alexametrics
30.3 C
Malang
Sunday, 29 May 2022

Waspadai! Di Malang Sudah Ada 1.044 Akta Kelahiran Bermasalah

MALANG RAYA- Ini harus menjadi perhatian orang tua saat mencatatkan keterangan administrasi untuk anaknya sejak lahir. Jangan sampai ada data yang salah. Sebab bila ada salah sedikit saja, akan panjang urusannya. Karena kesalahan tulis atau data kependudukan, berdampak pada seluruh  administrasi negara. Mulai urusan ijazah, sertifikat, KTP, paspor, bahkan urusan hak waris.

Tercatat sepanjang 2021 lalu di Malang Raya ternyata kesalahan ini masih cukup banyak terjadi. Tercatat, dari data di Pengadilan Negeri (PN) Malang dan PN Kepanjen, sudah ada 1.044 warga yang mengajukan perubahan akta kelahiran. Karena aktanya mengalami kesalahan. Rinciannya ada 609 kasus di PN Malang dan 435 di PN Kepanjen.

Dari data yang dicek koran ini dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Malang misalnya, pada perkara nomor 64/Pdt.P/2022/PN Mlg, pembenahan nama pada pihak ayah yang ditulis sebagai Surianto diubah menjadi Suriyanto. Kesalahan juga dapat terjadi pada informasi penting dalam identitas seperti tanggal dan tempat lahir. “Kadang tanda petik saja bisa masuk,” kata Humas PN Malang Djuanto. Contoh dari tanda petik misalkan nama Nikmah yang mau diubah menjadi Ni’mah.

Setidaknya, merujuk pada SIPP PN Malang, perbaikan kesalahan dalam akta kelahiran mencatatkan angka 609 perkara pada tahun lalu. Sementara dari Januari 2022, sudah ada 64 perkara yang teregister masuk ke Sistem PN. Sepanjang tahun 2021, PN Malang mencatat setidaknya 1.530 perkara perdata permohonan yang bila dibukukan. Djuanto menambahkan, kurang lebih 90 persennya adalah perubahan atau perbaikan identitas yang tertera dalam akta kelahiran, pernikahan, atau akta kematian. Mengambil sampel dari tujuh buku register, dari Agustus hingga Desember 2021, untuk perubahan dalam akta terdapat 180 perkara, akta nikah 20 kasus, akta kematian tiga dan pergantian nama yang termasuk di dalamnya pernyataan satu orang berdasarkan identitas lain ada 38.

Ada pula permohonan ganti nama, yang biasanya dilakukan oleh orang dengan etnis Tionghoa. Ambil contoh dari perkara nomor 31/Pdt.P/2021/PN Mlg, seseorang bernama Tjing Hwie yang tercatat di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Makassar, Sulawesi Selatan memohon perubahan nama menjadi Herman Tansil. Untuk perkara ini, mencatatkan angka 79 yang masuk.

Ada pula fenomena satu orang namun beberapa nama tersemat. Biasanya, orang tersebut hidup dengan alias beda dengan yang tercatat dalam akta kelahiran maupun KTP. Ambil contoh dari perkara nomor 538/Pdt.P/2017/PN Mlg dengan pemohon atas nama Titin Sumarsih. Dia dikenal dengan alias Hj. Siti Aminatin dalam akta cerainya. Kemudian oleh PN Malang memutuskan bahwa itu merupakan orang yang sama dan diberikan surat keterangannya. “Tembusan perkara yang terkait identitas ini ke Dispendukcapil,” ujar Djuanto.

Bagaimana caranya perkara seperti di atas bisa masuk PN? Biasanya perkara semacam ini dimulai di Dispendukcapil masing-masing wilayah, yang kemudian ditembuskan ke PN. Setelah itu, warga diharuskan mengikuti sidang dengan sifat terbuka yang berlangsung setidaknya selama dua hari. Di dalamnya, semua berkas dikumpulkan dan pemanggilan saksi dilakukan, hingga terakhir menjalani sidang putusan yang dilakukan di hari terakhir. Semua didasarkan pada Pasal 52 Undang-Undang Administrasi nomor 23 tahun 2006. Terkait pelaksanaan yang harus melalui PN tertuang dalam ayat 2 yang berbunyi: “Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk,” katanya.(biy/abm)

MALANG RAYA- Ini harus menjadi perhatian orang tua saat mencatatkan keterangan administrasi untuk anaknya sejak lahir. Jangan sampai ada data yang salah. Sebab bila ada salah sedikit saja, akan panjang urusannya. Karena kesalahan tulis atau data kependudukan, berdampak pada seluruh  administrasi negara. Mulai urusan ijazah, sertifikat, KTP, paspor, bahkan urusan hak waris.

Tercatat sepanjang 2021 lalu di Malang Raya ternyata kesalahan ini masih cukup banyak terjadi. Tercatat, dari data di Pengadilan Negeri (PN) Malang dan PN Kepanjen, sudah ada 1.044 warga yang mengajukan perubahan akta kelahiran. Karena aktanya mengalami kesalahan. Rinciannya ada 609 kasus di PN Malang dan 435 di PN Kepanjen.

Dari data yang dicek koran ini dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Malang misalnya, pada perkara nomor 64/Pdt.P/2022/PN Mlg, pembenahan nama pada pihak ayah yang ditulis sebagai Surianto diubah menjadi Suriyanto. Kesalahan juga dapat terjadi pada informasi penting dalam identitas seperti tanggal dan tempat lahir. “Kadang tanda petik saja bisa masuk,” kata Humas PN Malang Djuanto. Contoh dari tanda petik misalkan nama Nikmah yang mau diubah menjadi Ni’mah.

Setidaknya, merujuk pada SIPP PN Malang, perbaikan kesalahan dalam akta kelahiran mencatatkan angka 609 perkara pada tahun lalu. Sementara dari Januari 2022, sudah ada 64 perkara yang teregister masuk ke Sistem PN. Sepanjang tahun 2021, PN Malang mencatat setidaknya 1.530 perkara perdata permohonan yang bila dibukukan. Djuanto menambahkan, kurang lebih 90 persennya adalah perubahan atau perbaikan identitas yang tertera dalam akta kelahiran, pernikahan, atau akta kematian. Mengambil sampel dari tujuh buku register, dari Agustus hingga Desember 2021, untuk perubahan dalam akta terdapat 180 perkara, akta nikah 20 kasus, akta kematian tiga dan pergantian nama yang termasuk di dalamnya pernyataan satu orang berdasarkan identitas lain ada 38.

Ada pula permohonan ganti nama, yang biasanya dilakukan oleh orang dengan etnis Tionghoa. Ambil contoh dari perkara nomor 31/Pdt.P/2021/PN Mlg, seseorang bernama Tjing Hwie yang tercatat di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Makassar, Sulawesi Selatan memohon perubahan nama menjadi Herman Tansil. Untuk perkara ini, mencatatkan angka 79 yang masuk.

Ada pula fenomena satu orang namun beberapa nama tersemat. Biasanya, orang tersebut hidup dengan alias beda dengan yang tercatat dalam akta kelahiran maupun KTP. Ambil contoh dari perkara nomor 538/Pdt.P/2017/PN Mlg dengan pemohon atas nama Titin Sumarsih. Dia dikenal dengan alias Hj. Siti Aminatin dalam akta cerainya. Kemudian oleh PN Malang memutuskan bahwa itu merupakan orang yang sama dan diberikan surat keterangannya. “Tembusan perkara yang terkait identitas ini ke Dispendukcapil,” ujar Djuanto.

Bagaimana caranya perkara seperti di atas bisa masuk PN? Biasanya perkara semacam ini dimulai di Dispendukcapil masing-masing wilayah, yang kemudian ditembuskan ke PN. Setelah itu, warga diharuskan mengikuti sidang dengan sifat terbuka yang berlangsung setidaknya selama dua hari. Di dalamnya, semua berkas dikumpulkan dan pemanggilan saksi dilakukan, hingga terakhir menjalani sidang putusan yang dilakukan di hari terakhir. Semua didasarkan pada Pasal 52 Undang-Undang Administrasi nomor 23 tahun 2006. Terkait pelaksanaan yang harus melalui PN tertuang dalam ayat 2 yang berbunyi: “Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk,” katanya.(biy/abm)

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru

/