alexametrics
32C
Malang
Monday, 19 April 2021

Buyer Perumahan Grand Emerald Malang Tak Yakin Janji Pengembang

MALANG – Sejumlah janji dibuat pengembang Grand Emerald Malang kepada buyer akibat keterlambatan membangun unit rumah. Menyusul aksi customer yang mendatangi lokasi perumahan di Dusun Poh Bener, Desa Gondowangi, Kecamatan Wagir Kamis lalu. Namun beberapa buyer mengaku tak yakin pengembang bakal menepati janji.

Salah seorang customer Grand Emerald Malang, Ananto Haryo, membenarkan bila pihak pengembang telah memberikan uang kompensasi. Namun, dia menyebut bila jumlah penerimanya masih belum banyak. ”Pada bulan Februari, tanggal 24 dan 26, baru 2 orang yang dapat,” terang pria yang juga menjadi wakil ketua DPC Peradi Sidoarjo itu. Berikutnya, hingga kemarin (5/3), dia merinci ada dua tambahan buyer yang telah mendapat uang kompensasi.

Baca juga : Pengembang Perumahan Grand Emerald Malang Akui Wanprestasi

Menurut Ananto, Amin, direktur PT DPI, kembali berjanji akan membayarkan uang kompensasi lagi ke beberapa orang. ”Setelah habis Jumatan katanya 20 orang mau dibayar. Ditunggu hingga malam ini (kemarin) masih belum ada,” jelasnya. Dia juga menjelaskan bila selama ini Amin cukup sulit dihubungi para customer. Namun, setelah kabar molornya pembangunan rumah di sana mencuat di beberapa media, sikap itu sedikit berubah. ”WA (WhatsApp)-nya customer (sekarang) dijawab semua. Sebelumnya Amin juga tidak pernah hubungi saya kalau tidak saya yang menghubungi,” ungkapnya.

Sementara itu, soal jadwal serah terima yang dijanjikan pihak pengembang pada Agustus 2021 mendatang, menurut dia tidak masuk akal. ”Sekarang sudah musim hujan, jalan juga belum diselesaikan. Kalau bangun satu atau dua rumah mungkin bisa,” kata dia.

Sementara itu, Ketua Realestat Indonesia (REI) Malang Raya Suwoko turut berbagi beberapa tip kepada masyarakat soal bagaimana cara menghindari perumahan bodong. ”Yang jelas harus ada izin mendirikan bangunan (IMB). Itu bisa menjadi acuan kelegalannya,” jelasnya. Dia melanjutkan, dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan-Upaya Pemantauan Lingkungan dan site plan juga harus dikantongi para pengembang.

Calon buyer juga dapat melihat kelegalan tersebut saat mendatangi kantor pengembang. Kelengkapan itu pun telah diwajibkan pihaknya kepada seluruh anggota REI Malang Raya. Selain itu, dokumen kepemilikan lahan juga harus dipastikan benar-benar milik pengembang. Itu bisa dibuktikan dengan sertifikat tanah yang sudah bebas apa belum. Setiap pengembang menurut dia harus terbuka dengan kelegalan izin tersebut.

Lalu untuk harga juga perlu dicermati. Untuk rumah subsidi saat ini rentang harga yang bisa jadi patokan yakni Rp 140 juta sampai Rp 150 juta. Harga tersebut menurut dia sudah ditentukan secara paten oleh pemerintah daerah di Jawa Timur. Bila lebih rendah dari nilai itu, maka patut dicurigai. ”Agar tidak tertipu, calon buyer bisa konsultasi dengan kami atau pemerintah,” kata dia. (rmc/ajh/adn/c1/by)

MALANG – Sejumlah janji dibuat pengembang Grand Emerald Malang kepada buyer akibat keterlambatan membangun unit rumah. Menyusul aksi customer yang mendatangi lokasi perumahan di Dusun Poh Bener, Desa Gondowangi, Kecamatan Wagir Kamis lalu. Namun beberapa buyer mengaku tak yakin pengembang bakal menepati janji.

Salah seorang customer Grand Emerald Malang, Ananto Haryo, membenarkan bila pihak pengembang telah memberikan uang kompensasi. Namun, dia menyebut bila jumlah penerimanya masih belum banyak. ”Pada bulan Februari, tanggal 24 dan 26, baru 2 orang yang dapat,” terang pria yang juga menjadi wakil ketua DPC Peradi Sidoarjo itu. Berikutnya, hingga kemarin (5/3), dia merinci ada dua tambahan buyer yang telah mendapat uang kompensasi.

Baca juga : Pengembang Perumahan Grand Emerald Malang Akui Wanprestasi

Menurut Ananto, Amin, direktur PT DPI, kembali berjanji akan membayarkan uang kompensasi lagi ke beberapa orang. ”Setelah habis Jumatan katanya 20 orang mau dibayar. Ditunggu hingga malam ini (kemarin) masih belum ada,” jelasnya. Dia juga menjelaskan bila selama ini Amin cukup sulit dihubungi para customer. Namun, setelah kabar molornya pembangunan rumah di sana mencuat di beberapa media, sikap itu sedikit berubah. ”WA (WhatsApp)-nya customer (sekarang) dijawab semua. Sebelumnya Amin juga tidak pernah hubungi saya kalau tidak saya yang menghubungi,” ungkapnya.

Sementara itu, soal jadwal serah terima yang dijanjikan pihak pengembang pada Agustus 2021 mendatang, menurut dia tidak masuk akal. ”Sekarang sudah musim hujan, jalan juga belum diselesaikan. Kalau bangun satu atau dua rumah mungkin bisa,” kata dia.

Sementara itu, Ketua Realestat Indonesia (REI) Malang Raya Suwoko turut berbagi beberapa tip kepada masyarakat soal bagaimana cara menghindari perumahan bodong. ”Yang jelas harus ada izin mendirikan bangunan (IMB). Itu bisa menjadi acuan kelegalannya,” jelasnya. Dia melanjutkan, dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan-Upaya Pemantauan Lingkungan dan site plan juga harus dikantongi para pengembang.

Calon buyer juga dapat melihat kelegalan tersebut saat mendatangi kantor pengembang. Kelengkapan itu pun telah diwajibkan pihaknya kepada seluruh anggota REI Malang Raya. Selain itu, dokumen kepemilikan lahan juga harus dipastikan benar-benar milik pengembang. Itu bisa dibuktikan dengan sertifikat tanah yang sudah bebas apa belum. Setiap pengembang menurut dia harus terbuka dengan kelegalan izin tersebut.

Lalu untuk harga juga perlu dicermati. Untuk rumah subsidi saat ini rentang harga yang bisa jadi patokan yakni Rp 140 juta sampai Rp 150 juta. Harga tersebut menurut dia sudah ditentukan secara paten oleh pemerintah daerah di Jawa Timur. Bila lebih rendah dari nilai itu, maka patut dicurigai. ”Agar tidak tertipu, calon buyer bisa konsultasi dengan kami atau pemerintah,” kata dia. (rmc/ajh/adn/c1/by)

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru