alexametrics
22.9 C
Malang
Wednesday, 18 May 2022

PSU Perumahan Mangkrak? Warga Bisa Langsung Lapor ke Pemkot Malang

MALANG KOTA – Rusaknya fasilitas umum perumahan di Kota Malang seharusnya tak perlu terjadi. Karena prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) akan diperbaiki Pemkot Malang setelah diserahkan oleh pengembang. Masalahnya, masih cukup banyak pengembang perumahan yang mangkir dari kewajibannya terkait PSU.

Karena itu, Pemkot Malang menghimbau warga perumahan untuk melapor jika ada PSU yang rusak atau mangkrak dan tidak diperbaiki pengembang. Karena sangat mungkin hal itu karena developer perumahan belum melaksanakan kewajibannya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kawasan dan Permukiman (DPUPRKP) Kota Malang Hadi Santoso menyatakan warga bisa turut andil dalam penyerahan PSU. Terutama jika pengembang tak segera menyerahkannya ke Pemkot Malang. ”Warga sekarang bisa melaporkan PSU di wilayahnya ke kami (Pemkot Malang) supaya memudahkan pengawasan dan kami bisa panggil pengembangnya,” ujar mantan PJs Sekretaris Kota (Sekkota) Malang ini.

Bahkan dalam kasus developer sudah tidak ada, pengajuan PSU juga tetap bisa diproses. ”Penyerahan PSU bisa dilakukan oleh warga perumahan tersebut. Dengan tetap ada pengukuran ulang, luas asetnya saja. Termasuk fasos (fasilitas sosial), fasum (fasilitas umum) termasuk fasilitas makam perumahan juga,” tambahnya.

Menurut pejabat yang akrab disapa Soni ini, sebanyak 9 pengembang perumahan telah menyerahkan PSU ke Pemkot Malang sejak awal tahun 2021. ”Dengan penambahan tersebut, total ada 109 pengembang perumahan yang telah menyerahkan PSU,” tambahnya. Jumlah tersebut merupakan akumulasi sejak tahun 1997.

Pejabat eselon II B Pemkot Malang itu membeberkan, nilai total PSU dari 109 perumahan terebut sebesar Rp 4,115 triliun. ”Dengan diserahkan oleh pengembang, pemkot akan lebih mudah dalam melakukan pemeliharaan,” tambahnya.

Soni juga menjelaskan, penyerahan PSU ini bukan semata-mata mengambil aset. Tetapi juga berusaha merawat jika sewaktu-waktu warga mengeluh ada kerusakan. Sesuai dengan aturan, penyerahan PSU dari pengembang perumahan kepada pemerintah daerah maksimal satu tahun setelah pembangunan diselesaikan. Hal itu sesuai dengan Perda Nomor 2 tahun 2013. Bagi pengembang yang akan menyerahkan PSU, syaratnya juga mudah. Yakni menyerahkan siteplan, sertifikat induk/sertifikat PSU serta surat permohonan penyerahan PSU.

Menurut Soni pihaknya sudah intens berkoordinasi dengan REI (Real Estate Indonesia) dan Apersi (Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia) Kota Malang. Tujuannya agar kedua organisasi perumahan itu mampu mendorong anggotanya menyerahkan PSU ke Pemkot.

Pewarta: Ubaidillah

MALANG KOTA – Rusaknya fasilitas umum perumahan di Kota Malang seharusnya tak perlu terjadi. Karena prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) akan diperbaiki Pemkot Malang setelah diserahkan oleh pengembang. Masalahnya, masih cukup banyak pengembang perumahan yang mangkir dari kewajibannya terkait PSU.

Karena itu, Pemkot Malang menghimbau warga perumahan untuk melapor jika ada PSU yang rusak atau mangkrak dan tidak diperbaiki pengembang. Karena sangat mungkin hal itu karena developer perumahan belum melaksanakan kewajibannya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kawasan dan Permukiman (DPUPRKP) Kota Malang Hadi Santoso menyatakan warga bisa turut andil dalam penyerahan PSU. Terutama jika pengembang tak segera menyerahkannya ke Pemkot Malang. ”Warga sekarang bisa melaporkan PSU di wilayahnya ke kami (Pemkot Malang) supaya memudahkan pengawasan dan kami bisa panggil pengembangnya,” ujar mantan PJs Sekretaris Kota (Sekkota) Malang ini.

Bahkan dalam kasus developer sudah tidak ada, pengajuan PSU juga tetap bisa diproses. ”Penyerahan PSU bisa dilakukan oleh warga perumahan tersebut. Dengan tetap ada pengukuran ulang, luas asetnya saja. Termasuk fasos (fasilitas sosial), fasum (fasilitas umum) termasuk fasilitas makam perumahan juga,” tambahnya.

Menurut pejabat yang akrab disapa Soni ini, sebanyak 9 pengembang perumahan telah menyerahkan PSU ke Pemkot Malang sejak awal tahun 2021. ”Dengan penambahan tersebut, total ada 109 pengembang perumahan yang telah menyerahkan PSU,” tambahnya. Jumlah tersebut merupakan akumulasi sejak tahun 1997.

Pejabat eselon II B Pemkot Malang itu membeberkan, nilai total PSU dari 109 perumahan terebut sebesar Rp 4,115 triliun. ”Dengan diserahkan oleh pengembang, pemkot akan lebih mudah dalam melakukan pemeliharaan,” tambahnya.

Soni juga menjelaskan, penyerahan PSU ini bukan semata-mata mengambil aset. Tetapi juga berusaha merawat jika sewaktu-waktu warga mengeluh ada kerusakan. Sesuai dengan aturan, penyerahan PSU dari pengembang perumahan kepada pemerintah daerah maksimal satu tahun setelah pembangunan diselesaikan. Hal itu sesuai dengan Perda Nomor 2 tahun 2013. Bagi pengembang yang akan menyerahkan PSU, syaratnya juga mudah. Yakni menyerahkan siteplan, sertifikat induk/sertifikat PSU serta surat permohonan penyerahan PSU.

Menurut Soni pihaknya sudah intens berkoordinasi dengan REI (Real Estate Indonesia) dan Apersi (Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia) Kota Malang. Tujuannya agar kedua organisasi perumahan itu mampu mendorong anggotanya menyerahkan PSU ke Pemkot.

Pewarta: Ubaidillah

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru

/