alexametrics
21 C
Malang
Wednesday, 10 August 2022

14 Hari, Polisi Catat 27 Ribu Pelanggar Lalin

KABUPATEN – Penerapan dua teknologi baru di Operasi Patuh Semeru 2022 membuat polisi ’panen’ pelanggar lalu lintas (Lalin). Dalam 14 hari, tepatnya mulai 13 Juni hingga kemarin (26/6), tercatat ada 27.381 pelanggar lalin yang ditindak polisi. Mayoritas pelanggar itu terekam teknologi electronic-traffic-law enforcement (E-TLE) dan Mobil Integrated Node Capture Attitude Record (INCAR).

Dari data yang diterima koran ini, jumlah pelanggar terbanyak datang dari Kabupaten Malang. Total ada 24.019 pelanggar lalin di sana (selengkapnya baca grafis). Kasat Lantas Polres Malang AKP Agung Firmansyah menyebut bila jenis pelanggaran terbanyak yakni pengendara yang tidak memakai helm. Berikutnya ada pelanggaran berupa anak di bawah umur yang berkendara. ”Total ada 31 anak di bawah umur yang kedapatan berkendara di jalan raya,” kata dia.

Meski banyak pelanggar yang terjaring operasi, jajaran Satlantas Polres Malang masih mengedepankan sisi preventif. Itu terlihat dari banyaknya sanksi teguran yang diberikan. ”Total teguran kami berikan pada 23.550 pengendara,” tambah Agung. Dia menyebut bila semua pelanggaran lalin itu terekam melalui E-TLE dan Mobil INCAR. ”Untuk tilang operasi yang manual tidak ada,” imbuh dia.

Mekanisme tilang dilakukan dengan mengirim surat kepada pengendara yang terbukti melanggar. Mereka diberi waktu 9 hari untuk membayar tilang. ”Jika tidak dipedulikan (tilangnya), maka risikonya setiap 5 tahunan atau pajak tahunan itu, dia (pelanggar) akan membayar semua jenis pelanggaran yang telah mereka perbuat. Nanti akan muncul semuanya,” papar Agung.

Di tempat lain, Satlantas Polresta Malang Kota mencatat ada 2.145 pelanggar lalin selama Operasi Patuh Semeru 2022. Berbeda dengan Kabupaten Malang, di Kota Malang juga dilakukan penindakan manual. Istilah mereka yakni penindakan pelanggar (Dakgar). Pada tahun ini, langkah itu dikhususkan bagi pengguna knalpot brong. Kasat :antas Polresta Malang Kota Kompol Yoppy Anggi Khrisna mengakui bila penjaringan pengguna knalpot brong masih menjadi prioritas pihaknya.

Pasalnya, meski sudah dilakukan operasi rutin khusus knalpot brong, jumlah penggunanya tetap banyak. ”Setiap kali melakukan operasi pasti ada saja pelanggar yang terjaring razia,” kata Khrisna, sapaan akrabnya.

Dari total kasus tilang manual yang dilakukan pihaknya, jumlah terbanyak tetap didominasi penggunaan knalpot brong. ”Setiap menemukan pengguna knalpot brong, kami langsung preteli (copot) saat itu juga,” ungkapnya. Khrisna menambahkan, penindakan manual yang dilakukan pihaknya juga sering menemui pelanggaran berupa ketidaklengkapan surat kendaraan dan surat izin mengemudi (SIM).

Untuk perekaman pelanggaran lalin lewan E-TLE, Satlantas Polresta Malang Kota mencatat ada 997 pelanggar. Pelanggaran yang mendominasi yakni diterobosnya rambu-rambu lalu lintas. Kemudian disusul oleh pelanggaran tidak menggunakan helm. ”Banyak pelanggar yang tidak menggunakan helm beralasan karena bepergian jarak dekat saja,” tambah Khrisna.

Data di pihaknya juga mencatat rincian pelanggaran di setiap kecamatan. Hasilnya, Kecamatan Lowokwaru mencatat paling banyak jumlah pelanggaran dengan 316 kasus. Kemudian, disusul Kedungkandang, dengan 285 pelanggaran. ”Lalu di Klojen ada sebanyak 244 pelanggaran, Blimbing 155 pelanggaran, dan Sukun 148 pelanggaran,” kata dia.

Di tempat lain, Kanit Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan, dan Patroli (Turjawali) Satlantas Polres Kota Batu Ipda M. Huda Rohman menyebut bila pelanggaran yang terekam E-TLE masih mendominasi. Dari catatan pihaknya, ada 1.087 pelanggaran yang terekam dari E-TLE statis. Sementara dari Mobil INCAR, pihaknya menemukan 130 pelanggaran selama 14 hari. ”Temuan pelanggaran yang terekam E-TLE yaitu melewati garis markah dan menerobos lampu lalu lintas. Sedangkan, pelanggaran yang paling sering terdeteksi mobil INCAR adalah tidak menggunakan helm dan melawan arus,” ujar Huda, sapaan akrabnya.

Kasat Lantas Polres Kota Batu AKP Indah Citra Fitriani menambahkan bila pelanggaran terbanyak dilakukan pengendara roda dua. ”Saat ini aktivitas masyarakat cukup padat dan normal. Waktu pelanggaran paling sering itu saat pagi hari dan siang,” kata dia. Perempuan yang akrab disapa Indah itu mengatakan bila pengendara yang kedapatan melanggar tidak hanya berasal dari Kota Batu saja. Warga yang berdomisili di daerah lain juga kedapatan melanggar lalin saat berada di Kota Batu.

Sebagai informasi, pelanggar yang terekam lewat E-TLE dan Mobil INCAR akan mendapat surat konfirmasi tiga lembar melalui Pos Indonesia. Surat itu akan dikirimkan ke alamat tujuan atau kota yang tertera pada plat nomor kendaraan pelanggar. Dalam surat konfirmasi juga disertai bukti foto pelanggaran dan cara menindaklanjuti surat tersebut.

”Cara menindaklanjuti surat konfirmasinya, pelanggar dapat menghubungi petugas atau konfirmasi melalui aplikasi mobile SKRIP. Semua sudah dijelaskan di sana, termasuk teknis pembayaran dendanya,” terang Indah. Setelah menerima surat dan hingga hari ketujuh pelanggar tidak memberikan tanggapan, maka nomor kendaraannya bisa diblokir Samsat. Dampaknya, saat membayar pajak kendaraan akan terekap pula biaya pelanggaran yang belum dibayar. (dre/nif/ifa/by)

 

KABUPATEN – Penerapan dua teknologi baru di Operasi Patuh Semeru 2022 membuat polisi ’panen’ pelanggar lalu lintas (Lalin). Dalam 14 hari, tepatnya mulai 13 Juni hingga kemarin (26/6), tercatat ada 27.381 pelanggar lalin yang ditindak polisi. Mayoritas pelanggar itu terekam teknologi electronic-traffic-law enforcement (E-TLE) dan Mobil Integrated Node Capture Attitude Record (INCAR).

Dari data yang diterima koran ini, jumlah pelanggar terbanyak datang dari Kabupaten Malang. Total ada 24.019 pelanggar lalin di sana (selengkapnya baca grafis). Kasat Lantas Polres Malang AKP Agung Firmansyah menyebut bila jenis pelanggaran terbanyak yakni pengendara yang tidak memakai helm. Berikutnya ada pelanggaran berupa anak di bawah umur yang berkendara. ”Total ada 31 anak di bawah umur yang kedapatan berkendara di jalan raya,” kata dia.

Meski banyak pelanggar yang terjaring operasi, jajaran Satlantas Polres Malang masih mengedepankan sisi preventif. Itu terlihat dari banyaknya sanksi teguran yang diberikan. ”Total teguran kami berikan pada 23.550 pengendara,” tambah Agung. Dia menyebut bila semua pelanggaran lalin itu terekam melalui E-TLE dan Mobil INCAR. ”Untuk tilang operasi yang manual tidak ada,” imbuh dia.

Mekanisme tilang dilakukan dengan mengirim surat kepada pengendara yang terbukti melanggar. Mereka diberi waktu 9 hari untuk membayar tilang. ”Jika tidak dipedulikan (tilangnya), maka risikonya setiap 5 tahunan atau pajak tahunan itu, dia (pelanggar) akan membayar semua jenis pelanggaran yang telah mereka perbuat. Nanti akan muncul semuanya,” papar Agung.

Di tempat lain, Satlantas Polresta Malang Kota mencatat ada 2.145 pelanggar lalin selama Operasi Patuh Semeru 2022. Berbeda dengan Kabupaten Malang, di Kota Malang juga dilakukan penindakan manual. Istilah mereka yakni penindakan pelanggar (Dakgar). Pada tahun ini, langkah itu dikhususkan bagi pengguna knalpot brong. Kasat :antas Polresta Malang Kota Kompol Yoppy Anggi Khrisna mengakui bila penjaringan pengguna knalpot brong masih menjadi prioritas pihaknya.

Pasalnya, meski sudah dilakukan operasi rutin khusus knalpot brong, jumlah penggunanya tetap banyak. ”Setiap kali melakukan operasi pasti ada saja pelanggar yang terjaring razia,” kata Khrisna, sapaan akrabnya.

Dari total kasus tilang manual yang dilakukan pihaknya, jumlah terbanyak tetap didominasi penggunaan knalpot brong. ”Setiap menemukan pengguna knalpot brong, kami langsung preteli (copot) saat itu juga,” ungkapnya. Khrisna menambahkan, penindakan manual yang dilakukan pihaknya juga sering menemui pelanggaran berupa ketidaklengkapan surat kendaraan dan surat izin mengemudi (SIM).

Untuk perekaman pelanggaran lalin lewan E-TLE, Satlantas Polresta Malang Kota mencatat ada 997 pelanggar. Pelanggaran yang mendominasi yakni diterobosnya rambu-rambu lalu lintas. Kemudian disusul oleh pelanggaran tidak menggunakan helm. ”Banyak pelanggar yang tidak menggunakan helm beralasan karena bepergian jarak dekat saja,” tambah Khrisna.

Data di pihaknya juga mencatat rincian pelanggaran di setiap kecamatan. Hasilnya, Kecamatan Lowokwaru mencatat paling banyak jumlah pelanggaran dengan 316 kasus. Kemudian, disusul Kedungkandang, dengan 285 pelanggaran. ”Lalu di Klojen ada sebanyak 244 pelanggaran, Blimbing 155 pelanggaran, dan Sukun 148 pelanggaran,” kata dia.

Di tempat lain, Kanit Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan, dan Patroli (Turjawali) Satlantas Polres Kota Batu Ipda M. Huda Rohman menyebut bila pelanggaran yang terekam E-TLE masih mendominasi. Dari catatan pihaknya, ada 1.087 pelanggaran yang terekam dari E-TLE statis. Sementara dari Mobil INCAR, pihaknya menemukan 130 pelanggaran selama 14 hari. ”Temuan pelanggaran yang terekam E-TLE yaitu melewati garis markah dan menerobos lampu lalu lintas. Sedangkan, pelanggaran yang paling sering terdeteksi mobil INCAR adalah tidak menggunakan helm dan melawan arus,” ujar Huda, sapaan akrabnya.

Kasat Lantas Polres Kota Batu AKP Indah Citra Fitriani menambahkan bila pelanggaran terbanyak dilakukan pengendara roda dua. ”Saat ini aktivitas masyarakat cukup padat dan normal. Waktu pelanggaran paling sering itu saat pagi hari dan siang,” kata dia. Perempuan yang akrab disapa Indah itu mengatakan bila pengendara yang kedapatan melanggar tidak hanya berasal dari Kota Batu saja. Warga yang berdomisili di daerah lain juga kedapatan melanggar lalin saat berada di Kota Batu.

Sebagai informasi, pelanggar yang terekam lewat E-TLE dan Mobil INCAR akan mendapat surat konfirmasi tiga lembar melalui Pos Indonesia. Surat itu akan dikirimkan ke alamat tujuan atau kota yang tertera pada plat nomor kendaraan pelanggar. Dalam surat konfirmasi juga disertai bukti foto pelanggaran dan cara menindaklanjuti surat tersebut.

”Cara menindaklanjuti surat konfirmasinya, pelanggar dapat menghubungi petugas atau konfirmasi melalui aplikasi mobile SKRIP. Semua sudah dijelaskan di sana, termasuk teknis pembayaran dendanya,” terang Indah. Setelah menerima surat dan hingga hari ketujuh pelanggar tidak memberikan tanggapan, maka nomor kendaraannya bisa diblokir Samsat. Dampaknya, saat membayar pajak kendaraan akan terekap pula biaya pelanggaran yang belum dibayar. (dre/nif/ifa/by)

 

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru

/