KEPANJEN – Jalan terjal harus dilalui tim pemenangan bakal pasangan calon (Bapaslon) dari jalur independen Heri Cahyono (Sam HC) dan Gunadi Handoko untuk lolos dalam proses verifikasi awal Pilkada Kabupaten Malang. Benar saja, meski telah menyerahkan 121 ribu dokumen dukungan pada Senin (26/7) lalu, namun pasangan Sam HC dan Gunadi ini kehilangan 57 ribu lebih dukungan. sehingga butuh perbaikan agar tak ingin kecolongan lagi.

Setelah memastikan perbaikan dukungan tersebut lolos verifikasi administrasi, Kamis (30/7), tim hukum Heri Cahyono dan Gunadi Handoko mengajak jajaran stakeholder penyelenggara untuk menyamakan visi.

Dalam forum tersebut, turut mengundang perwakilan KPU dan Bawaslu Kabupaten Malang serta unsur akademisi yakni Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Dr M Ali Safa’at SH MH, dan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Wawan Sobari SIP MA PhD.

Ketua Tim Hukum Malang Jejeg Dr Susianto menyampaikan bahwa pertemuan tersebut digelar dengan tujuan untuk menyamakan persepsi antara para penyelenggara Pilkada dengan peserta. Utamanya dalam memaknai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota.

“Sebab beberapa pengamat politik menganggap masih ada gap (jarak) antara penyelenggara (pemilu) dengan Undang Nomor 10 Tahun 2016 itu,” kata Susianto.

Di satu sisi, Susianto menuturkan bahwa ada banyak tahapan-tahapan baru yang dalam penerapannya cukup berat untuk dipenuhi, utamanya bagi bakal calon perseorangan.

“Dulu kan tidak dikenal namanya verifikasi online dan verifikasi faktual. Sedangkan sekarang proses pemberian dukungan itu harus dilakukan,” beber pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPC Peradi Malang tersebut.

Sebagai contoh, Susianto menuturkan bahwa dalam proses verifikasi faktual di tahap sebelumnya, ada beberapa ketidak sesuaian yang menjadi temuan tim nya. “Salah satunya dukungan ini belum ditemui, tapi berdasarkan informasi sudah dianggap tidak memenuhi syarat (TMS),” jelas Susianto. Sementara faktanya, penetapan TMS tersebut tidak disertai dengan data penunjang maupun petunjuk lainnya.

Terpisah, pakar Ilmu Sosial dan Politik Wawan Sobari menuturkan bahwa tren yang terjadi dalam pilkada saat ini lebih cenderung didominasi oleh kekuatan figur.

“Like ability atau istilahnya tingkat kesukaan pada figur tertentu, hal ini tentunya menjadi keuntungan yang dimiliki oleh calon incumbent atau petahana,” kata Wawan.

Namun, peluang ini tentunya memiliki berbagai macam risiko. Mulai dari tidak netralnya ASN, hingga risiko konflik kepentingan. Dari 270 daerah yang menyelenggarakan pilkada, 224 daerah di antaranya diisi oleh calon petahana.

Pewarta: Farik Fajarwati
Foto: Farik Fajarwati
Editor: Hendarmono Al S