alexametrics
22.4 C
Malang
Tuesday, 17 May 2022

Sanksi ASN Tersangkut Narkoba, Plt Sekkota Malang: Tunggu Surat Polda

MALANG KOTA – Pemberian sanksi terhadap ASN yang tersangkut kasus narkoba masih digodok Pemkot Malang. Hal itu akan diputuskan setelah ada kejelasan terkait status AH, kepala salah satu OPD (oganisasi perangkat daerah) yang kini ditahan Polda Jatim dalam kasus sabu. Pemkot Malang juga akan mengangkat pelaksana tugas harian pada jabatan fungsi yang diemban AH agar program kerja OPD tetap bisa berjalan.

Hal itu diungkapkan Plt Sekkota Malang Ir Hadi Santoso. Ia memastikan kebijakan akan segera diambil Wali Kota Malang setelah ada kejelasan terkait status AH. “Sampai hari ini kami belum menerima surat keterangan apapun dari Polda Jatim,” terangnya Senin (29/3).

Baca juga : Ada Kepala OPD Terjerat Narkoba, Sutiaji: Saya Prihatin

Soni -sapaan akrab Hadi Santoso- menyebutkan, saat ini Wali Kota Malang Sutiaji masih menunggu kejelasan status tersebut sebelum mengambil kebijakan. ”Intinya, nanti kalau surat sudah kami terima, kami akan sampaikan (keputusan sanksi) ke masyarakat,” tandasnya.

Tentang kursi OPD yang kosong karena AH ditahan dan sedang dalam proses hukum, Soni menyatakan Wali Kota Malang dipastikan segera mengambial langkah. ”Akan ada pengangkatan pelaksana tugas harian pada jabatan fungsi yang diemban ASN bersangkutan,” tambahnya.

Dari penelusuran Jawa Pos Radar Malang, jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka siapapun yang terlibat tindak pidana narkotika terancam hukuman berat, termasuk ASN. Hal ini diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2015 tentang ASN yang menyebutkan jika ASN terbukti terjerat kasus narkoba dengan masa hukuman di atas 2 tahun, maka sanksinya akan diberhentikan.

Sementara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi juga mengkategorikan kasus penyalahgunaan narkoba sebagai bentuk pelanggaran berat. Maka bukan tidak mungkin, ASN yang terbukti terjerat kasus narkoba bakal dijatuhi sanksi pemecatan.

Pewarta: Chosa Setya Ayu Widodo

MALANG KOTA – Pemberian sanksi terhadap ASN yang tersangkut kasus narkoba masih digodok Pemkot Malang. Hal itu akan diputuskan setelah ada kejelasan terkait status AH, kepala salah satu OPD (oganisasi perangkat daerah) yang kini ditahan Polda Jatim dalam kasus sabu. Pemkot Malang juga akan mengangkat pelaksana tugas harian pada jabatan fungsi yang diemban AH agar program kerja OPD tetap bisa berjalan.

Hal itu diungkapkan Plt Sekkota Malang Ir Hadi Santoso. Ia memastikan kebijakan akan segera diambil Wali Kota Malang setelah ada kejelasan terkait status AH. “Sampai hari ini kami belum menerima surat keterangan apapun dari Polda Jatim,” terangnya Senin (29/3).

Baca juga : Ada Kepala OPD Terjerat Narkoba, Sutiaji: Saya Prihatin

Soni -sapaan akrab Hadi Santoso- menyebutkan, saat ini Wali Kota Malang Sutiaji masih menunggu kejelasan status tersebut sebelum mengambil kebijakan. ”Intinya, nanti kalau surat sudah kami terima, kami akan sampaikan (keputusan sanksi) ke masyarakat,” tandasnya.

Tentang kursi OPD yang kosong karena AH ditahan dan sedang dalam proses hukum, Soni menyatakan Wali Kota Malang dipastikan segera mengambial langkah. ”Akan ada pengangkatan pelaksana tugas harian pada jabatan fungsi yang diemban ASN bersangkutan,” tambahnya.

Dari penelusuran Jawa Pos Radar Malang, jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka siapapun yang terlibat tindak pidana narkotika terancam hukuman berat, termasuk ASN. Hal ini diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2015 tentang ASN yang menyebutkan jika ASN terbukti terjerat kasus narkoba dengan masa hukuman di atas 2 tahun, maka sanksinya akan diberhentikan.

Sementara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi juga mengkategorikan kasus penyalahgunaan narkoba sebagai bentuk pelanggaran berat. Maka bukan tidak mungkin, ASN yang terbukti terjerat kasus narkoba bakal dijatuhi sanksi pemecatan.

Pewarta: Chosa Setya Ayu Widodo

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru

/