alexametrics
27.7 C
Malang
Sunday, 14 August 2022

Insentif GTT/PTT di Kota Batu Sulit Naik

KOTA BATU – Rencana kenaikan upah minimum kabupaten/kota (UMK) tahun depan tak berdampak pada peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik di Kota Batu. Honorarium guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap (GTT/PTT) tak ada perubahan. Maklum, di 2021 nanti prioritas anggaran daerah masih diorientasikan untuk penanggulangan Covid-19.

Kepala SMPN 01 Batu Tatik Ismiati mengatakan, sebenarnya pemerintah memiliki perhatian terhadap kesejahteraan tenaga pendidik dan pegawai tidak tetap di lingkungan pendidikan. Sayangnya, belum ada kabar baik bagi mereka pada 2021 nanti. “Memang UMK naik. Tapi, sepertinya untuk insentif pegawai di lingkungan pendidikan tahun depan belum ada perubahan,” kata Tatik.

Kabarnya, fokus pemerintah tahun depan, masih seputar penanggulangan Covid-19. Virus korona masih menjadi prioritas atau perhatian utama pemerintah. Tidak hanya penanggulangan penyebaran virus, namun juga penanganan medis, serta dampak-dampak yang ditimbulkan virus asal Tiongkok ini. Untuk itu, nyaris bisa dipastikan sebagian besar anggaran yang dimiliki pemerintah daerah tersedot untuk hal tersebut.

Wanita yang juga Ketua MKKS SMP Se-Kota Batu ini mengakui sekolah-sekolah yang ada saat ini masih kesusahan untuk menaikkan insentif GTT/ PTT. Dia berharap adanya kenaikan dana BOS dan BOSDA. Di sekolahnya sendiri ada 5 orang GTT dan 7 orang PTT. “Insentif yang kami berikan dari Rp 1,75 juta sampai Rp 2,5 juta, tergantung dari lama bekerja,” katanya.

Dia mengakui, nilai itu masih sangat jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan UMK 2021 nanti yang mencapai sekitar Rp 2,8 juta per bulan. Disisi lain, insentif utama bagi GTT/ PTT berasal dari satuan pendidikan atau sekolah masing-masing. “Semua sekolah mempunyai yang namanya RAKS atau Rencana Anggaran Kerja Sekolah untuk kebutuhan selama satu tahun, itu yang bisa disesuaikan dengan anggaran yang diperoleh dari BOS dan BOSDA,” katanya.

Sedangkan Wali Kota Batu Dra Hj Dewanti Rumpoko MSi saat ditanya terkait kesejahteraan guru, kedepan akan diusahakan lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Seperti diketahui saat ini UMK di Kota Batu tahun 2021 yakni Rp 2,8 juta dari sebelumnya Rp 2,7 juta. “Memang dari Pemkot Batu tidak bisa memberikan sesuai UMK (melalui Bosda), tetapi dari sekolah sendiri menerima bantuan dari Pemerintah Pusat (BOS) juga, itu yang bisa dimaksimalkan sebenarnya,” kata Dewanti.

Senada, Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu Eny Rachyuningsih mengatakan pihaknya masih kesulitan dalam meningkatkan kesejahteraan GTT/ PTT. Tetapi Dinas Pendidikan akan berusaha mengakomodir untuk mendapatkan fasilitas BPJS Ketenagakerjaan. “Dinas Pendidikan ini sebenarnya anggarannya setiap tahun besar sekitar Rp 200 miliar (atau 20 persen dari APBD), kalau ditambah (untuk insentif GTT/ PTT) ya dinas lainnya kurang anggarannya,” kata Eny.

Padahal menurutnya bantuan pemerintah melalui BOS dan Bosda sudah ideal. Yakni, untuk Bosda setiap siswa SD per bulan mendapatkan Rp 25 ribu dan siswa SMP per bulan mendapatkan Rp 35 ribu. Sedangkan BOS setiap murid SD per tahun mendapatkan Rp 900 ribu dan murid SMP yakni Rp 1,1 juta. “Jumlah pelajar SD dan SMP di Kota Batu ada 28 ribu lebih kalau tidak salah,” kata dia.

Eny juga mengungkapkan salah satu solusi supaya dapat meningkatkan kesejahteraan GTT/ PTT dengan mengikuti seleksi guru PPPK pada tahun 2021 mendatang. Pihaknya bakal mensupport para guru non PNS untuk dapat bersaing dalam seleksi guru PPPK pada tahun 2021. Dia memastikan 90 persen guru non PNS di Kota Batu sudah terdaftar di dalam Dapodik. “Supportnya seperti modul latihan dan info terupdate, yang penting mereka jangan gaptek serta rajin latihannya karena ini se-Indonesia yang ikut sehingga berkompetisi,” ujar dia.

Lebih lanjut, jumlah guru non PNS di Kota Batu sendiri ada 1.622 tenaga pendidik. Terdiri dari 106 guru honorer daerah dan 1.516 guru tidak tetap (GTT). Kemungkinan jumlah formasi yang dibutuhkan sekitar 1.600-an. “Kemungkinan sekitar segitu (1.600-an) formasi yang dibuka untuk PPPK tahun 2021 mendatang,” katanya.

Dari sekian banyak, guru non-PNS sejumlah 215 tenaga pendidik sudah tersertifikasi mendapatkan Rp 1,5 juta per bulan dari Pemerintah Pusat. Sedangkan guru honorer daerah dengan aturan yang ada mendapatkan insentif Rp 2,4 juta setiap bulannya.

Pewarta: Nugraha Perdana

KOTA BATU – Rencana kenaikan upah minimum kabupaten/kota (UMK) tahun depan tak berdampak pada peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik di Kota Batu. Honorarium guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap (GTT/PTT) tak ada perubahan. Maklum, di 2021 nanti prioritas anggaran daerah masih diorientasikan untuk penanggulangan Covid-19.

Kepala SMPN 01 Batu Tatik Ismiati mengatakan, sebenarnya pemerintah memiliki perhatian terhadap kesejahteraan tenaga pendidik dan pegawai tidak tetap di lingkungan pendidikan. Sayangnya, belum ada kabar baik bagi mereka pada 2021 nanti. “Memang UMK naik. Tapi, sepertinya untuk insentif pegawai di lingkungan pendidikan tahun depan belum ada perubahan,” kata Tatik.

Kabarnya, fokus pemerintah tahun depan, masih seputar penanggulangan Covid-19. Virus korona masih menjadi prioritas atau perhatian utama pemerintah. Tidak hanya penanggulangan penyebaran virus, namun juga penanganan medis, serta dampak-dampak yang ditimbulkan virus asal Tiongkok ini. Untuk itu, nyaris bisa dipastikan sebagian besar anggaran yang dimiliki pemerintah daerah tersedot untuk hal tersebut.

Wanita yang juga Ketua MKKS SMP Se-Kota Batu ini mengakui sekolah-sekolah yang ada saat ini masih kesusahan untuk menaikkan insentif GTT/ PTT. Dia berharap adanya kenaikan dana BOS dan BOSDA. Di sekolahnya sendiri ada 5 orang GTT dan 7 orang PTT. “Insentif yang kami berikan dari Rp 1,75 juta sampai Rp 2,5 juta, tergantung dari lama bekerja,” katanya.

Dia mengakui, nilai itu masih sangat jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan UMK 2021 nanti yang mencapai sekitar Rp 2,8 juta per bulan. Disisi lain, insentif utama bagi GTT/ PTT berasal dari satuan pendidikan atau sekolah masing-masing. “Semua sekolah mempunyai yang namanya RAKS atau Rencana Anggaran Kerja Sekolah untuk kebutuhan selama satu tahun, itu yang bisa disesuaikan dengan anggaran yang diperoleh dari BOS dan BOSDA,” katanya.

Sedangkan Wali Kota Batu Dra Hj Dewanti Rumpoko MSi saat ditanya terkait kesejahteraan guru, kedepan akan diusahakan lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Seperti diketahui saat ini UMK di Kota Batu tahun 2021 yakni Rp 2,8 juta dari sebelumnya Rp 2,7 juta. “Memang dari Pemkot Batu tidak bisa memberikan sesuai UMK (melalui Bosda), tetapi dari sekolah sendiri menerima bantuan dari Pemerintah Pusat (BOS) juga, itu yang bisa dimaksimalkan sebenarnya,” kata Dewanti.

Senada, Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu Eny Rachyuningsih mengatakan pihaknya masih kesulitan dalam meningkatkan kesejahteraan GTT/ PTT. Tetapi Dinas Pendidikan akan berusaha mengakomodir untuk mendapatkan fasilitas BPJS Ketenagakerjaan. “Dinas Pendidikan ini sebenarnya anggarannya setiap tahun besar sekitar Rp 200 miliar (atau 20 persen dari APBD), kalau ditambah (untuk insentif GTT/ PTT) ya dinas lainnya kurang anggarannya,” kata Eny.

Padahal menurutnya bantuan pemerintah melalui BOS dan Bosda sudah ideal. Yakni, untuk Bosda setiap siswa SD per bulan mendapatkan Rp 25 ribu dan siswa SMP per bulan mendapatkan Rp 35 ribu. Sedangkan BOS setiap murid SD per tahun mendapatkan Rp 900 ribu dan murid SMP yakni Rp 1,1 juta. “Jumlah pelajar SD dan SMP di Kota Batu ada 28 ribu lebih kalau tidak salah,” kata dia.

Eny juga mengungkapkan salah satu solusi supaya dapat meningkatkan kesejahteraan GTT/ PTT dengan mengikuti seleksi guru PPPK pada tahun 2021 mendatang. Pihaknya bakal mensupport para guru non PNS untuk dapat bersaing dalam seleksi guru PPPK pada tahun 2021. Dia memastikan 90 persen guru non PNS di Kota Batu sudah terdaftar di dalam Dapodik. “Supportnya seperti modul latihan dan info terupdate, yang penting mereka jangan gaptek serta rajin latihannya karena ini se-Indonesia yang ikut sehingga berkompetisi,” ujar dia.

Lebih lanjut, jumlah guru non PNS di Kota Batu sendiri ada 1.622 tenaga pendidik. Terdiri dari 106 guru honorer daerah dan 1.516 guru tidak tetap (GTT). Kemungkinan jumlah formasi yang dibutuhkan sekitar 1.600-an. “Kemungkinan sekitar segitu (1.600-an) formasi yang dibuka untuk PPPK tahun 2021 mendatang,” katanya.

Dari sekian banyak, guru non-PNS sejumlah 215 tenaga pendidik sudah tersertifikasi mendapatkan Rp 1,5 juta per bulan dari Pemerintah Pusat. Sedangkan guru honorer daerah dengan aturan yang ada mendapatkan insentif Rp 2,4 juta setiap bulannya.

Pewarta: Nugraha Perdana

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru

/