MALANG KOTA – Hampir 7 bulan menangani lonjakan Covid-19, 3 pemerintah daerah (pemda) di Malang Raya sudah menghabiskan anggaran sekitar Rp 122,4 miliar. Angka tersebut didapat dari estimasi penyerapan dana yang sudah dicatatkan tiga pemda hingga bulan ini.
Contohnya di Kota Malang. Pada tahun 2021 ini, total ada dana Rp 56 miliar yang telah disiapkan Pemkot untuk penanganan kasus korona. Ploting itu masuk dalam kolom belanja tidak langsung (BTT). Diestimasi Wali Kota Malang, Sutiaji, saat ini sudah ada 40 persen dana yang terserap.
Sampai Jum’at lalu (23/7), dari laporan yang ia terima, sudah ada anggaran senilai Rp 24 miliar yang telah terserap. Penggunaannya bermacam-macam. Seperti untuk pemberian bantuan sosial (bansos), penanganan Covid-19, dan dukungan untuk pihak kelurahan. ”Itu (anggaran) masih bisa terus bisa terserap untuk penanganan Covid-19 di Kota Malang. Utamanya untuk mengimbangi penegakan prokes (protokol kesehatan) dan pemulihan ekonomi,” beber Sutiaji.
Di tempat lain, Ketua Komisi B Bidang Keuangan dan Perekonomian DPRD Kota Malang, Trio Agus Purwono, turut mengupdate nominal penyerapan anggaran BTT. Dikatakan dia, sampai kemarin (26/7) penyerapannya sudah berada di angka 43,6 persen. Artinya, sudah ada anggaran senilai Rp 24,6 miliar yang sudah digunakan. Dari pengamatan dia, anggaran tersebut sudah digunakan pemkot untuk membantu penanganan Covid-19 hingga di wilayah kelurahan. Alokasinya diplot untuk pengadaan alat pelindung diri (APD), alat penunjang prokes, dan sebagainya.
Sementara itu, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Batu M Chori menyatakan, anggaran untuk penanganan Covid-19 di Kota Batu tahun ini berada di angka Rp 96,5 miliar. Hingga 14 Juli lalu, diketahui dana yang sudah terserap 8,50 persennya, atau Rp 3,1 miliar. ”Peruntukannya untuk dukungan vaksinasi, serta dukungan desa/kelurahan dalam menjalankan PPKM mikro. Kemudian juga untuk insentif tenaga kesehatan dan belanja kesehatan lainnya,” kata dia.
Berikutnya, ada anggaran lainnya yang bersumber dari dana transfer umum. Sesuai kebijakan pemerintah pusat, 30 persen dari dana itu harus diplot untuk penanganan covid dan pemulihan ekonomi. Bila ditotal, ada dana senilai Rp 9,7 miliar. Saat ini, dikatakan Chori, anggaran tersebut sudah terserap 33,2 persen, atau Rp 3,2 miliar. Sumber anggaran lainnya juga berasal dari dana insentif daerah (DID) yang dikucurkan pemerintah pusat senilai Rp 49,8 miliar.
Namun dirinya mengaku belum bisa merinci berapa anggaran yang sudah terserap. Yang jelas menurutnya, dana itu diplot untuk perlindungan sosial, penguatan ekonomi, sarana prasarana kesehatan dan digitalisasi pendidikan.
Di sisi lain, pada tahun ini Pemkot Batu juga sudah mengajukan pengambilan anggaran senilai Rp 2,1 miliar dari BTT. Keperluannya untuk biaya operasional shelter senilai Rp 243 juta. Lalu kebutuhan pendampingan tracing senilai Rp 83 juta, serta kebutuhan lainnya.
Di tempat lain, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang Wahyu Hidayat menerangkan dana penanganan Covid-19 di tahun ini mempunyai pola yang berbeda dibandingkan 2020 lalu. Dia menyebut, sebelumnya anggaran covid terpusat dalam BTT. Namun tahun ini Pemkab mengalokasikan dananya pada kegiatan di organisasi perangkat daerah (OPD) yang berkaitan.
Dengan kondisi itu, pihaknya mengaku cukup sulit mengetahui berapa total anggaran dan berapa serapan yang sudah tercatat selama 7 bulan terakhir. ”Karena semuanya masuk dalam kegiatan. Sehingga baru bisa diketahui ketika ada laporan. Namun secara keseluruhan, rata-rata serapannya saat ini sekitar 30 persen,” kata dia.
Tahun ini, dana penanganan Covid-19 di Kabupaten Malang berada di angka Rp 300 miliar. Bila sudah ada 30 persen anggaran yang terserap, maka Pemkab Malang sudah menggunakan dana Rp 90 miliar dalam 7 bulan terakhir untuk penanganan pandemi.
Ditambahkan Wahyu, total dana hasil refocusing di awal tahun 2021 itu tidak hanya diplot untuk penanganan Covid saja. Pihaknya juga memplot anggaran tersebut untuk program pemulihan ekonomi nasional (PEN).
”Serapan pastinya bakal diketahui ketika OPD sudah melaporkan penggunaan anggaran. Namun yang jelas, untuk program penanganan covid, (anggaran) yang paling banyak masuk di dinas kesehatan,” tambah Wahyu.
Ditambahkan mantan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya (DPKPCK) Kabupaten Malang itu, sampai saat ini ada banyak kegiatan yang sudah menggunakan dana covid. Yang terbaru adalah untuk penerapan PPKM darurat dan PPKM level 3 di Kabupaten Malang. Setiap hari, ia menyebut bila dinkes selalu bergerak untuk melakukan tracing dan vaksinasi. ”Kalau totalnya berapa (yang sudah digunakan selama PPKM darurat), kami juga belum tahu, tapi yang jelas sudah banyak,” kata dia.
Sementara itu, dari pengamatan dia, total dana penanganan covid di tahun ini memang lebih besar dibandingkan tahun 2020 lalu. Sebab di tahun 2020 lalu, pria yang pernah menjabat sebagai Camat Tajinan itu menuturkan bahwa seluruh anggaran yang masuk dalam BTT senilai Rp 150 miliar. ”Waktu itu yang terserap sekitar 135 miliar, atau 90 persennya,” imbuh Wahyu.
Dia optimistis, bila penerapan PPKM level 3 bakal menurunkan angka penyebaran Covid di Kabupaten Malang. Sehingga dana yang sudah disediakan sejak awal juga bisa mencukupi kebutuhan sampai akhir tahun. Meski begitu, ia memastikan bila pihaknya tetap menyiapkan skema refocusing anggaran di momen PAK. ”Kami bisa menggeser kembali anggaran dari dinas, untuk masuk dalam penanganan Covid,” terangnya. Langkah itu dilakukan sebagai bentuk antisipasi bila sewaktu-waktu dana yang dibutuhkan masih belum mencukupi. (rmc/adn/nug/fik/by)
