alexametrics
30.6 C
Malang
Tuesday, 24 May 2022

Bupati Ungkap Ada Oknum ASN Ngentit APBD

KABUPATEN – Di hadapan tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Pusat, Bupati Malang Drs H M. Sanusi MM mengungkap fakta mengejutkan. Dia pernah menerima laporan adanya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditengarai korupsi. Yakni me-markup anggaran makanan dan minuman (mamin) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Hentikan korupsi dan pungli. Jangan lagi ada kebiasaan itu di Kabupaten Malang. Kalau istilah wong Malang, jangan ngentit,” ujar Sanusi di Pendapa Agung Kabupaten Malang, kemarin (23/3). ”Saya sendiri pernah menerima laporan dan selentingan masih ada yang ngentit,” tambahnya.

Menurutnya, kebiasaan ini harus dihilangkan dari lingkungan Pemkab Malang. Kehadiran Saber Pungli untuk mengingatkan kembali para ASN agar tak melakukan pungli, terutama para pimpinan, pejabat pemegang komitmen (PPK), dan kuasa pengguna anggaran.

Sebab, tahun lalu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menemukan dugaan mark-up anggaran mamin.

Sanusi mencontohkan, satu kotak kue yang harganya Rp 30 ribu, tapi pakai nota Rp 35 ribu. “Kotakan harga Rp 35 ribu, minta SPJ Rp 35 ribu dalam notanya. Yang jual lugu, karena ingin laku ya dituruti. Tetapi dia tetap terima Rp 30 ribu,” kata Sanusi.

Kemudian, Sanusi mencontohkan laporan lainnya. Ada yang beli makanan per pax Rp 100 ribu, tetapi SPJ tertulis Rp 300 ribu.  BPK menyoroti ini dalam laporan auditnya. Sehingga, Pemkab Malang harus melakukan pertanggungjawaban. Yakni mengembalikan anggaran negara yang di-markup lewat nota SPJ tersebut.

“Akhirnya harus kembalikan (uang negara). Itu fakta dan itu salah, dosa. Kata warga Malang ini namanya ngentit. Itu gak boleh. Tugas saya sebagai bupati memberi tahu, dan mencegah supaya ini (pungli) tidak terjadi,” jelas Sanusi di hadapan para ASN.

Sanusi mengaku telah memberi teguran kepada pelaksana anggaran terkait. Uang negara juga telah dikembalikan ke kas daerah (Kasda). Dengan pelajaran ini, Sanusi berharap tim Saber Pungli bisa memperkuat pengetahuan soal aturan hukum. Sehingga ke depannya tidak terjadi lagi persoalan seperti ini.

Sanusi bertekad Kabupaten Malang bisa menjadi wilayah bebas dari korupsi. “Kehadiran dari Saber Pungli ini untuk refresh pengetahuan. Sudah lama tidak pembekalan. Supaya sadar bahwa pungli ini merusak,” jelas Sanusi.

Dia menegaskan, Kabupaten Malang telah menerima predikat sebagai kabupaten zona integritas. Karena itu, dia berharap ASN bertindak sesuai predikat tersebut saat melayani masyarakat. “Kita sekarang menuju wilayah bebas korupsi. Tergantung pengaduan (soal pungli). Selama ada pengaduan kita tindak lanjuti lewat Saber Pungli Kabupaten Malang,” tandasnya.

Sementara itu, Sekretaris Saber Pungli Irjen Pol Agung Makbul menegaskan, ada tiga pilar reformasi hukum. Pertama, penataan regulasi agar berkualitas. Aturan-aturan yang berlaku di lingkungan ASN dan lembaga dan peraturan daerah harus mampu mengakomodasi layanan administrasi yang kredibel.

Kedua, aparat penegak hukum yang profesional. “Ketiga, membangun budaya hukum seperti yang disinggung pak bupati. Bahwa segala tindakan kita akan berdampak kepada hukum,” tutupnya.(fin/dan)

KABUPATEN – Di hadapan tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Pusat, Bupati Malang Drs H M. Sanusi MM mengungkap fakta mengejutkan. Dia pernah menerima laporan adanya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditengarai korupsi. Yakni me-markup anggaran makanan dan minuman (mamin) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Hentikan korupsi dan pungli. Jangan lagi ada kebiasaan itu di Kabupaten Malang. Kalau istilah wong Malang, jangan ngentit,” ujar Sanusi di Pendapa Agung Kabupaten Malang, kemarin (23/3). ”Saya sendiri pernah menerima laporan dan selentingan masih ada yang ngentit,” tambahnya.

Menurutnya, kebiasaan ini harus dihilangkan dari lingkungan Pemkab Malang. Kehadiran Saber Pungli untuk mengingatkan kembali para ASN agar tak melakukan pungli, terutama para pimpinan, pejabat pemegang komitmen (PPK), dan kuasa pengguna anggaran.

Sebab, tahun lalu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menemukan dugaan mark-up anggaran mamin.

Sanusi mencontohkan, satu kotak kue yang harganya Rp 30 ribu, tapi pakai nota Rp 35 ribu. “Kotakan harga Rp 35 ribu, minta SPJ Rp 35 ribu dalam notanya. Yang jual lugu, karena ingin laku ya dituruti. Tetapi dia tetap terima Rp 30 ribu,” kata Sanusi.

Kemudian, Sanusi mencontohkan laporan lainnya. Ada yang beli makanan per pax Rp 100 ribu, tetapi SPJ tertulis Rp 300 ribu.  BPK menyoroti ini dalam laporan auditnya. Sehingga, Pemkab Malang harus melakukan pertanggungjawaban. Yakni mengembalikan anggaran negara yang di-markup lewat nota SPJ tersebut.

“Akhirnya harus kembalikan (uang negara). Itu fakta dan itu salah, dosa. Kata warga Malang ini namanya ngentit. Itu gak boleh. Tugas saya sebagai bupati memberi tahu, dan mencegah supaya ini (pungli) tidak terjadi,” jelas Sanusi di hadapan para ASN.

Sanusi mengaku telah memberi teguran kepada pelaksana anggaran terkait. Uang negara juga telah dikembalikan ke kas daerah (Kasda). Dengan pelajaran ini, Sanusi berharap tim Saber Pungli bisa memperkuat pengetahuan soal aturan hukum. Sehingga ke depannya tidak terjadi lagi persoalan seperti ini.

Sanusi bertekad Kabupaten Malang bisa menjadi wilayah bebas dari korupsi. “Kehadiran dari Saber Pungli ini untuk refresh pengetahuan. Sudah lama tidak pembekalan. Supaya sadar bahwa pungli ini merusak,” jelas Sanusi.

Dia menegaskan, Kabupaten Malang telah menerima predikat sebagai kabupaten zona integritas. Karena itu, dia berharap ASN bertindak sesuai predikat tersebut saat melayani masyarakat. “Kita sekarang menuju wilayah bebas korupsi. Tergantung pengaduan (soal pungli). Selama ada pengaduan kita tindak lanjuti lewat Saber Pungli Kabupaten Malang,” tandasnya.

Sementara itu, Sekretaris Saber Pungli Irjen Pol Agung Makbul menegaskan, ada tiga pilar reformasi hukum. Pertama, penataan regulasi agar berkualitas. Aturan-aturan yang berlaku di lingkungan ASN dan lembaga dan peraturan daerah harus mampu mengakomodasi layanan administrasi yang kredibel.

Kedua, aparat penegak hukum yang profesional. “Ketiga, membangun budaya hukum seperti yang disinggung pak bupati. Bahwa segala tindakan kita akan berdampak kepada hukum,” tutupnya.(fin/dan)

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru

/