alexametrics
29.1 C
Malang
Thursday, 21 October 2021

Kompak, Kabupaten dan Kota Malang Kembang Kempis Kejar Target Pajak

RADAR MALANG – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) di dua daerah yakni Kota Malang dan Kabupaten Malang tengah kembang kempis. Pasalnya, capaian pendapatan dari sektor pajak di dua organisasi perangkat daerah (OPD) tersebut masih jauh dari target. Padahal, sisa tahun anggaran 2021 tinggal 2 bulan lagi.

Bapenda Kota Malang misalnya, per Rabu (13/10) mereka baru mengantongi pendapatan pajak sebesar Rp 300 miliar. Padahal, target pendapatan mereka dipatok pada angka Rp 462 miliar. Akibat pandemi, target tersebut sebenarnya sudah diturunkan dari Rp 629 miliar ke Rp 462 miliar. Artinya, di sisa dua bulan ini harus bisa mengejar Rp 162 miliar.

“Tentu kami terus kerja keras, karena target pendapatan yang kurang Rp 162 miliar perlu didapatkan hanya dalam dua bulan saja,” kata Kepala Bapenda Kota Malang Handi Priyanto.

Terkait sektor pajak yang perlu didongkrak. Handi menyebutkan pajak hotel dan restoran menjadi penyumbang pajak terendah. Masing-masing masih menyumbang pendapatan sekitar Rp 17 miliar dan Rp 40 miliar. Padahal target kedua sektor pajak tersebut adalah Rp 32 miliar dan Rp 70 miliar. Sehingga dia mendorong pelaku usaha tersebut agar bisa membayarkan piutang pajak.

Selain itu, mantan  Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kota Malang itu melakukan sejumlah kebijakan lain. Salah satunya relaksasi pembayaran denda pajak. Kebijakan tersebut diterapkan hingga 30 November mendatang.

“Kami juga melakukan gebyar pajak ketika masyarakat memanfaatkan e-tax, karena itu sebagai upaya kami mendorong masyarakat sadar pajak,” ucapnya. Menanggapi hal itu, anggota Komisi B Bayu Rekso Aji mendorong pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak bisa didongkrak. Caranya dengan peningkatan kinerja dan sinergisitas antar organisasi perangkat daerah (OPD). Terutama optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah dengan pendekatan berbasis teknologi (e-tax).

“E-tax ini menjadi terobosan baru Bapenda, jadi bisa pendorong target pendapatan pajak tercapai dalam waktu hanya dua bulan,” jelas Bayu.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menambahkan sektor pajak hotel dan restoran memang turun jauh. Sebab selama PPKM level 4 hingga PPKM level 3 memaksa dua sektor tersebut tak mendapat penghasilan. Sehingga inovasi e-tax bisa menjadi jawaban dari permasalahan tersebut.

Sementara itu di Kabupaten Malang, pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor wisata selama tiga bulan juga stagnan. Sehingga capaian pajak masih minim.

Kepala Bapenda Kabupaten Malang Dr Made Arya Wedhantara mengatakan, hingga saat ini, capaian PAD dari pariwisata masih  34 persen. “Capaian masih sekitar Rp 2,8 miliar. Padahal target kami Rp 8,2 miliar,” beber pria yang juga menjabat sebagai Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) itu.

Made menyebut, untuk dapat memenuhi target PAD, seharusnya, dalam satu bulan pajak yang bisa diraih sekitar 8 persen. Namun selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat pada Juli lalu, target itu tak bisa dilakukan. Yang bisa dia lakukan hanya menggenjot sektor pajak lain, untuk menutupi kekurangan target. “Yang saat ini masih potensial itu seperti PBB (Pajak Bumi dan Bangunan, red), BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, red), dan beberapa lainnya,” kata dia.

Pihaknya pun menghimbau, sembari menunggu pemerintah memberi izin wisata untuk buka,  para pelaku bisa segera mengikuti gelaran vaksinasi yang dilakukan Pemkab Malang. Menurutnya, hal itu nanti juga akan menjadi pertimbangan pemerintah untuk menurunkan level PPKM. “Kalau tingkat vaksinasinya sudah tinggi, maka nanti Kabupaten Malang bisa turun ke level 2. Dengan begitu, wisata nanti juga boleh buka kembali,” harap Made. (adn/fik/abm/rmc)

RADAR MALANG – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) di dua daerah yakni Kota Malang dan Kabupaten Malang tengah kembang kempis. Pasalnya, capaian pendapatan dari sektor pajak di dua organisasi perangkat daerah (OPD) tersebut masih jauh dari target. Padahal, sisa tahun anggaran 2021 tinggal 2 bulan lagi.

Bapenda Kota Malang misalnya, per Rabu (13/10) mereka baru mengantongi pendapatan pajak sebesar Rp 300 miliar. Padahal, target pendapatan mereka dipatok pada angka Rp 462 miliar. Akibat pandemi, target tersebut sebenarnya sudah diturunkan dari Rp 629 miliar ke Rp 462 miliar. Artinya, di sisa dua bulan ini harus bisa mengejar Rp 162 miliar.

“Tentu kami terus kerja keras, karena target pendapatan yang kurang Rp 162 miliar perlu didapatkan hanya dalam dua bulan saja,” kata Kepala Bapenda Kota Malang Handi Priyanto.

Terkait sektor pajak yang perlu didongkrak. Handi menyebutkan pajak hotel dan restoran menjadi penyumbang pajak terendah. Masing-masing masih menyumbang pendapatan sekitar Rp 17 miliar dan Rp 40 miliar. Padahal target kedua sektor pajak tersebut adalah Rp 32 miliar dan Rp 70 miliar. Sehingga dia mendorong pelaku usaha tersebut agar bisa membayarkan piutang pajak.

Selain itu, mantan  Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kota Malang itu melakukan sejumlah kebijakan lain. Salah satunya relaksasi pembayaran denda pajak. Kebijakan tersebut diterapkan hingga 30 November mendatang.

“Kami juga melakukan gebyar pajak ketika masyarakat memanfaatkan e-tax, karena itu sebagai upaya kami mendorong masyarakat sadar pajak,” ucapnya. Menanggapi hal itu, anggota Komisi B Bayu Rekso Aji mendorong pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak bisa didongkrak. Caranya dengan peningkatan kinerja dan sinergisitas antar organisasi perangkat daerah (OPD). Terutama optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah dengan pendekatan berbasis teknologi (e-tax).

“E-tax ini menjadi terobosan baru Bapenda, jadi bisa pendorong target pendapatan pajak tercapai dalam waktu hanya dua bulan,” jelas Bayu.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menambahkan sektor pajak hotel dan restoran memang turun jauh. Sebab selama PPKM level 4 hingga PPKM level 3 memaksa dua sektor tersebut tak mendapat penghasilan. Sehingga inovasi e-tax bisa menjadi jawaban dari permasalahan tersebut.

Sementara itu di Kabupaten Malang, pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor wisata selama tiga bulan juga stagnan. Sehingga capaian pajak masih minim.

Kepala Bapenda Kabupaten Malang Dr Made Arya Wedhantara mengatakan, hingga saat ini, capaian PAD dari pariwisata masih  34 persen. “Capaian masih sekitar Rp 2,8 miliar. Padahal target kami Rp 8,2 miliar,” beber pria yang juga menjabat sebagai Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) itu.

Made menyebut, untuk dapat memenuhi target PAD, seharusnya, dalam satu bulan pajak yang bisa diraih sekitar 8 persen. Namun selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat pada Juli lalu, target itu tak bisa dilakukan. Yang bisa dia lakukan hanya menggenjot sektor pajak lain, untuk menutupi kekurangan target. “Yang saat ini masih potensial itu seperti PBB (Pajak Bumi dan Bangunan, red), BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, red), dan beberapa lainnya,” kata dia.

Pihaknya pun menghimbau, sembari menunggu pemerintah memberi izin wisata untuk buka,  para pelaku bisa segera mengikuti gelaran vaksinasi yang dilakukan Pemkab Malang. Menurutnya, hal itu nanti juga akan menjadi pertimbangan pemerintah untuk menurunkan level PPKM. “Kalau tingkat vaksinasinya sudah tinggi, maka nanti Kabupaten Malang bisa turun ke level 2. Dengan begitu, wisata nanti juga boleh buka kembali,” harap Made. (adn/fik/abm/rmc)

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru