alexametrics
21.4 C
Malang
Saturday, 28 May 2022

Ini Sanksi untuk ASN Kabupaten Malang yang Selingkuh

MALANG  – Ketua Tim Penyelesaian Penjatuhan Hukuman Disiplin (TP2HD) Dr Ir Wahyu Hidayat MM mengatakan, kasus pelanggaran ASN memang cenderung mengalami kenaikan. Selain perselingkuhan, pejabat eselon IIA Pemkab Malang itu menuturkan bahwa ketidak hadiran juga menyumbang angka pelanggaran yang signifikan di lingkungan Pemkab Malang.

Sepanjang 2020 lalu terdapat 37 kasus indisipliner di Kabupaten Malang. Kemudian pada 2021, sejak Januari hingga November ini sudah mencapai 68 kasus. Dari total 68 kasus, sebanyak 25 persen lebih terbukti merupakan kasus perselingkuhan

Wahyu menyebut mayoritas pelaku pelanggaran tersebut berada di lingkaran pegawai fungsional. “Seperti guru dan tenaga kesehatan, ini juga akan menjadi pertimbangan yang memberatkan pada saat TP2HD melakukan penilaian dalam majelis,” terang Wahyu.

Mengacu pada regulasi terbaru yakni Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021, batas minimal pelanggaran untuk penetapan sanksi juga semakin ketat. Kategori hukuman yang diberikan seperti pengurangan pangkat, hukuman disiplin selama 1 sampai 2 tahun untuk kategori pelanggaran ringan. Sementara untuk pelanggaran berat, sanksi yang diberikan bisa berupa penurunan golongan, pelepasan jabatan, hingga pemberhentian dengan tidak hormat.(iik/dan)

 

 

MALANG  – Ketua Tim Penyelesaian Penjatuhan Hukuman Disiplin (TP2HD) Dr Ir Wahyu Hidayat MM mengatakan, kasus pelanggaran ASN memang cenderung mengalami kenaikan. Selain perselingkuhan, pejabat eselon IIA Pemkab Malang itu menuturkan bahwa ketidak hadiran juga menyumbang angka pelanggaran yang signifikan di lingkungan Pemkab Malang.

Sepanjang 2020 lalu terdapat 37 kasus indisipliner di Kabupaten Malang. Kemudian pada 2021, sejak Januari hingga November ini sudah mencapai 68 kasus. Dari total 68 kasus, sebanyak 25 persen lebih terbukti merupakan kasus perselingkuhan

Wahyu menyebut mayoritas pelaku pelanggaran tersebut berada di lingkaran pegawai fungsional. “Seperti guru dan tenaga kesehatan, ini juga akan menjadi pertimbangan yang memberatkan pada saat TP2HD melakukan penilaian dalam majelis,” terang Wahyu.

Mengacu pada regulasi terbaru yakni Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021, batas minimal pelanggaran untuk penetapan sanksi juga semakin ketat. Kategori hukuman yang diberikan seperti pengurangan pangkat, hukuman disiplin selama 1 sampai 2 tahun untuk kategori pelanggaran ringan. Sementara untuk pelanggaran berat, sanksi yang diberikan bisa berupa penurunan golongan, pelepasan jabatan, hingga pemberhentian dengan tidak hormat.(iik/dan)

 

 

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru

/