alexametrics
25.9 C
Malang
Sunday, 22 May 2022

Petisi Tolak Omnibus Law Pemuka Agama Tembus Sejuta Tanda Tangan

RADAR MALANG – Para pemuka agama di Indonesia membuat petisi penolakan Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja. Melalui Change.org para pemuka agama membuat petisi juga mendesak DPR agar membuka ruang partisipasi masyarakat.

Petisi yang berjudul ‘Maklumat Pemuka Agama Indonesia: Tolak Omnibus Law dan Buka Ruang Partisipasi Publik’ yang dibuat pada Senin (5/10) tersebut saat ini telah menyentuh lebih dari satu juta tanda tangan orang dan masih bertambah.

Petisi online yang digagas oleh Busryo Muqodas, Pendeta Merry Koliman, Ulil Absar Abdalla, Engkus Ruswana, Roy Murtadho dan Pendeta Penrad Sagian ini menyebut, UU tersebut bahwa RUU Cipta Kerja akan mengancam banyak sektor, dari kebebasan sipil, keadilan sosial, ekonomi, budaya dan keberlanjutan lingkungan hidup.

“Omnibus Law adalah ancaman untuk kita semua. Ancaman untuk demokrasi Indonesia. Kami bersuara dengan petisi ini, untuk mengajak teman-teman menyuarakan keadilan,” tulisnya dalam petisi tersebut.

Mereka juga menyinggung tentang pemangkasan hak-hak buruh atau pekerja. Buruh akan diupah semurah mungkin dengan penghitungan upah per jam dan dilegalkannya pembayaran upah di bawah standar minimum di sebagian sektor ketenagakerjaan.

Pengesahan RUU dimajukan dari jadwal semula pada Kamis 8 Oktober. DPR berdalih percepatan pengesahan RUU Cipta Kerja karena kasus positif Covid-19 di DPR terus meningkat. Sekelompok masyarakat sipil dan mahasiswa telah menyatakan mosi tidak percaya terhadap DPR maupun pemerintahan Jokowi. Selain itu buruh juga melakukan mogok nasional mulai hari ini sampai 8 Oktober. Mereka menolak keras pengesahan RUU Cipta Kerja tersebut.

Penulis : Rifki Afiantara

RADAR MALANG – Para pemuka agama di Indonesia membuat petisi penolakan Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja. Melalui Change.org para pemuka agama membuat petisi juga mendesak DPR agar membuka ruang partisipasi masyarakat.

Petisi yang berjudul ‘Maklumat Pemuka Agama Indonesia: Tolak Omnibus Law dan Buka Ruang Partisipasi Publik’ yang dibuat pada Senin (5/10) tersebut saat ini telah menyentuh lebih dari satu juta tanda tangan orang dan masih bertambah.

Petisi online yang digagas oleh Busryo Muqodas, Pendeta Merry Koliman, Ulil Absar Abdalla, Engkus Ruswana, Roy Murtadho dan Pendeta Penrad Sagian ini menyebut, UU tersebut bahwa RUU Cipta Kerja akan mengancam banyak sektor, dari kebebasan sipil, keadilan sosial, ekonomi, budaya dan keberlanjutan lingkungan hidup.

“Omnibus Law adalah ancaman untuk kita semua. Ancaman untuk demokrasi Indonesia. Kami bersuara dengan petisi ini, untuk mengajak teman-teman menyuarakan keadilan,” tulisnya dalam petisi tersebut.

Mereka juga menyinggung tentang pemangkasan hak-hak buruh atau pekerja. Buruh akan diupah semurah mungkin dengan penghitungan upah per jam dan dilegalkannya pembayaran upah di bawah standar minimum di sebagian sektor ketenagakerjaan.

Pengesahan RUU dimajukan dari jadwal semula pada Kamis 8 Oktober. DPR berdalih percepatan pengesahan RUU Cipta Kerja karena kasus positif Covid-19 di DPR terus meningkat. Sekelompok masyarakat sipil dan mahasiswa telah menyatakan mosi tidak percaya terhadap DPR maupun pemerintahan Jokowi. Selain itu buruh juga melakukan mogok nasional mulai hari ini sampai 8 Oktober. Mereka menolak keras pengesahan RUU Cipta Kerja tersebut.

Penulis : Rifki Afiantara

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru

/