“Ini bukan bencana, tapi pemkab saja yang tidak komunikasi. Jadi, penetapan status bencana itu dipaksakan.” Siswono, Ketua Komisi B Jember. 

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Runtuhnya pertokoan Jompo yang ditetapkan sebagai bencana oleh Pemkab Jember menjadi sorotan sejumlah pihak. Ada yang menilai bangunan ambruk tersebut bukanlah sebuah bencana. Tapi, lebih kepada kelalaian yang berkepanjangan.

Ketua Komisi B DPRD Jember Siswono menyatakan, rekomendasi pembongkaran tertanggal 4 Oktober 2019 seharusnya membuat pemerintah kabupaten bertindak cepat. Bila ada kendala, layak untuk dikomunikasikan dengan DPRD Jember. Termasuk kepada pihak di luar pemerintahan seperti akademisi atau para ahli konstruksi.

Siswono menyebut, kendala ketidaktahuan pemerintah dalam mengeksekusi pembongkaran seharusnya dibicarakan dengan banyak pihak. Dengan begitu, rekomendasi dari Kementerian PUPR bisa dijalankan dan tidak harus berujung pada ambruknya bangunan pertokoan tersebut.

Kata dia, rekomendasi pembongkaran sudah lima bulan lamanya. Tapi, tak kunjung dirobohkan karena Dinas PU Bina Marga atau Pemkab Jember tidak tahu caranya membongkar. Seharusnya, Siswono menegaskan, tanya kepada para pakar. “Kita di Jember punya banyak orang cerdas. Tetapi, ketidaktahuan metode pembongkaran tidak pernah disampaikan ke publik sebelum terjadi bangunan ambruk,” ucapnya.

Tidak adanya komunikasi antara pemkab dengan wakil rakyat di DPRD Jember seakan-akan membuat penanganannya dilakukan sendiri. Sementara, kendala ketidaktahuan metode pembongkaran bangunan tidak pernah dikomunikasikan untuk dipecahkan bersama. “Ini bukan bencana, tapi pemkab saja yang tidak komunikasi. Jadi, penetapan status bencana itu dipaksakan,” jelas Siswono kepada Jawa Pos Radar Jember, kemarin (3/3).

Untuk menetapkan status bencana, menurutnya, ada banyak unsur seperti yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Selain itu, juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008. Dia mencontohkan, sebelum penetapan status bencana, harus ada penanggulangan, pengurangan dan perencanaan analisis risiko, pencegahan, serta standar penanggulangan sudah harus jelas. “Sementara ini, kesiapsiagaan dan peringatan dini saja tidak ada. Bangunan ini ambruk karena lamanya rekomendasi pembongkaran yang tidak dijalankan,” paparnya.

Selain itu, Siswono menyebut, ada beberapa variabel agar bisa ditetapkan sebagai bencana. Yaitu jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan prasarana dan sarana, cakupan luas wilayah, dampak sosial dan ekonomi, serta keberadaan dan keberfungsian pemerintah apakah kolaps atau tidak. “Sehingga, kami menilai penetapan status bencana itu dipaksakan,” jelasnya.

Sementara itu, penentuan uang APBD untuk penanggulangan bencana juga tak pernah dikomunikasikan dengan DPRD Jember seberapa besar. Hal itu, menurut Siswono, hanya dilakukan sepihak atas penanggulangan pertokoan runtuh yang sebenarnya karena ketidaktahuan cara merobohkan bangunan. “APBD itu uang rakyat Jember. Ini bukan bencana, tapi kelalaian pemerintah yang berkepanjangan. Rekomendasi sudah lima bulan lalu, tapi tidak dijalankan,” pungkasnya.

Reporter : Nur Hariri

Fotografer : Dwi Siswanto

Editor : Mahrus Sholih