alexametrics
30.5 C
Malang
Sunday, 3 July 2022

KPK Beber Kronologis Penangkapan Ferdy Yuman di Malang

MALANG KOTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Ferdy Yuman (FY), buron kasus korupsi yang melibatkan mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi di Malang, Sabtu (9/1).

KPK membeberkan, kasus tersebut bermula ketika di awal tahun 2020, FY diminta oleh Rezky Herbiyono untuk datang ke Apartemen Dharmawangsa. Lalu di awal Februari 2020, Rezky Herbiyono memerintahkan FY membuat perjanjian sewa menyewa rumah di Jalan Simprug Golf 17 Suites 1 Kebayoran Lama Jakarta Selatan.

“Ketika melakukan perjanjian sewa dengan pemilik rumah, dia (FY) juga sekaligus menyerahkan uang sewa secara tunai sebesar Rp 490 juta,” jelas Juru Bicara KPK, Ali Fikri.

Disaat yang sama pula, Nurhadi bersama dengan Tin Zuraida (TZ), juga keluarga Nurhadi lainnya beserta 2 (dua) orang pembantunya menempati rumah di Jalan Simprug Golf 17 Suites 1 Kebayoran Lama Jakarta Selatan tersebut.

Pada Juni 2020, Tim penyidik KPK yang telah melakukan pemantauan sebelumnya kemudian datang ke rumah di Jalan Simprug Golf 17 Suites 1 Kebayoran Lama Jakarta Selatan untuk melakukan penangkapan kepada Nurhadi dan Rezky Herbiyono. Tetapi, ketika tiba di lokasi, FY telah menunggu di dalam mobil Toyota Fortuner hitam terparkir di luar pintu gerbang rumah untuk bersiap-siap menjemput Rezky Herbiyono bersama keluarganya.

“Saat tim mendekati mobil tersebut, FY langsung pergi, mengemudi menggunakan kecepatan tinggi dan menghilang ke arah Senayan. Sedangkan tim KPK kembali ke arah rumah Nurhadi. Dua orang diamankan dalam pengejaran tersebut, yaitu Nurhadi dan Rezky Herbiyono.

Kemudian, bulan berikutnya, Juli 2020, Tim Penyidik KPK melakukan upaya penggeledahan di rumah keluarga FY yang berlokasi di Sidosermo Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur.

“Namun FY dan pihak keluarganya tidak kooperatif,” jelasnya.

Atas perbuatannya, FY dianggap melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pewarta : Errica Vannie

MALANG KOTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Ferdy Yuman (FY), buron kasus korupsi yang melibatkan mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi di Malang, Sabtu (9/1).

KPK membeberkan, kasus tersebut bermula ketika di awal tahun 2020, FY diminta oleh Rezky Herbiyono untuk datang ke Apartemen Dharmawangsa. Lalu di awal Februari 2020, Rezky Herbiyono memerintahkan FY membuat perjanjian sewa menyewa rumah di Jalan Simprug Golf 17 Suites 1 Kebayoran Lama Jakarta Selatan.

“Ketika melakukan perjanjian sewa dengan pemilik rumah, dia (FY) juga sekaligus menyerahkan uang sewa secara tunai sebesar Rp 490 juta,” jelas Juru Bicara KPK, Ali Fikri.

Disaat yang sama pula, Nurhadi bersama dengan Tin Zuraida (TZ), juga keluarga Nurhadi lainnya beserta 2 (dua) orang pembantunya menempati rumah di Jalan Simprug Golf 17 Suites 1 Kebayoran Lama Jakarta Selatan tersebut.

Pada Juni 2020, Tim penyidik KPK yang telah melakukan pemantauan sebelumnya kemudian datang ke rumah di Jalan Simprug Golf 17 Suites 1 Kebayoran Lama Jakarta Selatan untuk melakukan penangkapan kepada Nurhadi dan Rezky Herbiyono. Tetapi, ketika tiba di lokasi, FY telah menunggu di dalam mobil Toyota Fortuner hitam terparkir di luar pintu gerbang rumah untuk bersiap-siap menjemput Rezky Herbiyono bersama keluarganya.

“Saat tim mendekati mobil tersebut, FY langsung pergi, mengemudi menggunakan kecepatan tinggi dan menghilang ke arah Senayan. Sedangkan tim KPK kembali ke arah rumah Nurhadi. Dua orang diamankan dalam pengejaran tersebut, yaitu Nurhadi dan Rezky Herbiyono.

Kemudian, bulan berikutnya, Juli 2020, Tim Penyidik KPK melakukan upaya penggeledahan di rumah keluarga FY yang berlokasi di Sidosermo Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur.

“Namun FY dan pihak keluarganya tidak kooperatif,” jelasnya.

Atas perbuatannya, FY dianggap melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pewarta : Errica Vannie

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru

/