alexametrics
20.5 C
Malang
Tuesday, 24 May 2022

14 Hari PPKM Darurat di Malang Raya, Petugas Tindak 2.308 Pelanggar

MALANG KOTA – Mulai diterapkan sejak 3 Juli lalu, kebijakan PPKM Darurat di Malang Raya masih diwarnai banyak pelanggaran. Bila ditotal, selama 14 hari, sedikitnya 2.308 pelanggaran telah ditindak petugas.

Di Kota Malang, tercatat ada 124 pelanggar yang sudah mendapat penindakan. “Para pelanggar ini didominasi tempat usaha berupa warung makan,” kata Kasi Operasi Satpol PP Kota Malang, Anton Viera. Bentuk pelanggarannya, dicontohkan dia, banyak dilakukan pemilik usaha kuliner. Seperti masih menyediakan meja dan kursi untuk makan di tempat. Padahal selama PPKM darurat, tempat makan hanya boleh melayani take away. “Ada juga yang melanggar prokes (protokol kesehatan), seperti tidak memakai masker dan berkerumun,” tambahnya.

Bentuk pelanggaran lainnya yang didapati petugas yakni tempat makan yang beroperasional melebihi batas jam yang sudah ditentukan. “Jadi yang buka lebih dari pukul 20.00 juga kami tindak,” imbuh Anton.

Bentuk tindakannya pun beragam. Ada yang hanya diberi teguran secara tertulis, surat pernyataan, hingga penutupan sementara untuk tempat usaha mereka. “Tergantung pelanggarannya, kalau yang melanggar berkali-kali ya sampai ditutup,” kata dia. Dirinci olehnya, total ada 11 tempat usaha yang sudah dilakukan penutupan untuk sementara waktu. “Yang lainnya dapat surat pernyataan dan teguran tertulis,” beber dia.

Sementara itu, selama 14 hari PPKM darurat berlaku di Kota Batu, total ada 534 pelanggar yang ditindak petugas. Rinciannya terdiri dari 353 pelanggar perorangan dan 181 pelanggar pengusaha. Dari total itu, Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Batu Supriyanto mengatakan ada 65 pelanggar yang sudah mendapat sidang tipiring di Gedung Graha Pancasila, Balai Kota Among Tani, 14 Juli lalu.

Dari jumlah tersebut, ada 32 pelanggar pelaku usaha, lalu 9 pelanggar perorangan. Kemudian 22 orang yang kedapatan melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerumunan di salah satu vila di Kota Batu. Terakhir ada 2 orang pemilik vila yang dinyatakan melanggar. Atau total ada 41 perkara yang sudah disidangkan tipiring secara virtual itu.

“Bagi pelaku usaha contoh (pelanggaran) nya seperti masih melayani makan di tempat, mengadakan kegiatan kerumunan dan lainnya,” kata dia. Para pelanggar tersebut dikenakan denda yang bervariatif, bergantung pada tingkat pelanggarannya. Berdasarkan putusan Hakim Pengadilan Negeri (PN) Malang, dendanya berkisar di angka Rp 30 ribu sampai dengan Rp 500 ribu. Dari total 41 perkara yang telah menjalani sidang tipiring, total uang denda yang terkumpul senilai Rp 10.240.000.

Di tempat lain, pelaksana tugas (Plt) Kepala Satpol PP Kabupaten Malang Firmando H Matondang merinci bila pihaknya sudah menindak 235 tempat usaha yang kedapatan melanggar. Sementara penindakan untuk warga yang kedapatan tak mengenakan masker berjumlah 1.415 orang. Bila ditotal, ada 1.650 pelanggaran yang sudah ditindak petugas gabungan di Kabupaten Malang selama 14 hari PPKM darurat berlaku.

Terhadap tempat usaha yang kedapatan melanggar, petugas di Kabupaten Malang hanya memberikan peringatan dan himbauan saja. Dan tak ada yang sampai dilakukan penyegelan. Sebab rata-rata dari mereka sudah tutup ketika diperingatkan petugas. Serta saat didatangi di kemudian hari, tempat usaha yang telah diperingatkan sudah patuh terhadap imbauan petugas.

Untuk pelanggar orang, beberapa dari mereka dikenakan sanksi denda, namun Mando sapaan akrabnya, mengaku tak mengetahui berapa jumlah perolehan denda selama 14 hari terakhir. (rmc/nug/ulf/fik/by)

MALANG KOTA – Mulai diterapkan sejak 3 Juli lalu, kebijakan PPKM Darurat di Malang Raya masih diwarnai banyak pelanggaran. Bila ditotal, selama 14 hari, sedikitnya 2.308 pelanggaran telah ditindak petugas.

Di Kota Malang, tercatat ada 124 pelanggar yang sudah mendapat penindakan. “Para pelanggar ini didominasi tempat usaha berupa warung makan,” kata Kasi Operasi Satpol PP Kota Malang, Anton Viera. Bentuk pelanggarannya, dicontohkan dia, banyak dilakukan pemilik usaha kuliner. Seperti masih menyediakan meja dan kursi untuk makan di tempat. Padahal selama PPKM darurat, tempat makan hanya boleh melayani take away. “Ada juga yang melanggar prokes (protokol kesehatan), seperti tidak memakai masker dan berkerumun,” tambahnya.

Bentuk pelanggaran lainnya yang didapati petugas yakni tempat makan yang beroperasional melebihi batas jam yang sudah ditentukan. “Jadi yang buka lebih dari pukul 20.00 juga kami tindak,” imbuh Anton.

Bentuk tindakannya pun beragam. Ada yang hanya diberi teguran secara tertulis, surat pernyataan, hingga penutupan sementara untuk tempat usaha mereka. “Tergantung pelanggarannya, kalau yang melanggar berkali-kali ya sampai ditutup,” kata dia. Dirinci olehnya, total ada 11 tempat usaha yang sudah dilakukan penutupan untuk sementara waktu. “Yang lainnya dapat surat pernyataan dan teguran tertulis,” beber dia.

Sementara itu, selama 14 hari PPKM darurat berlaku di Kota Batu, total ada 534 pelanggar yang ditindak petugas. Rinciannya terdiri dari 353 pelanggar perorangan dan 181 pelanggar pengusaha. Dari total itu, Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Batu Supriyanto mengatakan ada 65 pelanggar yang sudah mendapat sidang tipiring di Gedung Graha Pancasila, Balai Kota Among Tani, 14 Juli lalu.

Dari jumlah tersebut, ada 32 pelanggar pelaku usaha, lalu 9 pelanggar perorangan. Kemudian 22 orang yang kedapatan melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerumunan di salah satu vila di Kota Batu. Terakhir ada 2 orang pemilik vila yang dinyatakan melanggar. Atau total ada 41 perkara yang sudah disidangkan tipiring secara virtual itu.

“Bagi pelaku usaha contoh (pelanggaran) nya seperti masih melayani makan di tempat, mengadakan kegiatan kerumunan dan lainnya,” kata dia. Para pelanggar tersebut dikenakan denda yang bervariatif, bergantung pada tingkat pelanggarannya. Berdasarkan putusan Hakim Pengadilan Negeri (PN) Malang, dendanya berkisar di angka Rp 30 ribu sampai dengan Rp 500 ribu. Dari total 41 perkara yang telah menjalani sidang tipiring, total uang denda yang terkumpul senilai Rp 10.240.000.

Di tempat lain, pelaksana tugas (Plt) Kepala Satpol PP Kabupaten Malang Firmando H Matondang merinci bila pihaknya sudah menindak 235 tempat usaha yang kedapatan melanggar. Sementara penindakan untuk warga yang kedapatan tak mengenakan masker berjumlah 1.415 orang. Bila ditotal, ada 1.650 pelanggaran yang sudah ditindak petugas gabungan di Kabupaten Malang selama 14 hari PPKM darurat berlaku.

Terhadap tempat usaha yang kedapatan melanggar, petugas di Kabupaten Malang hanya memberikan peringatan dan himbauan saja. Dan tak ada yang sampai dilakukan penyegelan. Sebab rata-rata dari mereka sudah tutup ketika diperingatkan petugas. Serta saat didatangi di kemudian hari, tempat usaha yang telah diperingatkan sudah patuh terhadap imbauan petugas.

Untuk pelanggar orang, beberapa dari mereka dikenakan sanksi denda, namun Mando sapaan akrabnya, mengaku tak mengetahui berapa jumlah perolehan denda selama 14 hari terakhir. (rmc/nug/ulf/fik/by)

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru

/