alexametrics
22.6 C
Malang
Thursday, 19 May 2022

Perlu Ada Payung Hukum, DPRD Kota Malang Ajukan Ranperda tentang Toleransi

MALANG KOTA – Kehidupan bertoleransi sudah menjadi bagian dari keseharian warga Kota Malang. Meski begitu, dibutuhkan payung hukum yang diharapkan bisa menjadi rujukan. Hal itulah  yang mendasari DPRD Kota Malang dengan mengajukan rancangan peraturan daerah (ranperda) tentang Kehidupan Bertoleransi.

Saat ini, naskah akademik rancangan regulasi baru tersebut tengah dibahas. Kalangan dewan menilai, ranperda tersebut diharapkan bisa menjaga toleransi yang menjadi budaya warga Kota Malang dan juga sebagai warga negara yang baik.  ”Ranperda ini, sejalan dengan komitmen DPRD Kota Malang untuk masa satu periode, minimal harus bisa menelurkan 6 ranperda inisiatif,” ujar Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika sore kemarin (28/2).

Dikatakan Made, beberapa ranperda inisiatif dewan lainnya adalah ranperda tentang Pengelolaan Pondok Pesantren, ranperda tentang Kemajuan Kebudayaan dan ranperda tentang CSR. Draft ranperda tersebut bakal dibahas oleh Badan Pembetukan Peraturan Daerah (Banpemperda). Made pun optimis tahun ini keempat ranperda inisiatif DPRD itu bisa disahkan.

Menurut Made, inisiasi ranperda kehidupan bertoleransi ini sebenarnya merupakan turunan dari Undang-Undang Kehidupan Bertoleransi. Seperti halnya saat ini yang tengah menjadi pembahasan, yakni kurikulum kehidupan bertoleransi sudah masuk di pendidikan dasar (SD) sampai jenjang SMP. ”Kita akan melihat naskah akademik yang sedang dibahas. Saya belum bisa membicarakan itu, karena sekarang sedang dibahas dengan melibatkan akademis untuk membahas ranperda ini,” jelasnya.

Disisi lain, lanjut Made, sebenarnya kehidupan bertoleransi di Kota Malang sejauh ini dinilai sangat baik. Apalagi, jika terbitnya perda tersebut bisa lebih menguatkan toleransi dan Kota Malang bisa menjadi kota toleransi terbaik se-Indonesia. “Sangat baik toleransi kehidupan di Kota Malang. Kita baik-baik saja, saya rasa nggak ada masalah,” tandasnya. (and/nay)

 

MALANG KOTA – Kehidupan bertoleransi sudah menjadi bagian dari keseharian warga Kota Malang. Meski begitu, dibutuhkan payung hukum yang diharapkan bisa menjadi rujukan. Hal itulah  yang mendasari DPRD Kota Malang dengan mengajukan rancangan peraturan daerah (ranperda) tentang Kehidupan Bertoleransi.

Saat ini, naskah akademik rancangan regulasi baru tersebut tengah dibahas. Kalangan dewan menilai, ranperda tersebut diharapkan bisa menjaga toleransi yang menjadi budaya warga Kota Malang dan juga sebagai warga negara yang baik.  ”Ranperda ini, sejalan dengan komitmen DPRD Kota Malang untuk masa satu periode, minimal harus bisa menelurkan 6 ranperda inisiatif,” ujar Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika sore kemarin (28/2).

Dikatakan Made, beberapa ranperda inisiatif dewan lainnya adalah ranperda tentang Pengelolaan Pondok Pesantren, ranperda tentang Kemajuan Kebudayaan dan ranperda tentang CSR. Draft ranperda tersebut bakal dibahas oleh Badan Pembetukan Peraturan Daerah (Banpemperda). Made pun optimis tahun ini keempat ranperda inisiatif DPRD itu bisa disahkan.

Menurut Made, inisiasi ranperda kehidupan bertoleransi ini sebenarnya merupakan turunan dari Undang-Undang Kehidupan Bertoleransi. Seperti halnya saat ini yang tengah menjadi pembahasan, yakni kurikulum kehidupan bertoleransi sudah masuk di pendidikan dasar (SD) sampai jenjang SMP. ”Kita akan melihat naskah akademik yang sedang dibahas. Saya belum bisa membicarakan itu, karena sekarang sedang dibahas dengan melibatkan akademis untuk membahas ranperda ini,” jelasnya.

Disisi lain, lanjut Made, sebenarnya kehidupan bertoleransi di Kota Malang sejauh ini dinilai sangat baik. Apalagi, jika terbitnya perda tersebut bisa lebih menguatkan toleransi dan Kota Malang bisa menjadi kota toleransi terbaik se-Indonesia. “Sangat baik toleransi kehidupan di Kota Malang. Kita baik-baik saja, saya rasa nggak ada masalah,” tandasnya. (and/nay)

 

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru

/