alexametrics
23 C
Malang
Tuesday, 28 June 2022

Pulihkan Ekonomi, Malang Raya Siapkan Anggaran Rp 380 Miliar

MALANG KOTA – Tiga pemerintah daerah (pemda) di Malang raya menggelontor dana besar-besaran untuk memulihkan sektor ekonomi. Tahun ini saja, tercatat sekitar Rp 380 miliar. Mampukah ekonomi Bumi Arema tumbuh seperti di kuartal II (April-Juni) lalu? Atau bakal terjun bebas akibat PPKM yang berlangsung dua bulan belakangan ini?

Dari tiga daerah tersebut, Kabupaten Malang mengalokasikan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) paling besar, yakni Rp 362 miliar. Sementara Kota Malang menyiapkan Rp 8,7 miliar, dan Kota Batu Rp 9,7 miliar.

Anggaran di Bumi Kanjuruhan menjadi ”gemuk” karena infrastruktur juga dimasukkan dalam program PEN. ”Infrastruktur kami masukkan PEN karena ekonomi bisa tumbuh jika akses jalan atau infrastrukturnya bagus,” ujar Asisten III Bidang Administrasi Setda Kabupaten Malang Mursyidah saat memaparkan program PEN dalam focus group discussion (FGD) bertajuk Pemulihan Ekonomi Nasional dari Perspektif Daerah, Rabu lalu (1/9).

”Infrastruktur kami anggarkan Rp 213 miliar,” imbuh pejabat eselon II B Pemkab Malang itu.

Mantan kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kabupaten Malang itu lantas merinci peruntukan dana Rp 362 miliar tersebut. ”Ada dua bidang yang menjadi penekanan PEN. Yang pertama adalah perlindungan sosial. Kemudian kedua adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat,” ucapnya.

Untuk perlindungan sosial, dia menjelaskan, ada beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemkab Malang yang bersinergi. Di antaranya dinas pendidikan (disdik), dinas kesehatan (dinkes), dinas sosial (dinsos) dan beberapa dinas lainnya.

“Untuk perlindungan sosial kami alokasikan Rp 63 miliar yang tergabung dalam PEN,” kata perempuan yang sudah memimpin beberapa OPD di Pemkab Malang itu.

Sedang untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat, katanya, alokasi anggaran yang mereka siapkan sekitar Rp 42 miliar. “Dan yang terakhir untuk gaji guru PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) maupun non-PPPK itu ada Rp 53 miliar,” kata dia.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang Wahyu Hidayat mengungkapkan, anggaran PEN berasal dari refocusing (pengalihan anggaran) Dana Alokasi Umum (DAU). ”Kalau untuk PEN relatif besar. Kami potong 25 persen dari DAU. Nilainya sekitar Rp 362 miliar,” ucap Wahyu.

Dia menegaskan, peruntukan dana PEN ini tak bisa diubah. Semuanya harus terserap supaya ekonomi kembali pulih. “Dana PEN ini tidak bisa di-otak-atik, karena (nominalnya) sudah terkunci,” katanya.

”Walaupun BTT (Belanja Tidak Terduga) kami kurang, PEN ini tidak bisa diubah, karena dikunci dari pemerintah pusat, sehingga program PEN ini harus dilakukan,” tegas pejabat eselon II A Pemkab Malang itu.(fik/adn/nug/dan/rmc)

MALANG KOTA – Tiga pemerintah daerah (pemda) di Malang raya menggelontor dana besar-besaran untuk memulihkan sektor ekonomi. Tahun ini saja, tercatat sekitar Rp 380 miliar. Mampukah ekonomi Bumi Arema tumbuh seperti di kuartal II (April-Juni) lalu? Atau bakal terjun bebas akibat PPKM yang berlangsung dua bulan belakangan ini?

Dari tiga daerah tersebut, Kabupaten Malang mengalokasikan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) paling besar, yakni Rp 362 miliar. Sementara Kota Malang menyiapkan Rp 8,7 miliar, dan Kota Batu Rp 9,7 miliar.

Anggaran di Bumi Kanjuruhan menjadi ”gemuk” karena infrastruktur juga dimasukkan dalam program PEN. ”Infrastruktur kami masukkan PEN karena ekonomi bisa tumbuh jika akses jalan atau infrastrukturnya bagus,” ujar Asisten III Bidang Administrasi Setda Kabupaten Malang Mursyidah saat memaparkan program PEN dalam focus group discussion (FGD) bertajuk Pemulihan Ekonomi Nasional dari Perspektif Daerah, Rabu lalu (1/9).

”Infrastruktur kami anggarkan Rp 213 miliar,” imbuh pejabat eselon II B Pemkab Malang itu.

Mantan kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kabupaten Malang itu lantas merinci peruntukan dana Rp 362 miliar tersebut. ”Ada dua bidang yang menjadi penekanan PEN. Yang pertama adalah perlindungan sosial. Kemudian kedua adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat,” ucapnya.

Untuk perlindungan sosial, dia menjelaskan, ada beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemkab Malang yang bersinergi. Di antaranya dinas pendidikan (disdik), dinas kesehatan (dinkes), dinas sosial (dinsos) dan beberapa dinas lainnya.

“Untuk perlindungan sosial kami alokasikan Rp 63 miliar yang tergabung dalam PEN,” kata perempuan yang sudah memimpin beberapa OPD di Pemkab Malang itu.

Sedang untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat, katanya, alokasi anggaran yang mereka siapkan sekitar Rp 42 miliar. “Dan yang terakhir untuk gaji guru PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) maupun non-PPPK itu ada Rp 53 miliar,” kata dia.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang Wahyu Hidayat mengungkapkan, anggaran PEN berasal dari refocusing (pengalihan anggaran) Dana Alokasi Umum (DAU). ”Kalau untuk PEN relatif besar. Kami potong 25 persen dari DAU. Nilainya sekitar Rp 362 miliar,” ucap Wahyu.

Dia menegaskan, peruntukan dana PEN ini tak bisa diubah. Semuanya harus terserap supaya ekonomi kembali pulih. “Dana PEN ini tidak bisa di-otak-atik, karena (nominalnya) sudah terkunci,” katanya.

”Walaupun BTT (Belanja Tidak Terduga) kami kurang, PEN ini tidak bisa diubah, karena dikunci dari pemerintah pusat, sehingga program PEN ini harus dilakukan,” tegas pejabat eselon II A Pemkab Malang itu.(fik/adn/nug/dan/rmc)

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru

/