kata dia.

Pewarta               : Sandra
Copy Editor         : Dwi Lindawati
Penyunting         : Mahmudan