MALANG RAYA - Wacana lama pengurai kemacetan di Kota Malang kembali mencuat. Ide untuk membangun jalur lingkar timur (Jalitim) yang menghubungkan Kota Malang dengan Kabupaten Malang mulai dilirik pemkot. Selain Jalitim, ada wacana membangun jalur lingkar barat (Jalibar) yang menghubungkan Kota Malang dengan Kota Batu.
Mencuat sejak 2019 lalu, dua wacana itu sudah ”mati suri” dalam beberapa tahun terakhir. Meski begitu Wali Kota Malang Sutiaji menyebut bila ide pembangunan Jalitim telah masuk dalam Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Malang tahun 2022-2042.
Sebagai informasi, proyek ring road itu rencananya akan dibangun di sepanjang Jalan Ki Ageng Gribig dan Jalan Mayjen Sungkono. Nantinya, Jalitim akan terhubung langsung dengan exit tol Madyopuro. Namun untuk kepastian pembangunan jalur itu, Pemkot Malang belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut. Sebab mereka bergantung pada dana bantuan dari pemerintah pusat.
Sutiaji menuturkan bila keberadaan ring road itu adalah solusi jangka panjang untuk memecah kemacetan. Sedangkan solusi jangka pendek yang sudah dilakukan yakni rekayasa lalu lintas. ”Iya, itu masuk rencana jangka panjang seperti underpass yang direncanakan di Lowokwaru dan Blimbing,” terang Sutiaji.
Ditanya terkait target pembangunan, Sutiaji belum bisa memastikannya. Menurut dia, realisasinya tergantung dari kucuran dana pemerintah pusat. Dia menyebut bila Pemkot Malang tak sanggup jika harus membiayai secara mandiri dengan APBD. ”Jadi nanti ada pelebaran jalan, ada juga beberapa titik pembebasan lahan. Jadi butuh dana bantuan dari pusat,” imbuh dia.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika menekankan bila Pemkot Malang harus berkomunikasi secara intensif dengan Pemkab Malang dan Pemkot Batu ”Karena pergerakan kendaraan di Kota Malang juga dari daerah itu,” kata dia.
Made juga menyarankan agar pemkot mulai menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat terkait pendanaan. Dia sadar bila proyek itu membutuhkan dana besar, dan APBD Kota Malang tak akan cukup untuk menutup biaya pembangunan Jalitim.
Saran dari Made tersebut cukup beralasan. Sebab dibutuhkan sinergi dari tiga pemerintah daerah (pemda) di Malang raya untuk merealisasikannya. Di tempat lain, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang Wahyu Hidayat mengaku belum ada komunikasi lanjutan dari pemkot terkait wacana pembangunan Jalitim.
”Pembangunan jalan tersebut kan kemungkinan untuk kepentingan Kota Malang supaya bisa mengurai kepadatan lalu lintas. Kami tidak masalah, asal dikomunikasikan terlebih dahulu,” imbuh Wahyu. Dia juga menjelaskan bila Pemkab Malang belum merumuskan rencana pembangunan Jalitim yang menghubungkan dengan Kota Malang.
Saat ini, Pemkab Malang masih fokus terhadap jaringan jalan di wilayahnya. ”Untuk jangka panjang, kami memang ada rencana pembangunan jalan lingkar dalam,” kata dia. Jalan tersebut akan menghubungkan Singosari, Jabung, Tumpang, Wajak, dan Turen. Menurut Wahyu, rencana pembangunan jalan tersebut sudah tercantum dalam revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Malang yang terbaru.
”Selama ini, orang kalau mau ke Kabupaten Malang harus masuk ke Kota Malang dulu,” ucap mantan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya (DPKPCK) Kabupaten Malang itu. Dengan dibangunnya jalan lingkar dalam tersebut, dia menyebut bila kendaraan dari Surabaya bisa menuju Kabupaten Malang tanpa harus melewati Kota Malang.
Trase Jalibar kembali Berubah
Senada dengan Pemkab, Pemkot Batu juga masih wait and see terkait rencana pembangunan Jalibar. Pada rencana awal, ada wacana bila jalur itu akan terbentang mulai dari kawasan Dieng - Kalisongo, Kecamatan Dau – Batu. Sempat juga ada pembahasan bila Jalibar bakal terbentang mulai dari Kota Batu menuju Pujon.
Perkembangan wacana itu terus dimonitor oleh Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kota Batu. Kabid Perencanaan Pembangunan, Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur Kewilayahan (P3SDAIK) Bappelitbangda Kota Batu Rizaldi menyebut, pada 2020 silam memang ada informasi Jalibar bakal terbentang dari Kota Malang-Wagir-Bandulan- Kota Batu.
Namun trasenya sempat berpindah dari Kabupaten Malang menuju Kota Batu. ”Saya ingat dulu Kabupaten Malang ingin ada jalur langsung tembus Kota Batu tanpa melewati Kota Malang,” kata dia. Dia menerangkan, pada 2022 lalu juga ada wacana membuat jalibar dari Kota Batu tembus ke Kecamatan Pujon tanpa melewati kawasan Payung.
Menurut dia, kajian jalibar menuju Pujon yang tahu detail adalah Bappeda Provinsi Jawa Timur. Sedangkan, Bappelitbangda Kota Batu hanya memberi saran terhadap skema yang ada. ”Kami paham selama ini Kabupaten Malang ingin akses ke Pujon menjadi dekat. Tapi, kalau membuka lahan hutan, kami tidak mau. Karena, peraturan daerah (Perda) Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kota Batu yang sudah tuntas,” beber dia.
Rizaldi menambahkan, pada 2023 ini, trase rencana jalibar menuju Pujon telah berganti. Yang awalnya melalui Coban Putri, kini menjadi jalibar (Desa Oro-Oro Ombo) - Amartahills - Kusuma Agrowisata (masuk kompleks Agro) - Jalan Cempaka, Desa Pesanggrahan - Tembus Atas Coban Rondo. Bila terealisasi, bakal ada pembukaan lahan baru di kawasan Perhutani.
”Kalau dengan trase ini harus ada kajian mendalam. Contohnya, ada rute masuk ke dalam Kusuma Agrowisata. Kalau seperti ini harus ada komunikasi dengan Kusuma Agro, boleh atau tidak ruas jalan itu dipakai,” kata dia. Memang dulu ruas jalan di Kusuma Agrowisata adalah jalan kota. Tapi sekarang masyarakat jarang melewati jalur tersebut.
Rizaldi menambahkan, akses jalibar dari Kota Malang menuju Kota Batu dan Pujon perlu kajian mendalam. ”Saran kami gunakan trase yang sudah ada. Jangan membuka lahan baru, apalagi mengorbankan lingkungan hutan,” tambahnya.
Update Wacana Jalitim dan Jalibar di Kota Malang
- Pemkot Malang memastikan bila wacana pembangunan jalur lingkar timur (Jalitim) sudah masuk Perda RTRW 2022-2042.
- Jalitim akan menghubungkan Jalan Ki Ageng Gribig-Jalan Mayjend Sungkono menuju Kabupaten Malang.
- Usulan pembangunan Jalitim kepada pemerintah pusat baru bisa disampaikan 2025.
- Bila ada tanda-tanda realisasi Jalitim, pemkot bakal mengalihkan fokus pada jalur lingkar barat (Jalibar) yang menghubungkan Kota Malang dengan Kota Batu.
- Pemkab Malang mengaku belum ada komunikasi lanjutan dengan Pemkot Malang terkait wacana Jalitim.
- Pemkot Batu menyebut wacana Jalibar baru masuk tahap pra-studi kelayakan di tahun ini.
Pakar: Jalur Lingkar Masih Relevan
Pembangunan jalur lingkar dinilai efektif untuk mengurai kemacetan. Sebab, jalur lingkar bisa memisahkan lalu lintas kendaraan yang mengarah ke dalam maupun luar kota. Itu disampaikan Guru Besar Fakultas Teknik Universitas Brawijaya Bidang Teknik Jalan Raya Prof Ir Ludfi Djakfar MSCE PhD.
Dia memberi contoh, dahulu kawasan Arjosari sempat difungsikan menjadi jalur lingkar. Dengan demikian, masyarakat yang hendak menuju ke Kota Malang seperti Pasar Besar cukup melalui Jalan Jaksa Agung Suprapto sampai Jalan Jenderal Basuki Rahmat. Namun, dalam perkembangannya kawasan Arjosari justru menjadi jalan kota.
”Itu karena yang melintas tidak lagi dari luar kota, tetapi juga pengendara yang akan menuju jalan-jalan di dalam kota,” terang dia. Ludfi mengungkapkan, pembangunan jalur lingkar sebenarnya sudah direncanakan sejak 2002. Dia pernah terlibat untuk kajiannya di tahun 2005. Namun, saat itu dirinya melakukan kajian untuk pembangunan jalur lingkar yang menghubungkan antara Kecamatan Lawang sampai Kecamatan Kepanjen.
Kini, rencana tersebut sudah diganti dengan tol, karena dinilai lebih potensial. Meski demikian, Ludfi tetap berharap rencana pembangunan tol bisa dilanjutkan hingga Kepanjen. Sementara, jalur lingkar barat terbagi menjadi dua. Yakni jalur lingkar barat bagian utara yang dimulai dari Karangploso menuju Tegalgondo.
Satu lagi, jalur lingkar barat bagian selatan yang bisa menghubungkan Jalan Raya Mulyoagung atau Sengkaling hingga ke Dieng dekat Universitas Merdeka. ”Jalur lingkar barat ini yang menurut saya masih relevan. Terlebih, saat akhir pekan kondisinya sering macet di beberapa titik. Mulai dari Karangploso, Giripurno, hingga mendekati Selecta,” ujar pria yang juga dosen di prodi Teknik Sipil tersebut.
Dia menyadari bila jalan di perkotaan sudah semakin padat. Untuk itu, pemerintah membutuhkan jalur lingkar baru. Di sisi lain, pembangunan jalur lingkar baru juga terganjal luas lahan di perkotaan yang menipis. Sebagai alternatif, Ludfi menyebut pemerintah bisa melakukan pelebaran jalan. Salah satunya seperti pelebaran jalan yang bakal dilakukan di Jalan Ki Ageng Gribig sampai Jalan Mayjen Sungkono. ”Solusi lain bisa berupa peningkatan atau pengembangan jaringan jalan,” tambahnya. (adk/ifa/mel/yun/by)
Editor : Yudistira Satya Wira Wicaksana