alexametrics
22.4 C
Malang
Tuesday, 17 May 2022

9 Bulan, 6.860 Janda “Lahir” di Malang Raya

MALANG RAYA – Dampak pandemi Covid-19 merembet hingga urusan rumah tangga. Karena dari data yang terangkum di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Kota Malang, pada tahun 2021 (Januari-September) ini, tercatat ada 6.860 pasangan suami istri (pasutri) resmi bercerai.

Penyebab paling banyak karena persoalan ekonomi. Ada yang karena suami tidak memberikan nafkah cukup. Dampak dari suami yang tidak bisa mencukupi nafkah lahir ke istri, terjadilah ”perang” rumah tangga.

Bahkan ada yang sampai terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada gugatan cerai. Ada pula penyebabnya karena istri kerja ke luar negeri, sementara suami main mata dengan perempuan lain. Atau sebaliknya, suami kerja ke luar negeri, istri di rumah mencari ”sandaran’ lain.

Di sisi lain, meski cukup banyak kasus perceraian, Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Kota Malang juga mencatat ada pernikahan dini atau dispensasi nikah cukup besar. Ini sebuah anomali. Tercatat selama 2021 ini sudah ada 1.358 anak. Mereka menikah di bawah usia minimal. Banyak faktor yang melatarbelakangi. Namun terbesar karena orang tuanya ingin anaknya segera punya pasangan hidup. Bahkan ada yang karena orang tua ingin melepas beban.

Dari data di PA Kabupaten Malang, tercatat sepanjang tahun 2020 ada 6.630 kasus perceraian talak dan gugat yang diputus. Kemudian, di tahun 2020 tercatat sebanyak, 1.726 dispensasi nikah yang telah diputus.

Sementara di sepanjang tahun 2021 hingga bulan September, tercatat sebanyak 5.044 kasus perceraian talak dan gugat yang sudah diputus. Kemudian sebanyak 1.160 dispensasi nikah yang diputus selama 2021.
Panitera Muda PA Kabupaten Malang Widodo Suparjiyanto menjelaskan, faktor perceraian didominasi faktor ekonomi. Namun ada pula karena judi, KDRT, tersandung kasus hukum.

Banyak dari pasangan suami istri yang memiliki tingkat ekonomi rendah tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Kemudian, hal tersebut bisa memicu pada pertengkaran dan berakhir di meja hijau. “Hal itu juga tidak diimbangi dengan perbaikan ekonomi, justru ada faktor lain yang terjadi. Seperti perselingkuhan, maka jumlah kasus cerai talak angkanya lebih banyak dari cerai gugat,” ucap Widodo kemarin.

Salah satu pengacara yang berada di PA Kabupaten Malang Ariful Huda menceritakan pengalamannya menangani kasus perceraian. Dia kerap menemui keluarga yang tidak harmonis dipengaruhi oleh faktor ekonomi.

“Pernah ada kasus perceraian pasutri (pasangan suami istri) asal Kecamatan Blimbing, Kota Malang dan Kota Blitar yang tinggal di Kabupaten Malang. Istrinya menikah sebanyak tiga kali,” ucap Arif.

Arif menambahkan, perceraian pertama disebabkan karena faktor tidak suka dinikahkan. Akhirnya menikah dengan orang dari Blitar, dua bulan ditinggal ke luar negeri (menjadi TKI) langsung minta cerai. Lalu wanita tersebut menikah lagi dengan pria asal Riau namun kandas lagi. Akhirnya menikah lagi, baru genap sebulan minta cerai lagi.(ulf/cj9/abm/rmc)

MALANG RAYA – Dampak pandemi Covid-19 merembet hingga urusan rumah tangga. Karena dari data yang terangkum di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Kota Malang, pada tahun 2021 (Januari-September) ini, tercatat ada 6.860 pasangan suami istri (pasutri) resmi bercerai.

Penyebab paling banyak karena persoalan ekonomi. Ada yang karena suami tidak memberikan nafkah cukup. Dampak dari suami yang tidak bisa mencukupi nafkah lahir ke istri, terjadilah ”perang” rumah tangga.

Bahkan ada yang sampai terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada gugatan cerai. Ada pula penyebabnya karena istri kerja ke luar negeri, sementara suami main mata dengan perempuan lain. Atau sebaliknya, suami kerja ke luar negeri, istri di rumah mencari ”sandaran’ lain.

Di sisi lain, meski cukup banyak kasus perceraian, Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Kota Malang juga mencatat ada pernikahan dini atau dispensasi nikah cukup besar. Ini sebuah anomali. Tercatat selama 2021 ini sudah ada 1.358 anak. Mereka menikah di bawah usia minimal. Banyak faktor yang melatarbelakangi. Namun terbesar karena orang tuanya ingin anaknya segera punya pasangan hidup. Bahkan ada yang karena orang tua ingin melepas beban.

Dari data di PA Kabupaten Malang, tercatat sepanjang tahun 2020 ada 6.630 kasus perceraian talak dan gugat yang diputus. Kemudian, di tahun 2020 tercatat sebanyak, 1.726 dispensasi nikah yang telah diputus.

Sementara di sepanjang tahun 2021 hingga bulan September, tercatat sebanyak 5.044 kasus perceraian talak dan gugat yang sudah diputus. Kemudian sebanyak 1.160 dispensasi nikah yang diputus selama 2021.
Panitera Muda PA Kabupaten Malang Widodo Suparjiyanto menjelaskan, faktor perceraian didominasi faktor ekonomi. Namun ada pula karena judi, KDRT, tersandung kasus hukum.

Banyak dari pasangan suami istri yang memiliki tingkat ekonomi rendah tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Kemudian, hal tersebut bisa memicu pada pertengkaran dan berakhir di meja hijau. “Hal itu juga tidak diimbangi dengan perbaikan ekonomi, justru ada faktor lain yang terjadi. Seperti perselingkuhan, maka jumlah kasus cerai talak angkanya lebih banyak dari cerai gugat,” ucap Widodo kemarin.

Salah satu pengacara yang berada di PA Kabupaten Malang Ariful Huda menceritakan pengalamannya menangani kasus perceraian. Dia kerap menemui keluarga yang tidak harmonis dipengaruhi oleh faktor ekonomi.

“Pernah ada kasus perceraian pasutri (pasangan suami istri) asal Kecamatan Blimbing, Kota Malang dan Kota Blitar yang tinggal di Kabupaten Malang. Istrinya menikah sebanyak tiga kali,” ucap Arif.

Arif menambahkan, perceraian pertama disebabkan karena faktor tidak suka dinikahkan. Akhirnya menikah dengan orang dari Blitar, dua bulan ditinggal ke luar negeri (menjadi TKI) langsung minta cerai. Lalu wanita tersebut menikah lagi dengan pria asal Riau namun kandas lagi. Akhirnya menikah lagi, baru genap sebulan minta cerai lagi.(ulf/cj9/abm/rmc)

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru

/