alexametrics
21.4 C
Malang
Thursday, 26 May 2022

UN Ditiadakan, Disdik Jatim Bikin Domnis Evaluasi Belajar Online

MALANG KOTA – Keputusan Kementerian Pendidikan dan kebudayaan (Kemendikbud) RI untuk meniadakan Ujian Nasional (UN) menuai berbagai respon. Menanggapi keputusan Kemendikbud RI, Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Timur (Jatim) membuat Pedoman Teknis (Domnis) Penyelenggaraan Ujian Satuan Pendidikan (USP) dan Evaluasi Hasil Belajar Berbasis Komputer dan Smartphone (EHB-BKS) SMA Ajaran 2020/2021. Namun sayangnya, langkah ini disinyalir melanggar aturan dari Kemendikbdud RI.

Namun hal tersebut dibantah oleh Kepala Bidang SMA Dinas Pendidikan Jawa Timur Dra Ety Prawesti MSi. Kepada Jawa Pos Radar Malang Ety mengungkapkan Domdis yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan Jawa Timur tidak melanggar Surat Edaran (SE) Mendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang Peniadaan UN dan Ujian Kesetaraan Serta Pelaksanaan Ujian Sekolah Dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19.

”USP dan EHB-BKS adalah kedua hal yang berbeda. Keduanya pun tidak menyalahi aturan SE yang dikelurkan Kemendibud RI,” ujarnya.

Dia juga menjelaskan USP merupakan ujian yang sepenuhnya diserahkan kepada satuan pendidikan terkait mekanisme pelaksanaannya. Sedangkan EHB-BKS merupakan bagian dari program dari Dinas Pendidikan Jawa Timur dalam pemetaan mutu pendidikan di 29 Kabupaten dan 9 Kota di Jatim. Untuk pelaksanaannya sendiri Ety menyebutkan EHB-BKS akan dilakukan setelah pelaksanaan USP.

Dikutip dari pedoman teknis dari Disdik Jatim, EHBS-BKS di sekolah harus memastikan penerapan protokol kesehatan dan dilakukan dengan jumlah siswa maksimal sepertiga dari kapasitas kelas. Paling banyak satu ruangan diisi 12 peserta. Sementara pelaksanaan ujian daring di rumah dilakukan menggunakan komputer atau smartphone melalui aplikasi google meet, zoom dan sejenisnya dengan pengawasan dari panitia.

USP dan EHB-BKS direncanakan akan dilaksanakan pada hari efektif sekolah tanpa mengganggu proses pembelajaran kelas X dan XI. Untuk EHB-BKS, ujian digelar pada 15 Maret-1 April 2021. Namun jadwal tersebut dapat diatur sesuai dengan kondisi satuan pendidik.

Pewarta : Chosa Setya Ayu Widodo

MALANG KOTA – Keputusan Kementerian Pendidikan dan kebudayaan (Kemendikbud) RI untuk meniadakan Ujian Nasional (UN) menuai berbagai respon. Menanggapi keputusan Kemendikbud RI, Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Timur (Jatim) membuat Pedoman Teknis (Domnis) Penyelenggaraan Ujian Satuan Pendidikan (USP) dan Evaluasi Hasil Belajar Berbasis Komputer dan Smartphone (EHB-BKS) SMA Ajaran 2020/2021. Namun sayangnya, langkah ini disinyalir melanggar aturan dari Kemendikbdud RI.

Namun hal tersebut dibantah oleh Kepala Bidang SMA Dinas Pendidikan Jawa Timur Dra Ety Prawesti MSi. Kepada Jawa Pos Radar Malang Ety mengungkapkan Domdis yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan Jawa Timur tidak melanggar Surat Edaran (SE) Mendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang Peniadaan UN dan Ujian Kesetaraan Serta Pelaksanaan Ujian Sekolah Dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19.

”USP dan EHB-BKS adalah kedua hal yang berbeda. Keduanya pun tidak menyalahi aturan SE yang dikelurkan Kemendibud RI,” ujarnya.

Dia juga menjelaskan USP merupakan ujian yang sepenuhnya diserahkan kepada satuan pendidikan terkait mekanisme pelaksanaannya. Sedangkan EHB-BKS merupakan bagian dari program dari Dinas Pendidikan Jawa Timur dalam pemetaan mutu pendidikan di 29 Kabupaten dan 9 Kota di Jatim. Untuk pelaksanaannya sendiri Ety menyebutkan EHB-BKS akan dilakukan setelah pelaksanaan USP.

Dikutip dari pedoman teknis dari Disdik Jatim, EHBS-BKS di sekolah harus memastikan penerapan protokol kesehatan dan dilakukan dengan jumlah siswa maksimal sepertiga dari kapasitas kelas. Paling banyak satu ruangan diisi 12 peserta. Sementara pelaksanaan ujian daring di rumah dilakukan menggunakan komputer atau smartphone melalui aplikasi google meet, zoom dan sejenisnya dengan pengawasan dari panitia.

USP dan EHB-BKS direncanakan akan dilaksanakan pada hari efektif sekolah tanpa mengganggu proses pembelajaran kelas X dan XI. Untuk EHB-BKS, ujian digelar pada 15 Maret-1 April 2021. Namun jadwal tersebut dapat diatur sesuai dengan kondisi satuan pendidik.

Pewarta : Chosa Setya Ayu Widodo

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru

/