KEPANJEN – Pemerintah pusat bakal jor-joran membangun lembaga pendidikan di Kabupaten Malang. Selain berencana mendirikan SMA Taruna Nusantara, kini juga mencanangkan pembangunan Politeknik Pariwisata.
Proyek yang diperkirakan menghabiskan biaya Rp 800 miliar itu rencananya dibangun di Kecamatan Wonosari. Lokasinya bersebelahan dengan SMA Taruna Nusantara milik Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI. ”Lahannya sekitar 30 hektare,” ujar wakil bupati malang Drs Didik Gatot Subroto SH MH, kemarin.
Didik tidak menjelaskan apakah lahan 30 hektare itu hanya untuk Politeknik Pariwisata atau termasuk SMA Taruna Nusantara. Namun lokasi yang diusulkan untuk Politeknik Pariwisata maupun SMA Taruna Nusantara yakni lahan eks perkebunan Belanda (berstatus verponding). Bedanya, kampus pariwisata ini berada di bawah pengelolaan kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif (Kemenparekraf), bukan Kemhan.
Didik mengatakan, saat ini pihaknya sedang berproses untuk merealisasikannya. ”MoU (pendirian Politeknik Pariwisata) setelah kementerian ke Malang,” tutur politikus PDIP yang sebelumnya menjabat ketua DPRD Kabupaten Malang itu.
Seperti diberitakan, wacana pendirian Politeknik Pariwisata dilontarkan oleh Bupati Malang Drs H M. Sanusi MM, beberapa waktu lalu. Dia menilai, Bumi Kanjuruhan membutuhkan keberadaan kampus pariwisata karena menyambut penetapan Bromo Tengger Semeru (BTS) sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Pemerintah pusat mengucurkan dana Rp 1 triliun untuk kawasan BTS. Sebagai daerah yang berdampingan dengan BTS, Sanusi merasa perlu meningkatkan SDM. Caranya yakni dengan pendirian Politeknik Pariwisata di Bumi Kanjuruhan.
Terpisah, Sekda Kabupaten Malang Dr Ir Wahyu Hidayat MM mengatakan, pihaknya merespons rencana pusat untuk membangun Politeknik Pariwisata. Karena lokasi pembangunannya di Kabupaten Malang, kata Wahyu, pemkab bertugas mencarikan lahan. ”Pencarian lahan tengah berlangsung. Rencananya bersebelahan dengan SMK Taruna Nusantara,” katanya, kemarin (8/3).
Progres terkini ialah permohonan penggunaan aset negara di Kecamatan Wonosari untuk pembangunan politeknik tersebut. Langkah itu ditempuh karena lahan yang diproyeksikan menjadi lokasi Politeknik Pariwisata merupakan milik pemerintah. Saat ini pengelolaannya menjadi kewenangan Perum Perhutani.
Karena tanah milik negara, kata Wahyu, penggunaannya harus melalui permohonan kepada pemerintah pusat, sebelum diserahkan ke Kemenparekraf dan Kemhan.
Ditanya kenapa memilih Wonosari sebagai lokasi? Wahyu mengatakan, lokasi di Wonosari sangat strategis untuk memulai studi pariwisata. Dia mencontoh Politeknik Pariwisata di pulau, Lombok Nusa Tenggara Barat (NTB) yang bersebelahan dengan area Mandalika. Dalam waktu dekat, pihaknya juga akan studi banding ke Mandalika. ”Rencana ke Mandalika bersama Kemenparekraf,” kata Wahyu.(biy/dan)
