JawaPos.com – Kemenristekdikti dan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) berupaya segera menuntaskan persoalan mahasiswa Indonesia yang terjadi di Taiwan. Terkait persoalan yang terjadi, opsi pemulangan tidak menjadi pilihan.

Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kemenlu Lalu Muhammad Iqbal menyatakan, persoalan mahasiswa Indonesia di Taiwan sampai sekarang masih dibahas. “Pembahasan arahnya bukan pemulangan,” katanya kemarin (5/1).

Iqbal menjelaskan, para mahasiswa tersebut berangkat ke Taiwan sebagai mahasiswa. Sehingga diupayakan mereka tetap melanjutkan studi hingga perkuliahannya selesai.

Sebelumnya Kemenlu meminta perwakilan Indonesia di Taiwan, yakni Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei, terus memantau perkembangan kasus tersebut. Juga meminta berkoordinasi dengan instansi terkait di pemerintahan Taiwan.

Sementara itu, Dirjen Kelembagaan Iptek-Dikti Kemenristekdikti Patdono Suwignjo mengatakan, kalaupun ada opsi pemulangan para mahasiswa tersebut, Kemenristekdikti tidak bisa memutuskan. “Ini kan urusan pemulangannya bukan domain kita (Kemenristekdikti, Red) ya,” katanya.

Kalaupun nanti diputuskan program pemulangan, tegas Patdono, Kemenlu yang akan memutuskan. Dia menjelaskan, Kemenristekdikti optimistis program pengiriman mahasiswa untuk belajar di Taiwan berjalan baik jika diterapkan sesuai dengan peraturan.

Patdono mengakui, ada informasi pengiriman mahasiswa ke Taiwan yang tidak jelas prosedurnya. “Pengiriman mahasiswa seperti itu jangan terjadi lagi,” tegasnya. Untuk itu, mahasiswa yang akan mengikuti program pengiriman ke Taiwan harus benar-benar mengecek perjanjian kampusnya dengan kampus di Taiwan.

Menurut Patdono, setiap kerja sama lembaga pendidikan tinggi di Indonesia dengan di Taiwan umumnya dilandasi perjanjian MoU. Kemudian, mahasiswa harus melakukan penelusuran reputasi perguruan tinggi atau kampus di Taiwan yang berstatus sebagai mitra kerja sama. Apakah kampus tersebut bereputasi dan memiliki kerja sama dengan industri sebagai tempat magang.

Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Belmawa) Kemenristekdikti Ismunandar mengatakan, sampai sekarang koordinasi lintas kementerian terkait mahasiswa Indonesia yang magang di Taiwan terus berlangsung. Saat dikonfirmasi kemarin, guru besar Institut Teknologi Bandung (ITB) itu menegaskan, belum ada hasil dari koordinasi tersebut.

Ismunandar belum bisa memberikan banyak komentar soal kasus mahasiswa Indonesia di Taiwan itu. Dia mengaku terus berkomunikasi dengan KDEI di Taipei. Dia menjelaskan, KDEI siap membantu bila memang terjadi masalah. Ismunandar kembali menuturkan agar masyarakat Indonesia yang keluarganya mengikuti program kuliah-magang di Taiwan tetap tenang. “Kami (Kemenristekdikti, Red) bersama Kemenlu dan KDEI akan terus mengusahakan ada kejelasan segera,” katanya.

Rektor ITS Surabaya Joni Hermana menyampaikan, di internal ITS sudah beredar pengumuman terkait persoalan mahasiswa Indonesia di Taiwan. “Pengumuman itu dibuat Wakil Rektor IV ITS Prof Ketut Buda Artana,” katanya.

Joni menegaskan bahwa ITS tidak bekerja sama dengan perguruan tinggi di Taiwan dalam kerangka New Southbound Policy (NSP). Baik itu kerja sama dalam bidang akademik maupun magang.

Lebih lanjut, Ketut menjelaskan bahwa NSP adalah upaya pemerintah Taiwan untuk memperbaiki kualitas kerja sama dan pertukaran atau mobilitas antara Taiwan dan 18 negara di Asia Tenggara, Asia Selatan, serta Australia. “Program ini dimaksudkan untuk mempromosikan pendidikan tinggi. Memperlebar kesempatan mobilitas skilled labor dan menjadi platform kerja sama akademik,” tuturnya.

Ketut menambahkan, saat ini ITS menjalin kerja sama dengan beberapa kampus terkemuka di Taiwan. Hubungan kerja sama itu berlangsung sangat baik. ITS juga sangat selektif dalam memilih kampus di Taiwan sebagai mitra kerja sama. 

Editor      : Ilham Safutra
Reporter : (wan/c9/ali)