alexametrics
18.5 C
Malang
Wednesday, 29 June 2022

Dinilai Perlakuan Hakim Tidak Tepat, Kuasa Hukum Korban Bos SPI Mengadu ke MA

KOTA BATU – Rangkaian sidang kasus pelecehan seksual dengan terdakwa bos Sekolah Selamat Pagi Indonesia (SPI) Julianto Eka Putra terus diwarnai protes. Bukan hanya karena terdakwa yang tidak ditahan, kuasa hukum korban juga mempertanyakan perlakuan hakim yang dinilai tidak tepat. Hari ini (11/4), mereka berencana melaporkan berbagai kejanggalan itu ke Mahkamah Agung (MA).

Rencana itu diungkapkan Ketua Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat PDI Perjuangan (BBHAR PDI-P) Kota Batu Kayat Harianto SH MH kemarin (10/4). Surat itu kami kirim ke Wakil Ketua MA Bidang Nonyudisial, Ketua Muda Pengawasan MA, dan Kepala Badan Pengawasan MA,” kata Kayat. Ada beberapa hal yang disampaikan dalam surat tersebut. Antara lain soal sikap hakim yang tidak mengizinkan Kayat dan kawan-kawannya masuk ke ruang sidang. Padahal mereka adalah pendamping sah dari 10 saksi pelapor dan korban. Ada juga dugaan maladministrasi dalam hal surat menyurat.

Menurut Kayat, hal itu bisa dilihat dari balasan surat pengaduan kejanggalan persidangan dari Ketua PN Malang Judi Eka Prasetya SH MH. Di surat itu terdapat perbedaan warna kop surat yang dikirim ke BBHAR dan Komnas Perlindungan Anak. Misalnya, logo Pengadilan Negeri (PN) Malang yang ditujukan ke Komnas PA berwarna hijau, sementara yang ke BBHAR berwarna biru muda. Nama Ketua PN ada yang pakai NIK ada yang tidak. Lalu ada perbedaan nomor surat dan tanda tangan ketua.

Hal lain yang disoroti adalah pertanyaan majelis hakim tentang alamat dan domisili saksi sesuai BAP dalam persidangan. ”Para saksi dan keluarganya tidak nyaman ketika ditanya itu di persidangan. Terkesan memaksa saat bertanya,” ungkap Kayat. Menurutnya, pertanyaan semacam itu tidak seharusnya ditanyakan, karena ditakutkan akan memudahkan orang tertentu melakukan intimidasi. Hal itu terjadi pada saksi berinisial SDS dan keluarganya. ”Setelah diucapkan, alamat SDS itu malah didatangi preman,” lanjut dia.

Kayat menilai apa yang dilakukan dalam persidangan seperti itu melanggar permintaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebelumnya. Kayat juga merasa ada ketimpangan perlakuan terhadap saksi dan pihak terdakwa. Menurutnya, majelis hakim yang dipimpin oleh Djuanto SH MH melarang saksi mengucapkan pernyataan di luar BAP, sementara kuasa hukum terdakwa dengan leluasa melakukannya. Barang bukti baru yang tidak tercantum BAP pun diberikan dengan leluasa oleh kuasa hukum terdakwa, sementara hal itu tidak berlaku untuk saksi dan korban.

Tidak hanya BBHAR, Komnas Perlindungan Anak juga bersurat ke MA. ”Seminggu lalu kami sudah kami kirim ke Komisi Yudisial dan Badan Pengawas MA,” kata Ketua Komnas PA Arist Merdeka Sirait saat dihubungi kemarin. Komnas PA mengadukan posisi terdakwa yang tidak ditahan meski jeratan pasal yang didakwakan memiliki ancaman lebih dari 10 tahun penjara. (biy/fat)

KOTA BATU – Rangkaian sidang kasus pelecehan seksual dengan terdakwa bos Sekolah Selamat Pagi Indonesia (SPI) Julianto Eka Putra terus diwarnai protes. Bukan hanya karena terdakwa yang tidak ditahan, kuasa hukum korban juga mempertanyakan perlakuan hakim yang dinilai tidak tepat. Hari ini (11/4), mereka berencana melaporkan berbagai kejanggalan itu ke Mahkamah Agung (MA).

Rencana itu diungkapkan Ketua Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat PDI Perjuangan (BBHAR PDI-P) Kota Batu Kayat Harianto SH MH kemarin (10/4). Surat itu kami kirim ke Wakil Ketua MA Bidang Nonyudisial, Ketua Muda Pengawasan MA, dan Kepala Badan Pengawasan MA,” kata Kayat. Ada beberapa hal yang disampaikan dalam surat tersebut. Antara lain soal sikap hakim yang tidak mengizinkan Kayat dan kawan-kawannya masuk ke ruang sidang. Padahal mereka adalah pendamping sah dari 10 saksi pelapor dan korban. Ada juga dugaan maladministrasi dalam hal surat menyurat.

Menurut Kayat, hal itu bisa dilihat dari balasan surat pengaduan kejanggalan persidangan dari Ketua PN Malang Judi Eka Prasetya SH MH. Di surat itu terdapat perbedaan warna kop surat yang dikirim ke BBHAR dan Komnas Perlindungan Anak. Misalnya, logo Pengadilan Negeri (PN) Malang yang ditujukan ke Komnas PA berwarna hijau, sementara yang ke BBHAR berwarna biru muda. Nama Ketua PN ada yang pakai NIK ada yang tidak. Lalu ada perbedaan nomor surat dan tanda tangan ketua.

Hal lain yang disoroti adalah pertanyaan majelis hakim tentang alamat dan domisili saksi sesuai BAP dalam persidangan. ”Para saksi dan keluarganya tidak nyaman ketika ditanya itu di persidangan. Terkesan memaksa saat bertanya,” ungkap Kayat. Menurutnya, pertanyaan semacam itu tidak seharusnya ditanyakan, karena ditakutkan akan memudahkan orang tertentu melakukan intimidasi. Hal itu terjadi pada saksi berinisial SDS dan keluarganya. ”Setelah diucapkan, alamat SDS itu malah didatangi preman,” lanjut dia.

Kayat menilai apa yang dilakukan dalam persidangan seperti itu melanggar permintaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebelumnya. Kayat juga merasa ada ketimpangan perlakuan terhadap saksi dan pihak terdakwa. Menurutnya, majelis hakim yang dipimpin oleh Djuanto SH MH melarang saksi mengucapkan pernyataan di luar BAP, sementara kuasa hukum terdakwa dengan leluasa melakukannya. Barang bukti baru yang tidak tercantum BAP pun diberikan dengan leluasa oleh kuasa hukum terdakwa, sementara hal itu tidak berlaku untuk saksi dan korban.

Tidak hanya BBHAR, Komnas Perlindungan Anak juga bersurat ke MA. ”Seminggu lalu kami sudah kami kirim ke Komisi Yudisial dan Badan Pengawas MA,” kata Ketua Komnas PA Arist Merdeka Sirait saat dihubungi kemarin. Komnas PA mengadukan posisi terdakwa yang tidak ditahan meski jeratan pasal yang didakwakan memiliki ancaman lebih dari 10 tahun penjara. (biy/fat)

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru

/