alexametrics
18.6 C
Malang
Wednesday, 29 June 2022

Serapan APBD Rendah, Kota Malang Terancam Hattrick Kenaikan Silpa

MALANG KOTA – Pemkot Malang terancam mendapatkan hattrick kenaikan sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) selama tiga tahun berturut-turut.

Hal itu mengacu masih rendahnya serapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kota Malang per akhir Juli tahun ini, yakni hanya sekitar Rp 962,8 miliar (37,29 persen) dari pagu Rp 2,3 triliun. Pada tahun 2018 Silpa tercatat di angka Rp 489 miliar dan pada tahun 2019 naik lagi hingga Rp 743 miliar.

Rendahnya serapan APBD itu membuat Wali Kota Malang Sutiaji berharap dan menargetkan proses perubahan APBD tahun 2020 tuntas Agustus.

“Supaya September bisa di-running-kan,” kata politikus Partai Demokrat dalam rapat koordinasi (rakor) Perangkat Daerah, Camat dan Lurah se-Kota Malang di ruang sidang Balaikota Malang, Senin (3/8).

Menurut dia, semua perangkat daerah juga harus memaksimalkan serapan anggaran belanja. Sehingga, secara otomatis akan terjadi multiplayer effect di masyarakat.

“Poinnya belanja APBD harus jadi tools untuk menstimulus pertumbuhan dan recovery ekonomi di masa-masa pandemi Covid-19 ini,” tegasnya.

Tak hanya itu, alumnus UIN Maliki Malang ini juga mengingatkan kemungkinan ada penambahan angka kemiskinan di Kota Malang. Salah satunya karena disebabkan wabah korona.

“Covid-19 menghantam semua lini. Semua relatif terdampak, maka angka kemiskinan bisa jadi akan bertambah. Saya minta pula perangkat daerah untuk peka membaca situasi yang berkembang,” ungkap mantan politikus PKB ini.

Pewarta: Imam Nasrodin
Foto: Istimewa
Editor: Hendarmono Al S

MALANG KOTA – Pemkot Malang terancam mendapatkan hattrick kenaikan sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) selama tiga tahun berturut-turut.

Hal itu mengacu masih rendahnya serapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kota Malang per akhir Juli tahun ini, yakni hanya sekitar Rp 962,8 miliar (37,29 persen) dari pagu Rp 2,3 triliun. Pada tahun 2018 Silpa tercatat di angka Rp 489 miliar dan pada tahun 2019 naik lagi hingga Rp 743 miliar.

Rendahnya serapan APBD itu membuat Wali Kota Malang Sutiaji berharap dan menargetkan proses perubahan APBD tahun 2020 tuntas Agustus.

“Supaya September bisa di-running-kan,” kata politikus Partai Demokrat dalam rapat koordinasi (rakor) Perangkat Daerah, Camat dan Lurah se-Kota Malang di ruang sidang Balaikota Malang, Senin (3/8).

Menurut dia, semua perangkat daerah juga harus memaksimalkan serapan anggaran belanja. Sehingga, secara otomatis akan terjadi multiplayer effect di masyarakat.

“Poinnya belanja APBD harus jadi tools untuk menstimulus pertumbuhan dan recovery ekonomi di masa-masa pandemi Covid-19 ini,” tegasnya.

Tak hanya itu, alumnus UIN Maliki Malang ini juga mengingatkan kemungkinan ada penambahan angka kemiskinan di Kota Malang. Salah satunya karena disebabkan wabah korona.

“Covid-19 menghantam semua lini. Semua relatif terdampak, maka angka kemiskinan bisa jadi akan bertambah. Saya minta pula perangkat daerah untuk peka membaca situasi yang berkembang,” ungkap mantan politikus PKB ini.

Pewarta: Imam Nasrodin
Foto: Istimewa
Editor: Hendarmono Al S

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru

/