alexametrics
22.3 C
Malang
Saturday, 21 May 2022

Pencairan JHT Di usia 56 Tahun. SPSI: Itu Mengusik Kesejahteraan Kami

MALANG- Tentang pencairan JHT baru bisa dilakukan di usia 56 tahun, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kota Malang ikut memprotes aturan tersebut. Menurutnya, regulasi baru itu cenderung dipaksakan. Apalagi uang JHT sejatinya merupakan hak pekerja.

”Kalau ada aturan kayak gini (pencairan JHT di usia 56 tahun) justru membuat kesejahteraan pekerja terus diusik,” kata Ketua SPSI Kota Malang Suhirno. ”Kalau ada kesepakatan mogok kerja, kami-kami mogok,” imbuhnya.

Menurut Suhirno, para pekerja yang habis masa kontraknya sebenarnya bisa memilih hak untuk mencairkan JHT. Apalagi janji tentang adanya Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) tidak bisa didapatkan semua pekerja.  Jika memang ada solusi yang ditawarkan oleh pemerintah, SPSI Kota Malang bisa menerimanya. Asalkan alternatif itu bisa menguntungkan para pekerja saat habis masa kontrak ataupun masa pensiun mendatang.

Untuk meredam permasalahan itu, Dinas Ketenagakerjaan-Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker-PMPTSP) Kota Malang bakal ikut membantu sosialisasi JHT kepada pekerja maupun perusahaan. Khususnya di Kota Malang, ada 1.170 perusahaan yang bakal disasar oleh mereka. Apalagi, dari jumlah perusahaan itu ada 64.851 pekerja.

” Ya, rencananya sosialisasi kami lakukan Maret mendatang. Mudah-mudahan bisa tatap muka dengan mereka (perusahaan),” kata Plt Kepala Disnaker-PMPTSP Kota Malang Siti Mahmudah.

Dia menambahkan, kepatuhan para perusahaan dalam menjamin pekerja terdaftar sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan terbilang tinggi. Dari jumlah perusahaan tadi, setidaknya 78,6 persen telah mematuhi aturan tersebut. Namun jumlah itu masih bisa bertambah. Sebab, sisa dari persentase itu masih dalam proses pendaftaran wajib lapor ketenagakerjaan perusahaan (WLKP) di Kementerian Ketenagakerjaan (and/fat)

MALANG- Tentang pencairan JHT baru bisa dilakukan di usia 56 tahun, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kota Malang ikut memprotes aturan tersebut. Menurutnya, regulasi baru itu cenderung dipaksakan. Apalagi uang JHT sejatinya merupakan hak pekerja.

”Kalau ada aturan kayak gini (pencairan JHT di usia 56 tahun) justru membuat kesejahteraan pekerja terus diusik,” kata Ketua SPSI Kota Malang Suhirno. ”Kalau ada kesepakatan mogok kerja, kami-kami mogok,” imbuhnya.

Menurut Suhirno, para pekerja yang habis masa kontraknya sebenarnya bisa memilih hak untuk mencairkan JHT. Apalagi janji tentang adanya Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) tidak bisa didapatkan semua pekerja.  Jika memang ada solusi yang ditawarkan oleh pemerintah, SPSI Kota Malang bisa menerimanya. Asalkan alternatif itu bisa menguntungkan para pekerja saat habis masa kontrak ataupun masa pensiun mendatang.

Untuk meredam permasalahan itu, Dinas Ketenagakerjaan-Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker-PMPTSP) Kota Malang bakal ikut membantu sosialisasi JHT kepada pekerja maupun perusahaan. Khususnya di Kota Malang, ada 1.170 perusahaan yang bakal disasar oleh mereka. Apalagi, dari jumlah perusahaan itu ada 64.851 pekerja.

” Ya, rencananya sosialisasi kami lakukan Maret mendatang. Mudah-mudahan bisa tatap muka dengan mereka (perusahaan),” kata Plt Kepala Disnaker-PMPTSP Kota Malang Siti Mahmudah.

Dia menambahkan, kepatuhan para perusahaan dalam menjamin pekerja terdaftar sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan terbilang tinggi. Dari jumlah perusahaan tadi, setidaknya 78,6 persen telah mematuhi aturan tersebut. Namun jumlah itu masih bisa bertambah. Sebab, sisa dari persentase itu masih dalam proses pendaftaran wajib lapor ketenagakerjaan perusahaan (WLKP) di Kementerian Ketenagakerjaan (and/fat)

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru

/