alexametrics
23 C
Malang
Wednesday, 29 June 2022

Imbas Moratorium CPNS dan Pengesahan UU HKPD, 3 Pemda Serasa Swasta

MALANG – Ini menjadi simalakama bagi tiga pemerintah daerah (pemda) di Malang raya. Tahun depan, pemerintah pusat sudah memastikan bakal melakukan moratorium terhadap rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS). Kondisi itu memaksa tiap pemda untuk memaksimalkan jumlah pegawai yang ada. Bila dianggap belum cukup, mereka bisa mengusulkan rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Usulan itu pun bukan tanpa risiko. Sebab kini telah muncul aturan baru berupa Undang-Undang (UU) hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah (HKPD). Aturan tersebut juga berkaitan dengan pengangkatan PPPK. Sebab pemerintah pusat sudah menentukan ketentuan maksimum untuk belanja pegawai. Maksimal, masing-masing pemda hanya boleh memplotting 30 persen dari total belanja daerah. Di sisi lain, kebutuhan gaji PPPK bakal menjadi tanggungan masing-masing pemda.

Meski aturan itu baru diterapkan secara bertahap di tahun 2023 nanti, tiga pemda di Malang raya tetap harus melakukan adaptasi. Secara umum, UU HKPD itu ditujukan pemerintah pusat untuk mendorong kemandirian daerah dalam hal pengelolaan keuangan. Beranjak dari cita-cita itu, bisa jadi tahun depan tiga pemda di Malang raya bakal serasa instansi swasta. Mereka harus putar otak untuk membuka potensi bertambahnya pendapatan daerah. Serta lebih efisien dalam hal belanja daerah. Seperti anjuran dalam UU HKPD.

Menanggapi kondisi itu di tahun depan, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang Dr Ir Wahyu Hidayat memastikan bila pihaknya pihaknya bakal bergantung pada PPPK. ”Harapan kami semua kebutuhan PPPK di semua bidang itu bisa terpenuhi. Itu untuk mengantisipasi moratorium CPNS,” kata dia. Pejabat eselon IIA itu tidak menampik anggapan bila kebutuhan pegawai di organisasi perangkat daerah (OPD) memang belum memenuhi standar. Imbasnya, pemkab masih banyak bergantung pada tenaga kontrak untuk mem-back-up kebutuhan tenaga.

Menanggapi benturan moratorium CPNS dengan UU HKPD, Wahyu tidak menampik bahwa hal tersebut adalah sebuah simalakama. ”Ini yang belum ada solusinya, karena kami juga terbebani. Di satu sisi APBD terbatas, tapi di sisi lain kebutuhan (gaji) dari PPPK, harus dialokasikan dari APBD daerah,” beber pria yang juga menjabat sebagai ketua tim penilai kinerja (TPK) Pemkab Malang itu.

Efek domino lainnya, pemkab harus menggeser skala prioritas dalam APBD. ”Otomatis, kebutuhan prioritas seperti pembangunan bukan lagi yang utama. Sebab, mau tidak mau beban (gaji) PPPK kami bertambah,” jelas mantan Camat Tajinan itu. Sebagai bahan masukan, pemkab bakal mengusulkan agar beban gaji PPPK bisa ditanggung oleh pemerintah pusat melalui APBN.

Di sisi lain, krisis jumlah PNS juga terjadi Kabupaten Malang. ”Mulai dari kepala dinas dan badan yang kosong ada 11 (kursi, red). Kemudian sampai jabatan Kasi itu ada 190 sekian (yang kosong, red). Jadi nyaris 200 (formasi yang kosong) kalau secara global,” sambung Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Malang Nurman Ramdansyah kemarin.

Dia juga menyebut bila jumlah kebutuhan PNS terbanyak ada di posisi eselon VI, seperti pengawas. Selain itu, juga dibutuhkan banyak PNS di bidang pendidikan, kesehatan, kebinamargaan, tenaga ahli konstruksi, cipta karya, hingga auditor di inspektorat.

Saat opsi rekrutmen PPPK diambil, Nurman juga menyebut bila itu juga ada dampaknya. Sesuai dengan regulasi yang berlaku, PPPK tidak boleh dan tidak bisa menduduki jabatan struktural. Seperti kepala seksi di kecamatan, badan, juga dinas. Juga tidak bisa mengisi jabatan kepala bidang pada dinas, badan, maupun sekretaris dinas. ”Maka kami berharap ada sistem yang direvisi. Sehingga (kebutuhan tenaga, red) bisa tercukupi oleh tenaga PPPK tersebut,” beber mantan Camat Kepanjen itu.

Senada dengan Wahyu, dia juga menyebut bila rekrutmen PPPK itu bakal berbenturan dengan UU HKPD. ”Untuk merealisasikan 30 persen belanja pegawai juga akan sulit. Tentu akan kami bahas secara intensif, meskipun secara formal kami belum menerima (regulasi) terkait kebijakan ini,” jelasnya. Beranjak dari sana, Nurman menyebut bila pihaknya bakal segera merapatkan barisan untuk menyusun langkah antisipasi. (iik/adn/nj1/by)

MALANG – Ini menjadi simalakama bagi tiga pemerintah daerah (pemda) di Malang raya. Tahun depan, pemerintah pusat sudah memastikan bakal melakukan moratorium terhadap rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS). Kondisi itu memaksa tiap pemda untuk memaksimalkan jumlah pegawai yang ada. Bila dianggap belum cukup, mereka bisa mengusulkan rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Usulan itu pun bukan tanpa risiko. Sebab kini telah muncul aturan baru berupa Undang-Undang (UU) hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah (HKPD). Aturan tersebut juga berkaitan dengan pengangkatan PPPK. Sebab pemerintah pusat sudah menentukan ketentuan maksimum untuk belanja pegawai. Maksimal, masing-masing pemda hanya boleh memplotting 30 persen dari total belanja daerah. Di sisi lain, kebutuhan gaji PPPK bakal menjadi tanggungan masing-masing pemda.

Meski aturan itu baru diterapkan secara bertahap di tahun 2023 nanti, tiga pemda di Malang raya tetap harus melakukan adaptasi. Secara umum, UU HKPD itu ditujukan pemerintah pusat untuk mendorong kemandirian daerah dalam hal pengelolaan keuangan. Beranjak dari cita-cita itu, bisa jadi tahun depan tiga pemda di Malang raya bakal serasa instansi swasta. Mereka harus putar otak untuk membuka potensi bertambahnya pendapatan daerah. Serta lebih efisien dalam hal belanja daerah. Seperti anjuran dalam UU HKPD.

Menanggapi kondisi itu di tahun depan, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang Dr Ir Wahyu Hidayat memastikan bila pihaknya pihaknya bakal bergantung pada PPPK. ”Harapan kami semua kebutuhan PPPK di semua bidang itu bisa terpenuhi. Itu untuk mengantisipasi moratorium CPNS,” kata dia. Pejabat eselon IIA itu tidak menampik anggapan bila kebutuhan pegawai di organisasi perangkat daerah (OPD) memang belum memenuhi standar. Imbasnya, pemkab masih banyak bergantung pada tenaga kontrak untuk mem-back-up kebutuhan tenaga.

Menanggapi benturan moratorium CPNS dengan UU HKPD, Wahyu tidak menampik bahwa hal tersebut adalah sebuah simalakama. ”Ini yang belum ada solusinya, karena kami juga terbebani. Di satu sisi APBD terbatas, tapi di sisi lain kebutuhan (gaji) dari PPPK, harus dialokasikan dari APBD daerah,” beber pria yang juga menjabat sebagai ketua tim penilai kinerja (TPK) Pemkab Malang itu.

Efek domino lainnya, pemkab harus menggeser skala prioritas dalam APBD. ”Otomatis, kebutuhan prioritas seperti pembangunan bukan lagi yang utama. Sebab, mau tidak mau beban (gaji) PPPK kami bertambah,” jelas mantan Camat Tajinan itu. Sebagai bahan masukan, pemkab bakal mengusulkan agar beban gaji PPPK bisa ditanggung oleh pemerintah pusat melalui APBN.

Di sisi lain, krisis jumlah PNS juga terjadi Kabupaten Malang. ”Mulai dari kepala dinas dan badan yang kosong ada 11 (kursi, red). Kemudian sampai jabatan Kasi itu ada 190 sekian (yang kosong, red). Jadi nyaris 200 (formasi yang kosong) kalau secara global,” sambung Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Malang Nurman Ramdansyah kemarin.

Dia juga menyebut bila jumlah kebutuhan PNS terbanyak ada di posisi eselon VI, seperti pengawas. Selain itu, juga dibutuhkan banyak PNS di bidang pendidikan, kesehatan, kebinamargaan, tenaga ahli konstruksi, cipta karya, hingga auditor di inspektorat.

Saat opsi rekrutmen PPPK diambil, Nurman juga menyebut bila itu juga ada dampaknya. Sesuai dengan regulasi yang berlaku, PPPK tidak boleh dan tidak bisa menduduki jabatan struktural. Seperti kepala seksi di kecamatan, badan, juga dinas. Juga tidak bisa mengisi jabatan kepala bidang pada dinas, badan, maupun sekretaris dinas. ”Maka kami berharap ada sistem yang direvisi. Sehingga (kebutuhan tenaga, red) bisa tercukupi oleh tenaga PPPK tersebut,” beber mantan Camat Kepanjen itu.

Senada dengan Wahyu, dia juga menyebut bila rekrutmen PPPK itu bakal berbenturan dengan UU HKPD. ”Untuk merealisasikan 30 persen belanja pegawai juga akan sulit. Tentu akan kami bahas secara intensif, meskipun secara formal kami belum menerima (regulasi) terkait kebijakan ini,” jelasnya. Beranjak dari sana, Nurman menyebut bila pihaknya bakal segera merapatkan barisan untuk menyusun langkah antisipasi. (iik/adn/nj1/by)

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru

/