alexametrics
18.6 C
Malang
Wednesday, 29 June 2022

PSBB Ganti Jadi PPKM, Bedanya Dimana?

RADAR MALANG – Usai mengumumkan pemberlakuan Pembatasan Sosial berskala Besar (PSBB), pemerintah mengumumkan bahwa PSBB berganti menjadi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Apa bedanya?

“Hanya pembatasan bukan pelarangan dan tentu ini sudah dipertimbangkan dan dibahas secara mendalam berdasarkan data-data yang ada dan mengantisipasi lonjakan akibat liburan,” ujar Ketua Komite Penanganan COVID – 19 Airlangga Hartarto yang juga Menko Perekonomian itu dalam konferensi pers daring via akun YouTube BNPB, Kamis (7/1).

Memiliki nama yang berbeda, namun tak ada perbedaan signifikan antara PSBB dengan PPKM. Dimana, jika PSBB diberlakukan secara keseluruhan provinsi, maka PPKM diterapkan di masing-masing kota ataupun kabupaten yang memenuhi sejumlah kriteria.

PPKM tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 kepada seluruh Kepala Daerah di Jawa-Bali. PPKM menyasar pada pembatasan kegiatan masyarakat secara terbatas berbasis pada kota dan kabupaten. Bukan secara keseluruhan provinsi, kabupaten/kota di Pulau Jawa dan Bali.

“Penerapan dilakukan secara mikro sesuai arahan Bapak Presiden. Nanti pemerintah daerah, gubernur, akan menentukan wilayah-wilayah yang akan dilakukan pembatasan tersebut,” kata Airlangga.

Adapun Pemerintah pusat telah menetapkan kriteria terhadap daerah-daerah untuk melakukan penerapan PPKM, sebagai berikut;

1. Membatasi tempat kerja dengan Work From Home (WFH) 75 persen, dengan tetap melakukan protokol kesehatan secara ketat.
2. Kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring.
3. Sektor esensial yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap beroperasi 100 persen. Namun, dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan menjaga protokol kesehatan secara ketat.
4. Melakukan pembatasan terhadap jam buka di pusat perbelanjaan sampai pukul 19.00. Untuk makan dan minum di tempat maksimal diisi 25 persen dari kapasitas restoran. Kendati begitu, pemesanan makanan take away atau delivery tetap diizinkan.
5. Mengizinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100 persen dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat
6. Mengizinkan tempat ibadah dibuka dengan kapasitas sebesar 50 persen dan wajib menerapkan protokol kesehatan yang lebih ketat.
7. Fasilitas umum dan kegiatan sosial budaya dihentikan sementara.
8. Kapasitas dan jam operasional moda transportasi juga diatur.

Kriteria tersebut meliputi:
-Daerah dengan tingkat kematian di atas rata-rata tingkat kematian nasional ataupun 3 persen.
-Daerah dengan tingkat kesembuhan di bawah rata-rata tingkat kesembuhan nasional yaitu sebesar 82 persen.
-Daerah dengan tingkat kasus aktif di bawah rata-rata tingkat kasus aktif nasional yaitu sebesar 14 persen.
-Daerah dengan tingkat keterisian rumah sakit atau bed occupancy rate (BOR) untuk ICU dan isolasi di atas 70 persen.

Penulis : Khrisna Ambar

RADAR MALANG – Usai mengumumkan pemberlakuan Pembatasan Sosial berskala Besar (PSBB), pemerintah mengumumkan bahwa PSBB berganti menjadi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Apa bedanya?

“Hanya pembatasan bukan pelarangan dan tentu ini sudah dipertimbangkan dan dibahas secara mendalam berdasarkan data-data yang ada dan mengantisipasi lonjakan akibat liburan,” ujar Ketua Komite Penanganan COVID – 19 Airlangga Hartarto yang juga Menko Perekonomian itu dalam konferensi pers daring via akun YouTube BNPB, Kamis (7/1).

Memiliki nama yang berbeda, namun tak ada perbedaan signifikan antara PSBB dengan PPKM. Dimana, jika PSBB diberlakukan secara keseluruhan provinsi, maka PPKM diterapkan di masing-masing kota ataupun kabupaten yang memenuhi sejumlah kriteria.

PPKM tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 kepada seluruh Kepala Daerah di Jawa-Bali. PPKM menyasar pada pembatasan kegiatan masyarakat secara terbatas berbasis pada kota dan kabupaten. Bukan secara keseluruhan provinsi, kabupaten/kota di Pulau Jawa dan Bali.

“Penerapan dilakukan secara mikro sesuai arahan Bapak Presiden. Nanti pemerintah daerah, gubernur, akan menentukan wilayah-wilayah yang akan dilakukan pembatasan tersebut,” kata Airlangga.

Adapun Pemerintah pusat telah menetapkan kriteria terhadap daerah-daerah untuk melakukan penerapan PPKM, sebagai berikut;

1. Membatasi tempat kerja dengan Work From Home (WFH) 75 persen, dengan tetap melakukan protokol kesehatan secara ketat.
2. Kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring.
3. Sektor esensial yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap beroperasi 100 persen. Namun, dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan menjaga protokol kesehatan secara ketat.
4. Melakukan pembatasan terhadap jam buka di pusat perbelanjaan sampai pukul 19.00. Untuk makan dan minum di tempat maksimal diisi 25 persen dari kapasitas restoran. Kendati begitu, pemesanan makanan take away atau delivery tetap diizinkan.
5. Mengizinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100 persen dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat
6. Mengizinkan tempat ibadah dibuka dengan kapasitas sebesar 50 persen dan wajib menerapkan protokol kesehatan yang lebih ketat.
7. Fasilitas umum dan kegiatan sosial budaya dihentikan sementara.
8. Kapasitas dan jam operasional moda transportasi juga diatur.

Kriteria tersebut meliputi:
-Daerah dengan tingkat kematian di atas rata-rata tingkat kematian nasional ataupun 3 persen.
-Daerah dengan tingkat kesembuhan di bawah rata-rata tingkat kesembuhan nasional yaitu sebesar 82 persen.
-Daerah dengan tingkat kasus aktif di bawah rata-rata tingkat kasus aktif nasional yaitu sebesar 14 persen.
-Daerah dengan tingkat keterisian rumah sakit atau bed occupancy rate (BOR) untuk ICU dan isolasi di atas 70 persen.

Penulis : Khrisna Ambar

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru

/