alexametrics
28.5 C
Malang
Thursday, 30 June 2022

Meski Gandeng Kejaksaan,Tunggakan Premi BPJS Ketenagakerjaan Masih Tetap Tinggi

MALANG KOTA- Beban berat sedang dihadapi BPJS Ketenagakerjaan Cabang Malang. Sebab tunggakan premi dari peserta hingga saat ini masih menggunung. Total ada Rp 61 miliar. Jumlah sebesar itu dari tunggakan sebanyak 4.969 perusahaan se-Malang Raya. Sehingga BPJS Naker masih harus memutar otak untuk menagihnya.

”Kalau ditotal berapa tunggakan hingga saat ini, kami mencatat ada Rp 61 miliar,” beber Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Malang Imam Santoso, kemarin.  Ada sejumlah alasan kenapa tunggakan bisa sebesar itu. Di antaranya banyak perusahaan terimbas Covid-19. Keuangan perusahaan drop hingga mengakibatkan pengurangan karyawan hingga usaha tutup. (selengkapnya baca grafis). Imam menambahkan jumlah perusahaan yang menunggak premi dan jumlah tunggakan premi tiap bulan terus meningkat. Padahal, tiap bulan bahkan tiap tahun jumlah perusahaan yang menunggak premi BPJS Ketenagakerjaan harus turun lima persen.

Begitu juga dengan jumlah nominal tunggakan dari perusahaan yang menunggak premi harus turun 10 persen. Namun akibat Covid-19, yang terjadi justru sebaliknya. Jumlah tunggakan naik berlipat-lipat. “Beberapa perusahaan juga telah bersurat kepada kami minta waktu agar bisa membayar, beberapa juga sudah tidak aktif lagi alias tutup,” kata Imam.

Tunggakan pembayaran premi BPJS Ketenagakerjaan dari perusahaan tentu tak selamanya macet karena pandemi Covid-19. Ada sejumlah alasan lain ketika perusahaan bisa mencairkan keuangan tiap tiga bulan sekali. Tentu hal itu masih dimaklumi oleh Imam. Namun ada beberapa perusahaan yang tetap menunggak karena uang yang belum cair.

Untuk pencegahan penunggakan pembayaran premi, Imam telah berkirim surat ke tiap perusahaan rutin tiap bulan. Dia menyebut ada beberapa perusahaan yang menjawab respons dengan melakukan pembayaran dan sebagian tak membalas. Dengan adanya kasus ini, dia berharap perusahaan bisa peduli dengan karyawannya dengan membayarkan premi BPJS Ketenagakerjaan.

”Kalau ada kasus pekerja mengalami kecelakaan kerja namun perusahaan mengalami ketelatan dalam membayar premi tentu klaim pencairan akan terhambat,” jelas pria berkacamata itu. Untuk penagihan, selain dilakukan oleh petugas BPJS sendiri juga melibatkan Kejaksaan. Korps Adhyaksa itu dapat melakukan penagihan kepada mereka yang menunggak melalui surat kuasa khusus (SKK) yang diawali adanya Memorandum of Understanding (MoU) dengan setiap Kejaksaan Negeri (Kejari) sesuai alamat penunggak.

Tugas itu jatuh pada Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) yang memberikan pendampingan non-litigasi. Kejari Kabupaten Malang misalnya sudah menerima lebih kurang tiga SKK dari BPJS Ketenagakerjaan dari awal tahun 2022 ini dengan total tunggakan Rp 2,4 miliar. Jumlah tersebut didapat dari sejumlah perusahaan yang tidak patuh dalam pembayaran tunggakan iuran. Setiap SKK mewakili satu perusahaan.

Kejari Kabupaten Malang juga masih ada tanggungan 11 SKK dari BPJS Ketenagakerjaan. “Total tunggakannya tahun 2021 sebesar Rp 297 juta,” kata Kasi Intel Kejari Kabupaten Malang Suwaskito Wibowo SH MH. Namun demikian, upaya penagihan masih terus dilakukan. Karena SKK bersifat sama seperti Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) di seksi Pidana Umum (Pidum), masih berjalan bila belum ada pencabutan dari pihak ketiga yang meminta bantuan.

Sementara untuk Kejari Kota Malang, hanya ada 4 SKK dari BPJS Ketenagakerjaan. “Baru ada Rp 4,6 juta pemulihan tunggakannya,” kata Kasi Datun Kejari Kota Malang Achmad Fauzan SH MH. Jumlah tersebut berasal dari satu perusahaan yang masuk ke dalam daftar penagihan. Dia menyebut, perusahaan tersebut baru dipanggil satu bulan lalu dan langsung membayar tunggakannya. Dalam satu pemanggilan semua pihak biasanya akan dipanggil semua sesuai dengan jumlah yang diminta dalam satu kali surat permintaan dari BPJS. Sayangnya tidak semua langsung bayar kontan, ada yang masih mencicil sedikit-sedikit atau mohon waktu pembayaran dengan berbagai alasan.

Bila di Kota dan Kabupaten Malang memiliki tanggungan, lain cerita di Kota Batu. Kejari Batu tahun ini tidak memiliki MoU yang membuahkan SKK non-litigasi dengan BPJS Ketenagakerjaan. “Sedang dievaluasi untuk kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan,” kata Kasi Intel Kejari Batu Edi Sutomo SH MH. (adn/biy/abm)

MALANG KOTA- Beban berat sedang dihadapi BPJS Ketenagakerjaan Cabang Malang. Sebab tunggakan premi dari peserta hingga saat ini masih menggunung. Total ada Rp 61 miliar. Jumlah sebesar itu dari tunggakan sebanyak 4.969 perusahaan se-Malang Raya. Sehingga BPJS Naker masih harus memutar otak untuk menagihnya.

”Kalau ditotal berapa tunggakan hingga saat ini, kami mencatat ada Rp 61 miliar,” beber Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Malang Imam Santoso, kemarin.  Ada sejumlah alasan kenapa tunggakan bisa sebesar itu. Di antaranya banyak perusahaan terimbas Covid-19. Keuangan perusahaan drop hingga mengakibatkan pengurangan karyawan hingga usaha tutup. (selengkapnya baca grafis). Imam menambahkan jumlah perusahaan yang menunggak premi dan jumlah tunggakan premi tiap bulan terus meningkat. Padahal, tiap bulan bahkan tiap tahun jumlah perusahaan yang menunggak premi BPJS Ketenagakerjaan harus turun lima persen.

Begitu juga dengan jumlah nominal tunggakan dari perusahaan yang menunggak premi harus turun 10 persen. Namun akibat Covid-19, yang terjadi justru sebaliknya. Jumlah tunggakan naik berlipat-lipat. “Beberapa perusahaan juga telah bersurat kepada kami minta waktu agar bisa membayar, beberapa juga sudah tidak aktif lagi alias tutup,” kata Imam.

Tunggakan pembayaran premi BPJS Ketenagakerjaan dari perusahaan tentu tak selamanya macet karena pandemi Covid-19. Ada sejumlah alasan lain ketika perusahaan bisa mencairkan keuangan tiap tiga bulan sekali. Tentu hal itu masih dimaklumi oleh Imam. Namun ada beberapa perusahaan yang tetap menunggak karena uang yang belum cair.

Untuk pencegahan penunggakan pembayaran premi, Imam telah berkirim surat ke tiap perusahaan rutin tiap bulan. Dia menyebut ada beberapa perusahaan yang menjawab respons dengan melakukan pembayaran dan sebagian tak membalas. Dengan adanya kasus ini, dia berharap perusahaan bisa peduli dengan karyawannya dengan membayarkan premi BPJS Ketenagakerjaan.

”Kalau ada kasus pekerja mengalami kecelakaan kerja namun perusahaan mengalami ketelatan dalam membayar premi tentu klaim pencairan akan terhambat,” jelas pria berkacamata itu. Untuk penagihan, selain dilakukan oleh petugas BPJS sendiri juga melibatkan Kejaksaan. Korps Adhyaksa itu dapat melakukan penagihan kepada mereka yang menunggak melalui surat kuasa khusus (SKK) yang diawali adanya Memorandum of Understanding (MoU) dengan setiap Kejaksaan Negeri (Kejari) sesuai alamat penunggak.

Tugas itu jatuh pada Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) yang memberikan pendampingan non-litigasi. Kejari Kabupaten Malang misalnya sudah menerima lebih kurang tiga SKK dari BPJS Ketenagakerjaan dari awal tahun 2022 ini dengan total tunggakan Rp 2,4 miliar. Jumlah tersebut didapat dari sejumlah perusahaan yang tidak patuh dalam pembayaran tunggakan iuran. Setiap SKK mewakili satu perusahaan.

Kejari Kabupaten Malang juga masih ada tanggungan 11 SKK dari BPJS Ketenagakerjaan. “Total tunggakannya tahun 2021 sebesar Rp 297 juta,” kata Kasi Intel Kejari Kabupaten Malang Suwaskito Wibowo SH MH. Namun demikian, upaya penagihan masih terus dilakukan. Karena SKK bersifat sama seperti Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) di seksi Pidana Umum (Pidum), masih berjalan bila belum ada pencabutan dari pihak ketiga yang meminta bantuan.

Sementara untuk Kejari Kota Malang, hanya ada 4 SKK dari BPJS Ketenagakerjaan. “Baru ada Rp 4,6 juta pemulihan tunggakannya,” kata Kasi Datun Kejari Kota Malang Achmad Fauzan SH MH. Jumlah tersebut berasal dari satu perusahaan yang masuk ke dalam daftar penagihan. Dia menyebut, perusahaan tersebut baru dipanggil satu bulan lalu dan langsung membayar tunggakannya. Dalam satu pemanggilan semua pihak biasanya akan dipanggil semua sesuai dengan jumlah yang diminta dalam satu kali surat permintaan dari BPJS. Sayangnya tidak semua langsung bayar kontan, ada yang masih mencicil sedikit-sedikit atau mohon waktu pembayaran dengan berbagai alasan.

Bila di Kota dan Kabupaten Malang memiliki tanggungan, lain cerita di Kota Batu. Kejari Batu tahun ini tidak memiliki MoU yang membuahkan SKK non-litigasi dengan BPJS Ketenagakerjaan. “Sedang dievaluasi untuk kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan,” kata Kasi Intel Kejari Batu Edi Sutomo SH MH. (adn/biy/abm)

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru

/