alexametrics
28.9 C
Malang
Friday, 1 July 2022

Klaim Penanganan Pasien Covid-19 Malang Raya Tembus Rp 281 M

MALANG KOTA – Pandemi Covid-19 tak hanya membuat ekonomi masyarakat babak belur. Merebak sejak Maret 2020 lalu, penanganan wabah ini juga cukup banyak menyedot anggaran pemerintah. Salah satu contohnya klaim biaya penanganan pasien Covid-19 dari rumah sakit.

Selama 10 bulan, tepatnya sejak Maret hingga Desember 2020 lalu, BPJS Kesehatan Cabang Malang telah mengakomodasi pengajuan klaim biaya penanganan pasien Covid-19 dari 31 rumah sakit (RS) di Malang Raya. Total klaim yang disetujui dibayar senilai Rp 281,17 miliar.

”Kami (BPJS) tugasnya memverifikasi, kemudian melaporkan ke Kemenkes (Kementerian Kesehatan) RI. Sementara biaya penanganannya ditanggung oleh pemerintah (pusat),” kata Kepala BPJS Kesehatan Cabang Malang Dina Diana Permata. Rekapitulasi yang ditunjukkannya itu sudah mengakomodasi semua jenis penanganan. Baik rawat jalan maupun rawat inap.

Sejak awal pandemi, Dina mengakui jumlah pengajuan klaim yang diakomodasi pihaknya terus mengalami peningkatan. Sebagai contoh, di bulan Agustus 2020 lalu saja, pihaknya telah mengakomodasi pengajuan klaim dari pihak RS senilai Rp 24 miliar. Pengajuan itu didasarkan pada seluruh kebutuhan biaya penanganan pasien Covid-19. Mulai dari administrasi pelayanan, biaya pelayanan di ruang UGD, perawatan intensif, ruang isolasi, jasa dokter, sampai penggunaan ventilator. ”Pihak rumah sakit biasanya melakukan pengajuan klaim setiap bulan sekali,” sambung Dina.

Setelah menerima pengajuan klaim dari RS, pihaknya melakukan verifikasi sebelum diteruskan ke Kemenkes. Selanjutnya, pencairan dana klaim tersebut akan dilakukan Kemenkes kepada pihak RS terkait.

Mekanisme itu tercantum dalam Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) RI Nomor HK.01.07/Menkes/238/2020 tentang petunjuk teknis klaim penggantian biaya perawatan pasien penyakit infeksi emerging tertentu bagi rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan Covid-19. Dasar lainnya yakni Surat Edaran Nomor HK.02.01/Menkes/295/2020.

Dalam dua regulasi tersebut, BPJS hanya ditugaskan melakukan verifikasi, bukan melakukan pembayaran. Sebab, seluruh pembayaran klaim penanganan pasien Covid-19 menjadi kewenangan Kemenkes. Di tingkat pusat, data pengajuan bakal dikoreksi lagi. Dalam pengajuannya, pihak RS harus memberi tembusan kepada dua instansi. Selain BPJS Kesehatan, juga dinas kesehatan di masing-masing daerah.

Sementara itu, pengajuan klaim penggantian biaya penanganan pasien Covid-19 dilakukan secara kolektif kepada Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI. Proses pengajuan klaim itu bisa dilakukan setiap 14 hari kerja. Khusus untuk BPJS Kesehatan, mereka juga berkewajiban mengeluarkan berita acara verifikasi pembayaran klaim tagihan pelayanan yang dilakukan paling lambat 7 hari kerja sejak pengajuan diterima.

Berita acara itu ditandatangani oleh pimpinan RS dan BPJS Kesehatan secara elektronik. Setelah Kemenkes RI menerima berita acara itu, proses selanjutnya yakni pembayaran ke pihak RS. Dilakukan melalui rekening dan dilakukan paling lambat 3 hari setelah berita acara diterima.(rmc/ref/c1/by)

MALANG KOTA – Pandemi Covid-19 tak hanya membuat ekonomi masyarakat babak belur. Merebak sejak Maret 2020 lalu, penanganan wabah ini juga cukup banyak menyedot anggaran pemerintah. Salah satu contohnya klaim biaya penanganan pasien Covid-19 dari rumah sakit.

Selama 10 bulan, tepatnya sejak Maret hingga Desember 2020 lalu, BPJS Kesehatan Cabang Malang telah mengakomodasi pengajuan klaim biaya penanganan pasien Covid-19 dari 31 rumah sakit (RS) di Malang Raya. Total klaim yang disetujui dibayar senilai Rp 281,17 miliar.

”Kami (BPJS) tugasnya memverifikasi, kemudian melaporkan ke Kemenkes (Kementerian Kesehatan) RI. Sementara biaya penanganannya ditanggung oleh pemerintah (pusat),” kata Kepala BPJS Kesehatan Cabang Malang Dina Diana Permata. Rekapitulasi yang ditunjukkannya itu sudah mengakomodasi semua jenis penanganan. Baik rawat jalan maupun rawat inap.

Sejak awal pandemi, Dina mengakui jumlah pengajuan klaim yang diakomodasi pihaknya terus mengalami peningkatan. Sebagai contoh, di bulan Agustus 2020 lalu saja, pihaknya telah mengakomodasi pengajuan klaim dari pihak RS senilai Rp 24 miliar. Pengajuan itu didasarkan pada seluruh kebutuhan biaya penanganan pasien Covid-19. Mulai dari administrasi pelayanan, biaya pelayanan di ruang UGD, perawatan intensif, ruang isolasi, jasa dokter, sampai penggunaan ventilator. ”Pihak rumah sakit biasanya melakukan pengajuan klaim setiap bulan sekali,” sambung Dina.

Setelah menerima pengajuan klaim dari RS, pihaknya melakukan verifikasi sebelum diteruskan ke Kemenkes. Selanjutnya, pencairan dana klaim tersebut akan dilakukan Kemenkes kepada pihak RS terkait.

Mekanisme itu tercantum dalam Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) RI Nomor HK.01.07/Menkes/238/2020 tentang petunjuk teknis klaim penggantian biaya perawatan pasien penyakit infeksi emerging tertentu bagi rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan Covid-19. Dasar lainnya yakni Surat Edaran Nomor HK.02.01/Menkes/295/2020.

Dalam dua regulasi tersebut, BPJS hanya ditugaskan melakukan verifikasi, bukan melakukan pembayaran. Sebab, seluruh pembayaran klaim penanganan pasien Covid-19 menjadi kewenangan Kemenkes. Di tingkat pusat, data pengajuan bakal dikoreksi lagi. Dalam pengajuannya, pihak RS harus memberi tembusan kepada dua instansi. Selain BPJS Kesehatan, juga dinas kesehatan di masing-masing daerah.

Sementara itu, pengajuan klaim penggantian biaya penanganan pasien Covid-19 dilakukan secara kolektif kepada Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI. Proses pengajuan klaim itu bisa dilakukan setiap 14 hari kerja. Khusus untuk BPJS Kesehatan, mereka juga berkewajiban mengeluarkan berita acara verifikasi pembayaran klaim tagihan pelayanan yang dilakukan paling lambat 7 hari kerja sejak pengajuan diterima.

Berita acara itu ditandatangani oleh pimpinan RS dan BPJS Kesehatan secara elektronik. Setelah Kemenkes RI menerima berita acara itu, proses selanjutnya yakni pembayaran ke pihak RS. Dilakukan melalui rekening dan dilakukan paling lambat 3 hari setelah berita acara diterima.(rmc/ref/c1/by)

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru

/