alexametrics
24.5 C
Malang
Tuesday, 24 May 2022

Disdukcapil Kota Malang Layani Perubahan Status Transgender, Asal…

MALANG KOTA – Belakangan ini beredar kabar kelompok transgender dilayani secara tersendiri. Selain untuk layanan administrasi kependudukan secara umum, mereka juga akan dilayani jika ingin melakukan perubahan status gendernya di dokumen KTP maupun KK.

Lalu bagaimana dengan Kota Malang? “Kami sendiri belum mendapat petunjuk terkait hal tersebut,” terang Kadisdukcapil Kota Malang, Eny Hari Sutiarny saat dihubungi Minggu (25/4) siang. Sebelumnya, dikabarkan Kemendagri akan memudahkan transgender untuk kepengurusan administrasi seperti E-KTP maupun Kartu Keluarga (KK) kemarin (24/4) dan bukan penambahan kolom kelamin “transgender”.

Eny mengatakan, pihaknya tetap melayani perubahan jenis kelamin, namun dengan syarat harus ada hasil sidang. “Iya dilayani, asal ada putusan sidang di Pengadilan Negeri, baru dari situ kami bisa melayani perubahan tersebut,” ungkap dia.

Namun perubahan tanpa melakukan sidang juga bisa dilakukan, dengan beberapa catatan. “Kalau memang ada kesalahan administrasi, harus dites dulu oleh kami, baru bisa terlaksana,” kata Eny. Satu contoh kasus di tahun 2020 menjadi contoh dari pelayanan perubahan status tersebut.

Kala itu, ada seorang perempuan berperangai laki-laki datang untuk meminta perubahan jenis kelamin karena akan menikah. “Jadi tahun 2020 itu ada yang datang ke kantor Dinas, perempuan tapi di KTP-nya itu terbitan 2015 tulisannya laki-laki. Dia hendak menikah tapi terganjal status di KTP-nya tersebut,” ungkap Eny.

Berbagai macam upaya dilakukan, termasuk mengundang orang tua perempuan tersebut ke kantor sebelum akhirnya melaksanakan cek fisik. “Kami undang orang tuanya, dimintai keterangan, setelah itu kami lakukan cek fisik. Nah, kebetulan waktu itu si perempuan itu sedang menstruasi, dari temuan itu kami buatkan Surat Pernyataan dan proses perubahan berjalan,” bebernya.

Hanya saja, Eny menyebut kasus tersebut termasuk langka. “Baru sekali terjadi, untuk orang lain yang digolongkan transgender belum ada yang datang ke Dukcapil untuk melakukan pengurusan administrasi,” pungkasnya.

Pewarta: Biyan Mudzaky

MALANG KOTA – Belakangan ini beredar kabar kelompok transgender dilayani secara tersendiri. Selain untuk layanan administrasi kependudukan secara umum, mereka juga akan dilayani jika ingin melakukan perubahan status gendernya di dokumen KTP maupun KK.

Lalu bagaimana dengan Kota Malang? “Kami sendiri belum mendapat petunjuk terkait hal tersebut,” terang Kadisdukcapil Kota Malang, Eny Hari Sutiarny saat dihubungi Minggu (25/4) siang. Sebelumnya, dikabarkan Kemendagri akan memudahkan transgender untuk kepengurusan administrasi seperti E-KTP maupun Kartu Keluarga (KK) kemarin (24/4) dan bukan penambahan kolom kelamin “transgender”.

Eny mengatakan, pihaknya tetap melayani perubahan jenis kelamin, namun dengan syarat harus ada hasil sidang. “Iya dilayani, asal ada putusan sidang di Pengadilan Negeri, baru dari situ kami bisa melayani perubahan tersebut,” ungkap dia.

Namun perubahan tanpa melakukan sidang juga bisa dilakukan, dengan beberapa catatan. “Kalau memang ada kesalahan administrasi, harus dites dulu oleh kami, baru bisa terlaksana,” kata Eny. Satu contoh kasus di tahun 2020 menjadi contoh dari pelayanan perubahan status tersebut.

Kala itu, ada seorang perempuan berperangai laki-laki datang untuk meminta perubahan jenis kelamin karena akan menikah. “Jadi tahun 2020 itu ada yang datang ke kantor Dinas, perempuan tapi di KTP-nya itu terbitan 2015 tulisannya laki-laki. Dia hendak menikah tapi terganjal status di KTP-nya tersebut,” ungkap Eny.

Berbagai macam upaya dilakukan, termasuk mengundang orang tua perempuan tersebut ke kantor sebelum akhirnya melaksanakan cek fisik. “Kami undang orang tuanya, dimintai keterangan, setelah itu kami lakukan cek fisik. Nah, kebetulan waktu itu si perempuan itu sedang menstruasi, dari temuan itu kami buatkan Surat Pernyataan dan proses perubahan berjalan,” bebernya.

Hanya saja, Eny menyebut kasus tersebut termasuk langka. “Baru sekali terjadi, untuk orang lain yang digolongkan transgender belum ada yang datang ke Dukcapil untuk melakukan pengurusan administrasi,” pungkasnya.

Pewarta: Biyan Mudzaky

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru

/