alexametrics
21.6 C
Malang
Friday, 20 May 2022

Kabel Semrawut Rusak Wajah Kabupaten Malang

KABUPATEN — Kabel semrawut yang merusak keindahan wajah kota tidak hanya terjadi di Kota Malang. Tapi Kabupaten Malang juga mengalami problem serupa. Hal itu terlihat di sepanjang Jalan Raya Pakisaji.

Pantauan koran ini, kabel jaringan Internet Service Provider (ISP) terpasang di tiang listrik milik PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) “Persoalannya mereka (provider jaringan internet) menumpang tiang milik PLN,” ujar Kabid Infrastruktur TIK Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Malang Tri Darmawan Sembodho, kemarin.

Para provider sengaja memasang kabel di tiang listrik milik PLN karena bisa menghemat pembiayaan. “Kalau (provider) mendirikan tiang sendiri kan harus izin ke pihak desa. Sebab, itu urusannya dengan izin dan retribusi serta lainnya,” tambah pejabat eselon III B itu.

Dia mengatakan, persoalan kabel ISP memang beriringan dengan pertumbuhan pengguna jaringan internet. Jika desa setempat tidak segera menertibkan kabel yang semrawut tersebut, kata Tri, maka Bumi Kanjuruhan akan menjadi hutan kabel seperti Kota Malang.

Tri menyebut, situasi ini sudah mulai terlihat di tapal batas Kota Malang-Kabupaten Malang. Misalnya, di kawasan Dau, Singosari, Pakis maupun Pakisaji. Karena, empat kecamatan itu termasuk yang paling banyak pengguna internetnya di Kabupaten Malang.

“Pengguna internet masih belum merata, masih paling banyak di perbatasan dengan kota. Walaupun demikian, pandemi membuat jumlah pengguna internet makin banyak di desa-desa,” tandasnya.

Di empat kecamatan ini juga, kata Tri, banyak kabel semrawut yang melilit tiang-tiang milik PLN. Tapi ada pula kawasan seperti Kecamatan Ampelgading yang mulai didatangi ISP nunut tiang PLN. “Coba lihat di perbatasan kabupaten-kota. Kabel-kabel ISP nunut (menumpang) di tiang PLN,” katanya.

Selain itu, dia juga menyebut bahwa sering kali ISP tidak berani membersihkan kabelnya yang tiba-tiba terputus dan tercecer di jalan. Biasanya, lanjutnya, harus pemerintah yang menangani dan merapikan kabel-kabel putus ini. “Coba perhatikan, kalau nanti ada kabel ISP yang putus, tak akan ada yang berani mengaku punya siapa. Mereka juga tak akan berani mengambil karena memang tidak izin,” tambahnya.

Tri menegaskan, pihak desa sebagai pemilik wilayah berhak menegur. Karen ulah ISP yang memasang kabel di tiang PLN merupakan bentuk pelanggaran. Pasalnya, PLN sebagai pemilik tiang telah mengurus izin dan membayar retribusi.

Sementara ISP memasang kabel tanpa izin, dan menumpang di tiang tersebut. Padahal jika mereka izin, maka retribusinya bisa masuk kas daerah (Kasda) Kabupaten Malang.

“Karena kalau mendirikan tiang lagi harus urus retribusi dan izin lagi. Sepengetahuan kami di dinas, hanya ISP plat merah yang mengurus izin. Lainnya tidak izin,” terangnya.

Untuk mendirikan tiang kabel internet, katanya, ISP seharusnya mengurus izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). PBG menggantikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sesuai PP nomor 16 tahun 2021. Saat ini Pemkab Malang sedang menggodok Ranperda tentang perubahan kedua atas Perda nomor 9 tahun 2010. Tahun ini, Pemkab membidik target Rp 15,7 miliar dari retribusi perizinan tertentu. Jika PBG dari ISP bisa dijaring, maka retribusi daerah juga bisa meningkat.(fin/dan)

KABUPATEN — Kabel semrawut yang merusak keindahan wajah kota tidak hanya terjadi di Kota Malang. Tapi Kabupaten Malang juga mengalami problem serupa. Hal itu terlihat di sepanjang Jalan Raya Pakisaji.

Pantauan koran ini, kabel jaringan Internet Service Provider (ISP) terpasang di tiang listrik milik PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) “Persoalannya mereka (provider jaringan internet) menumpang tiang milik PLN,” ujar Kabid Infrastruktur TIK Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Malang Tri Darmawan Sembodho, kemarin.

Para provider sengaja memasang kabel di tiang listrik milik PLN karena bisa menghemat pembiayaan. “Kalau (provider) mendirikan tiang sendiri kan harus izin ke pihak desa. Sebab, itu urusannya dengan izin dan retribusi serta lainnya,” tambah pejabat eselon III B itu.

Dia mengatakan, persoalan kabel ISP memang beriringan dengan pertumbuhan pengguna jaringan internet. Jika desa setempat tidak segera menertibkan kabel yang semrawut tersebut, kata Tri, maka Bumi Kanjuruhan akan menjadi hutan kabel seperti Kota Malang.

Tri menyebut, situasi ini sudah mulai terlihat di tapal batas Kota Malang-Kabupaten Malang. Misalnya, di kawasan Dau, Singosari, Pakis maupun Pakisaji. Karena, empat kecamatan itu termasuk yang paling banyak pengguna internetnya di Kabupaten Malang.

“Pengguna internet masih belum merata, masih paling banyak di perbatasan dengan kota. Walaupun demikian, pandemi membuat jumlah pengguna internet makin banyak di desa-desa,” tandasnya.

Di empat kecamatan ini juga, kata Tri, banyak kabel semrawut yang melilit tiang-tiang milik PLN. Tapi ada pula kawasan seperti Kecamatan Ampelgading yang mulai didatangi ISP nunut tiang PLN. “Coba lihat di perbatasan kabupaten-kota. Kabel-kabel ISP nunut (menumpang) di tiang PLN,” katanya.

Selain itu, dia juga menyebut bahwa sering kali ISP tidak berani membersihkan kabelnya yang tiba-tiba terputus dan tercecer di jalan. Biasanya, lanjutnya, harus pemerintah yang menangani dan merapikan kabel-kabel putus ini. “Coba perhatikan, kalau nanti ada kabel ISP yang putus, tak akan ada yang berani mengaku punya siapa. Mereka juga tak akan berani mengambil karena memang tidak izin,” tambahnya.

Tri menegaskan, pihak desa sebagai pemilik wilayah berhak menegur. Karen ulah ISP yang memasang kabel di tiang PLN merupakan bentuk pelanggaran. Pasalnya, PLN sebagai pemilik tiang telah mengurus izin dan membayar retribusi.

Sementara ISP memasang kabel tanpa izin, dan menumpang di tiang tersebut. Padahal jika mereka izin, maka retribusinya bisa masuk kas daerah (Kasda) Kabupaten Malang.

“Karena kalau mendirikan tiang lagi harus urus retribusi dan izin lagi. Sepengetahuan kami di dinas, hanya ISP plat merah yang mengurus izin. Lainnya tidak izin,” terangnya.

Untuk mendirikan tiang kabel internet, katanya, ISP seharusnya mengurus izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). PBG menggantikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sesuai PP nomor 16 tahun 2021. Saat ini Pemkab Malang sedang menggodok Ranperda tentang perubahan kedua atas Perda nomor 9 tahun 2010. Tahun ini, Pemkab membidik target Rp 15,7 miliar dari retribusi perizinan tertentu. Jika PBG dari ISP bisa dijaring, maka retribusi daerah juga bisa meningkat.(fin/dan)

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru

/