KOTA BATU – Lima OPD (organisasi perangkat daerah) di Kota Batu ternyata tak memiliki kepala definifit. Posisi puncak enam OPD itu untuk sementara masih diisi Plt (pelaksana tugas).
Lima OPD itu antara lain DLH (Dinas Lingkungan Hidup), DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja), DPUPR (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang), BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah), Satpol PP. Selain itu, posisi Asisten 2 Pemerintahan saat ini juga masih diisi Plt.
Kosongnya posisi kepala di lima OPD, menjadi konsekuensi dari mutasi 67 ASN, pertengahan bulan lalu. Bahkan, ada beberapa pejabat yang rangkap jabatan. “Seperti Pak Arief As Siddiq itu sekarang di DLH statusnya Plt (kepala dinas) dan jabatan barunya sebagai kepala dinas pariwisata,” ungkap dia.
Lalu ada Bambang Kuncoro yang menjadi Asisten Administrasi Pemerintahan sekaligus Plt Kepala DPMPTSP. Untuk tugas harian, memang tidak ada masalah.
”Tapi, mereka tidak bisa mengambil kebijakan strategis (lantaran berstatus Plt),” kata dia.
Lebih lanjut, perintah tugas bagi para Plt sesuai dengan aturan, yakni untuk jabatan 3 bulan dan bisa ditambahkan kembali maksimal 3 bulan.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Batu Didik Machmud berharap, semua jabatan yang kosong dapat terisi di akhir 2020. Sehingga pada 2021 semua jabatan sudah definitif.
Menurut dia, Pemkot Batu tidak kekurangan orang-orang atau ASN yang berkompeten dalam mengisi kekosongan jabatan tersebut. Sehingga diperlukan adanya kaderisasi untuk promosi jabatan. ”Kepala dinas pariwisata sebelumnya hampir dua tahun dijabat oleh Plt, kemudian kasatpol PP hampir setahun dijabat oleh Plt juga. Ini jangan terulang kembali ke depannya, maka harus ada inventaris untuk kaderisasi jabatan,” katanya.
Pewarta: Nugraha Perdana
Editor: Indra M