Tahun Politik, Pemkab Malang Berani Naikkan Target
MALANG RAYA – Realisasi investasi di Kabupaten Malang terus meningkat selama tiga tahun terakhir.
Pada 2021 yang masih dalam masa pandemi Covid-19, nilai investasi mencapai Rp 1,37 triliun.
Ketika pandemi mereda pada 2022, nilai investasi yang masuk melejit hingga Rp 5,36 triliun.
Sementara pada tahun lalu, investasi kembali meningkat menjadi Rp 5,56 triliun.
Tahun ini, Pemkab Malang optimistis bisa menarik investasi sebesar Rp 5,94 triliun.
Meningkat sekitar 7 persen dibanding tahun lalu.
Padahal, banyak ekonom yang memprediksi melambatnya investasi akibat tahun politik.
Alasannya, investor masih menunggu hasil suksesi kepemimpinan nasional Pemilu 2024.
Kemungkinan investasi baru menggeliat pada semester kedua.
Analis Kebijakan Ahli Madya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Malang Endah Dwi Suhesti menjelaskan, investasi pada 2023 didominasi oleh sektor industri.
Namun data persentase maupun nominal investasi per sektor masih belum direkapitulasi.
”Sebenarnya tidak ada target nilai investasi. Yang penting terus meningkat setiap tahun. Termasuk pada tahun politik ini, nilai investasi setidaknya bisa meningkat 7 persen dibandingkan dengan perolehan pada 2023,” ujarnya.
Berbagai upaya akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang untuk mencapai target tersebut.
Salah satunya melalui kemudahan perizinan.
Sebagai contoh, ketika ada developer yang ingin membangun perumahan, proses perizinannya dipercepat.
Begitu pula dengan pemilik industri yang akan melakukan pengembangan.
Hal penting yang tak boleh dilupakan, lanjutnya, adalah pencatatan investasi melalui Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).
Karena itu DPMPTSP Kabupaten Malang kerap mengadakan Bimbingan Teknis (Bimtek) LKPM, pendampingan LKPM, dan membuka layanan LKPM saat pelaporan.
“Kami berharap semua pelaku usaha mengisi LKPM, karena memang diwajibkan,” ujarnya.
Endah menambahkan, sejauh ini belum semua pelaku usaha melaporkan nilai investasinya.
Menurut data DPMPTSP Kabupaten Malang, jumlah total perusahaan yang wajib melaporkan investasi per tiga bulan sekitar 554 perusahaan.
Terdiri dari 54 perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dan sekitar 500 perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).
Namun, pada triwulan IV, yang melaporkan investasinya hanya 19 PMA dan 295 PMDN.
Analis Kebijakan Ahli Muda DPMPTSP Kabupaten Malang F. Dian Julijanti menjelaskan, perusahaan memang wajib mengisi LKPM walaupun tidak ada kegiatan penanaman modal.
“Kalau memang tidak ada kegiatan penanaman modal, bisa diisi dengan Rp 0,” ucapnya.
Kemudian, berdasar arahan Kementerian Investasi/BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal), perusahaan-perusahaan yang tidak melaporkan investasinya akan menerima surat teguran.
Ketika surat teguran tidak ditanggapi sampai tiga kali, NIB (Nomor Izin Berusaha) dapat dibekukan.
”Biasanya perusahaan akan langsung melaporkan investasinya ketika mendapat surat teguran satu kali. Sehingga, sampai saat ini, belum ada perusahaan yang NIB-nya dibekukan," katanya.
Melonjak Tahun Lalu
Sementara itu, Kota Malang mencatat lonjakan realisasi investasi pada tahun lalu, yakni sebesar Rp 2 triliun.
Jauh meningkat dibanding 2022 yang tercatat Rp 700 miliar.
Saat ini Pemkot Malang masih menunggu penetapan target dari Pemprov Jatim.
Namun mereka optimistis bisa menarik investasi di atas Rp 1,4 triliun.
Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker-PMPTSP) Kota Malang Arif Tri Sastyawan menyampaikan, pihaknya optimistis realisasi investasi tidak akan terpengaruh tahun politik.
”Karena investasi di Kota Malang salah satu unggulannya adalah kafe. Jadi tidak terkait tahun politik atau tidak. Kemudian juga sudah ada beberapa investor ancang-ancang membangun gudang di sini,” ujarnya.
Meski masih menunggu target dari Pemprov Jatim, Arif yakin target tahun ini akan meningkat dibanding target tahun lalu.
Apalagi target nasional juga sudah diumumkan oleh presiden, naik dari Rp 1.400 triliun menjadi Rp 1.600 triliun.
Target pemerintah daerah juga akan dinaikkan.
”Artinya, target untuk Kota Malang akan di atas Rp 1,4 triliun,” terangnya.
Kondisi yang sama terjadi di Kota Batu.
Tahun lalu mereka membukukan investasi sebesar 1,5 triliun.
Melonjak dibanding tahun 2022 yang tercatat Rp 703 miliar.
Tahun ini, target investasi ditetapkan Rp 840 miliar.
Target sebesar itu mempertimbangkan pola investasi tahun politik yang masih wait and see.
”Tahun politik pasti ada pengaruhnya. Jadi masih ada yang meraba-raba pola investasinya seperti apa,” kata Koordinator Penanaman Modal DPMPTSP Kota Batu Bambang Supiyanto.
Dia mengaku belum bisa memprediksi minat para investor tahun ini.
Sebab pesta demokrasi akan berakhir mendekati akhir tahun.
Setelah pemilu nasional, masih ada pemilihan kepala daerah yang berlangsung pada November mendatang.
Yang dia harus lakukan adalah tetap menggaet investor apa pun kondisinya.
Bambang menambahkan, sekitar 50 persen pendapatan investasi Kota Batu disumbang sektor pariwisata.
Sektor pertanian masih bisa menyumbang investasi nomor dua, meski lahan pertanian telah berkurang.
Komoditas yang menjadi andalan antara lain jeruk, apel, kentang, wortel, dan sayuran lainnya.(yun/adk/pri/fat)
Editor : Yudistira Satya Wira Wicaksana