alexametrics
22.6 C
Malang
Monday, 16 May 2022

Malang Raya Jadi Sorotan Perpanjangan PPKM, Ada Yang Salah?

RADAR MALANG – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Perpanjangan itu berlaku mulai hari ini hingga 9 Agustus. Dari hasil evaluasi, ternyata wilayah Malang Raya masuk dalam daftar sorotan pemerintah pusat.

Perpanjangan PPKM disampaikan Presiden Jokowi melalui channel Sekretariat Presiden di YouTube tadi malam (2/8). Jokowi menyampaikan, keputusan tersebut diambil setelah memperhatikan data perkembangan kasus Covid-19 di hari-hari terakhir PPKM level 4. “Gas dan rem harus dinamis ditentukan di hari-hari terakhir,” ujarnya kemarin.

Jokowi menyatakan tak bisa membuat kebijakan dalam durasi yang panjang. Pilihan derajat pembatasan kegiatan masyarakat harus mengacu pada kesehatan dan pertumbuhan ekonomi.

Dia menekankan penanganan pandemi berdasar tiga pilar. Pertama adalah percepatan vaksinasi di daerah pusat mobilisasi dan kegiatan ekonomi. Selanjutnya adalah protokol kesehatan yang ketat oleh seluruh komponen masyarakat. Lalu, kegiatan testing, tracing, dan treatment (3T) yang masif. Termasuk menjaga kapasitas rumah sakit, menambah fasilitas isolasi terpusat, dan menjamin obat serta oksigen.

Berdasar data, lanjut Jokowi, ada perbaikan kondisi pasca-PPKM level 4 yang berlaku hingga kemarin. Pemerintah sebelumnya memprediksi puncak pertambahan kasus bisa mencapai 70 ribu kasus. Namun, sejauh ini pertumbuhan tertinggi hanya 57 ribu kasus dan berangsur turun. ’’Walaupun sudah ada perbaikan, kondisi Covid-19 dinamis. Kita harus terus waspada,” bebernya. Untuk mengurangi dampak PPKM level 4, Jokowi mendorong percepatan bantuan sosial.

Sementara itu, Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, penerapan PPKM level 3 dan 4 di Jawa-Bali sudah menunjukkan hasil yang cukup baik. Hal itu dapat dilihat dari penurunan BOR dan pertambahan kasus baru. Meski demikian, Luhut mengatakan bahwa indeks mobilitas sedikit mengalami kenaikan akibat beberapa pelonggaran yang dilakukan pemerintah pada 20 Juli lalu. Angka kasus harian di Jawa-Bali mengalami penurunan signifikan hingga 50 persen dari puncaknya. ’’Harapannya, kondisi ini bisa tetap kita pertahankan,” jelas Luhut kemarin.

Dalam PPKM yang berlaku mulai hari ini (3/8), ada 12 kabupaten/kota di Jawa-Bali yang masuk kategori level 3 dan 1 kabupaten masuk level 2. Namun, terdapat beberapa kabupaten/kota yang masuk level 4. Bukan karena peningkatan kasus, tetapi lebih pada pertambahan kasus kematian.
“Detail kabupaten/kota mana saja akan diatur dalam inmendagri yang akan dikeluarkan dalam waktu dekat,” jelas Luhut. Tadi malam (2/8) Jawa Pos telah mendapat salinan inmendagri tersebut. Inmendagri Nomor 27 Tahun 2021 itu menyebutkan daerah-daerah di Jawa-Bali yang masuk level 3 dan 4.

Beberapa daerah, lanjut Luhut, masih menjadi sorotan dan perlu perhatian khusus. Sebab, di daerah-daerah tersebut jumlah kasus, positivity rate, dan tingkat kematian masih tinggi. Yakni, di Bali, Malang Raya, DIJ, serta Solo Raya. Salah satu penyebabnya, masih banyak pasien yang melakukan isolasi mandiri secara sembarangan dan terlambat mendapat perawatan. ”Akibatnya menyebabkan kematian karena saturasi oksigen mereka rata-rata di bawah 90,” jelasnya.

Untuk mempercepat vaksinasi, pemerintah berupaya meningkatkan jumlah suntikan harian hingga 1.250.000 dosis pada Agustus ini. Pemerintah sudah menyiapkan 258 juta dosis vaksin siap suntik pada periode Agustus hingga Desember.

Kemudian, penerapan protokol kesehatan yang lebih masif disertai dengan tes dan telusur. Pemerintah saat ini menargetkan untuk melakukan tracing kepada 10 kontak erat per kejadian kasus positif yang mulai dijalankan oleh TNI dan Polri di lapangan. ”Jika ketiganya dapat dilakukan, maka persebaran virus dapat dikontrol sehingga strategi reopening secara bertahap dapat dilakukan,” ungkapnya.

Sumber: JawaPos.Com

RADAR MALANG – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Perpanjangan itu berlaku mulai hari ini hingga 9 Agustus. Dari hasil evaluasi, ternyata wilayah Malang Raya masuk dalam daftar sorotan pemerintah pusat.

Perpanjangan PPKM disampaikan Presiden Jokowi melalui channel Sekretariat Presiden di YouTube tadi malam (2/8). Jokowi menyampaikan, keputusan tersebut diambil setelah memperhatikan data perkembangan kasus Covid-19 di hari-hari terakhir PPKM level 4. “Gas dan rem harus dinamis ditentukan di hari-hari terakhir,” ujarnya kemarin.

Jokowi menyatakan tak bisa membuat kebijakan dalam durasi yang panjang. Pilihan derajat pembatasan kegiatan masyarakat harus mengacu pada kesehatan dan pertumbuhan ekonomi.

Dia menekankan penanganan pandemi berdasar tiga pilar. Pertama adalah percepatan vaksinasi di daerah pusat mobilisasi dan kegiatan ekonomi. Selanjutnya adalah protokol kesehatan yang ketat oleh seluruh komponen masyarakat. Lalu, kegiatan testing, tracing, dan treatment (3T) yang masif. Termasuk menjaga kapasitas rumah sakit, menambah fasilitas isolasi terpusat, dan menjamin obat serta oksigen.

Berdasar data, lanjut Jokowi, ada perbaikan kondisi pasca-PPKM level 4 yang berlaku hingga kemarin. Pemerintah sebelumnya memprediksi puncak pertambahan kasus bisa mencapai 70 ribu kasus. Namun, sejauh ini pertumbuhan tertinggi hanya 57 ribu kasus dan berangsur turun. ’’Walaupun sudah ada perbaikan, kondisi Covid-19 dinamis. Kita harus terus waspada,” bebernya. Untuk mengurangi dampak PPKM level 4, Jokowi mendorong percepatan bantuan sosial.

Sementara itu, Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, penerapan PPKM level 3 dan 4 di Jawa-Bali sudah menunjukkan hasil yang cukup baik. Hal itu dapat dilihat dari penurunan BOR dan pertambahan kasus baru. Meski demikian, Luhut mengatakan bahwa indeks mobilitas sedikit mengalami kenaikan akibat beberapa pelonggaran yang dilakukan pemerintah pada 20 Juli lalu. Angka kasus harian di Jawa-Bali mengalami penurunan signifikan hingga 50 persen dari puncaknya. ’’Harapannya, kondisi ini bisa tetap kita pertahankan,” jelas Luhut kemarin.

Dalam PPKM yang berlaku mulai hari ini (3/8), ada 12 kabupaten/kota di Jawa-Bali yang masuk kategori level 3 dan 1 kabupaten masuk level 2. Namun, terdapat beberapa kabupaten/kota yang masuk level 4. Bukan karena peningkatan kasus, tetapi lebih pada pertambahan kasus kematian.
“Detail kabupaten/kota mana saja akan diatur dalam inmendagri yang akan dikeluarkan dalam waktu dekat,” jelas Luhut. Tadi malam (2/8) Jawa Pos telah mendapat salinan inmendagri tersebut. Inmendagri Nomor 27 Tahun 2021 itu menyebutkan daerah-daerah di Jawa-Bali yang masuk level 3 dan 4.

Beberapa daerah, lanjut Luhut, masih menjadi sorotan dan perlu perhatian khusus. Sebab, di daerah-daerah tersebut jumlah kasus, positivity rate, dan tingkat kematian masih tinggi. Yakni, di Bali, Malang Raya, DIJ, serta Solo Raya. Salah satu penyebabnya, masih banyak pasien yang melakukan isolasi mandiri secara sembarangan dan terlambat mendapat perawatan. ”Akibatnya menyebabkan kematian karena saturasi oksigen mereka rata-rata di bawah 90,” jelasnya.

Untuk mempercepat vaksinasi, pemerintah berupaya meningkatkan jumlah suntikan harian hingga 1.250.000 dosis pada Agustus ini. Pemerintah sudah menyiapkan 258 juta dosis vaksin siap suntik pada periode Agustus hingga Desember.

Kemudian, penerapan protokol kesehatan yang lebih masif disertai dengan tes dan telusur. Pemerintah saat ini menargetkan untuk melakukan tracing kepada 10 kontak erat per kejadian kasus positif yang mulai dijalankan oleh TNI dan Polri di lapangan. ”Jika ketiganya dapat dilakukan, maka persebaran virus dapat dikontrol sehingga strategi reopening secara bertahap dapat dilakukan,” ungkapnya.

Sumber: JawaPos.Com

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru

/