alexametrics
23.5 C
Malang
Saturday, 21 May 2022

Wacana Ibu Kota Kepanjen Segera Jadi Kenyataan. Begini Progresnya !

KEPANJEN – Proyek mengubah wajah Ibu Kota Kepanjen terus berlanjut. Setelah dibahas oleh eksekutif, kemarin (22/4) mulai dilempar ke legislatif. Setelah itu, para wakil rakyat akan membahasnya.

Pelemparan rancangan peraturan daerah (Ranperda) dari eksekutif ke legislatif itu melalui rapat paripurna di gedung DPRD Kabupaten Malang. Selain Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang membahas wajah ibu kota kabupaten malang, juga ada tiga ranperda lainnya.

”Perda RTRW ini termasuk soal menjadikan Kepanjen sebagai ibu kota Kabupaten Malang. Sekarang akan dibahas dewan,” ujar Bupati Malang H M. Sanusi usai menghadiri sidang paripurna, kemarin.

Menurut Sanusi, perda RTRW yang nantinya akan lebih akomodatif terhadap pembangunan. Termasuk upaya menjadikan Kepanjen sebagai ibu kota Kabupaten Malang. Agar menyesuaikan visi sebagai kota, kata Sanusi, perlu ada perubahan perda RTRW yang kini dibahas oleh DPRD.

Sementara itu, Wabup Malang Didik Gatot Subroto menambahkan, ranperda tentang RTRW disusun oleh tim peninjauan kembali yang berisi pegawai Pemkab Malang. Dari hasil kajian tersebut, kata Didik, perda ini memerlukan perubahan untuk mengakomodasi visi pembangunan tersebut. Termasuk misi menjadikan Kepanjen sebagai ibu kota Kabupaten Malang.

”Kita bisa lima tahun sekali tinjauan kajian evaluasi dan penelitian perda RTRW. Hasil penilaian tim, kualitas perda rendah akibat dinamika pembangunan. Perda ini juga sudah tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Serta kurang sesuai dalam pemanfaatan ruang,” tambah Didik. Untuk meningkatkan pembangunan secara berdaya guna, dia mengatakan, perlu ada ranperda RTRW 2022-2042 tersebut.

Sedangkan Ketua DPRD Kabupaten Malang Darmadi menegaskan, ranperda RTRW ini akan masuk dalam pembahasan fraksi-fraksi di gedung dewan. Dari hasil pembahasan fraksi, akan ada proses legislasi dan penyempurnaan.

“Besok (hari ini, 23/3) akan kami bahas di fraksi-fraksi untuk empat ranperda yang diajukan kepada DPRD,” kata Darmadi dalam sidang paripurna.

Dia berharap, pembahasan cikal bakal aturan soal tata ruang dan wilayah Kabupaten Malang bermanfaat bagi masyarakat. Dengan pembangunan, Darmadi juga menginginkan masyarakat semakin sejahtera. Ranperda yang masuk dalam pembahasan para legislator bukan hanya perda RTRW 2022-2042. Tapi DPRD juga akan menggodok tiga ranperda lainnya. Yakni, ranperda pengarusutamaan gender, inovasi daerah, dan perubahan kedua atas perda nomor 9 tahun 2010 tentang retribusi perizinan tertentu.(fin/dan)

KEPANJEN – Proyek mengubah wajah Ibu Kota Kepanjen terus berlanjut. Setelah dibahas oleh eksekutif, kemarin (22/4) mulai dilempar ke legislatif. Setelah itu, para wakil rakyat akan membahasnya.

Pelemparan rancangan peraturan daerah (Ranperda) dari eksekutif ke legislatif itu melalui rapat paripurna di gedung DPRD Kabupaten Malang. Selain Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang membahas wajah ibu kota kabupaten malang, juga ada tiga ranperda lainnya.

”Perda RTRW ini termasuk soal menjadikan Kepanjen sebagai ibu kota Kabupaten Malang. Sekarang akan dibahas dewan,” ujar Bupati Malang H M. Sanusi usai menghadiri sidang paripurna, kemarin.

Menurut Sanusi, perda RTRW yang nantinya akan lebih akomodatif terhadap pembangunan. Termasuk upaya menjadikan Kepanjen sebagai ibu kota Kabupaten Malang. Agar menyesuaikan visi sebagai kota, kata Sanusi, perlu ada perubahan perda RTRW yang kini dibahas oleh DPRD.

Sementara itu, Wabup Malang Didik Gatot Subroto menambahkan, ranperda tentang RTRW disusun oleh tim peninjauan kembali yang berisi pegawai Pemkab Malang. Dari hasil kajian tersebut, kata Didik, perda ini memerlukan perubahan untuk mengakomodasi visi pembangunan tersebut. Termasuk misi menjadikan Kepanjen sebagai ibu kota Kabupaten Malang.

”Kita bisa lima tahun sekali tinjauan kajian evaluasi dan penelitian perda RTRW. Hasil penilaian tim, kualitas perda rendah akibat dinamika pembangunan. Perda ini juga sudah tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Serta kurang sesuai dalam pemanfaatan ruang,” tambah Didik. Untuk meningkatkan pembangunan secara berdaya guna, dia mengatakan, perlu ada ranperda RTRW 2022-2042 tersebut.

Sedangkan Ketua DPRD Kabupaten Malang Darmadi menegaskan, ranperda RTRW ini akan masuk dalam pembahasan fraksi-fraksi di gedung dewan. Dari hasil pembahasan fraksi, akan ada proses legislasi dan penyempurnaan.

“Besok (hari ini, 23/3) akan kami bahas di fraksi-fraksi untuk empat ranperda yang diajukan kepada DPRD,” kata Darmadi dalam sidang paripurna.

Dia berharap, pembahasan cikal bakal aturan soal tata ruang dan wilayah Kabupaten Malang bermanfaat bagi masyarakat. Dengan pembangunan, Darmadi juga menginginkan masyarakat semakin sejahtera. Ranperda yang masuk dalam pembahasan para legislator bukan hanya perda RTRW 2022-2042. Tapi DPRD juga akan menggodok tiga ranperda lainnya. Yakni, ranperda pengarusutamaan gender, inovasi daerah, dan perubahan kedua atas perda nomor 9 tahun 2010 tentang retribusi perizinan tertentu.(fin/dan)

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru

/