-
Efek Program KB dan Pandemi Covid-19
-
Dinkes Pastikan Tak Ada Dampak Negatif
MALANG RAYA – Angka kelahiran di Malang Raya mengalami penurunan dalam satu dekade terakhir.
Ada beberapa faktor yang memengaruhinya.
Seperti penggunaan alat kontrasepsi hingga pandemi Covid-19.
Sebagai contoh, di Kabupaten Malang sejak 2014 sampai 2023, angka kelahiran cenderung menurun.
Dari yang semula 43.353 anak, menjadi 35.912 anak (selengkapnya baca grafis).
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Malang Aniswati Aziz menyebut, penurunan angka kelahiran itu salah satunya disebabkan karena edukasi yang semakin masif.
Salah satunya yakni bimbingan sebelum pernikahan.
”Sebelum menikah calon pengantin sudah mendapat penyuluhan. Sehingga jika ada yang memiliki masalah, mereka akan menunda memiliki anak,” ucapnya.
Sementara bagi pasangan yang sudah menikah, kebanyakan menerapkan KB (Keluarga Berencana).
Edukasi juga dilakukan di tingkat sekolah.
Misalnya, sekolah siaga kependudukan yang berperan memberi edukasi kepada remaja.
Melalui program itu, remaja diberi pemahaman untuk menunda pernikahan sampai batas usia standar.
Hal itu tercantum dalam Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Dalam peraturan itu disebutkan, perkawinan hanya diizinkan jika laki-laki dan perempuan sudah berusia 19 tahun.
Anis memastikan bila penurunan angka kelahiran belum memberi pengaruh negatif.
Itu karena penduduk di Kabupaten Malang masih banyak dan terus meningkat.
Berdasar hasil sensus penduduk Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah warga pada 2010 sekitar 2,44 juta jiwa.
Sementara pada 2020 mencapai 2,64 juta jiwa.
Anis juga menilai program KB di Kabupaten Malang sudah efektif.
Seluruh keluarga di Kabupaten Malang diupayakan untuk memiliki dua anak saja.
”Yang penting juga tidak berada dalam kondisi 4T. Yakni terlalu tua untuk punya anak, terlalu muda punya anak, terlalu dekat punya anak, dan terlalu banyak punya anak,” tambahnya.
Senada dengan Anis, Kepala Bidang (Kabid) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos-P3AP2KB) Kota Malang Sri Umiasih melihat masyarakat sudah lebih memahami pentingnya KB.
”Masyarakat sudah tahu pengaturan jarak dari kelahiran pertama dengan kedua. Harapannya agar bisa menciptakan keluarga yang lebih berkualitas,” ucapnya.
Untuk semakin menumbuhkan kesadaran masyarakat, pemkot rutin menyediakan pelayanan KB.
Tahun ini ada 847 layanan yang disediakan.
Mulai dari Intrauterine Device (IUD) atau KB spiral, implant, cabut implant, vasektomi, hingga tubektomi.
Hingga April, pihaknya mencatat sudah ada 276 akseptor.
Di samping itu, Sri melihat banyak masyarakat perkotaan yang menyadari biaya hidup semakin mahal.
Selain itu juga semakin banyak perempuan muda yang berkarier.
Mereka memilih ikut KB, menunda memiliki anak, bahkan ada yang enggan memiliki anak.
Pendapat yang sama disampaikan Sekretaris Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Malang dr Umar Usman.
Umar menyebut, sebagai kota pendidikan, masyarakat semakin melek dengan informasi soal reproduksi dan demografi.
”Mitos banyak anak banyak rezeki juga sudah tidak berlaku. Saya juga melihat program KB berjalan baik,” tambahnya.
Selain kesadaran pengetahuan dan KB, Umar melihat ada kondisi lain yang membuat angka kelahiran menurun.
Yakni pandemi Covid-19. Itu terlihat dari angka kelahiran selama pandemi mulai 2021 sampai 2022.
Angka kelahiran di Kota Malang baru meningkat lagi pada 2023.
Kondisi yang sama juga terjadi di Kota Batu.
Berdasar data Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), ada puluhan orang yang telah melakukan KB steril dengan operasi.
Fika Istikah, Ahli Muda Penata Kependudukan dan KB DP3AP2KB Kota Batu mengatakan, lebih dari 70 persen pasangan di Kota Batu telah mengikuti program KB.
Program tersebut dibedakan menjadi program jangka pendek dan jangka panjang.
Untuk program jangka pendek, ada suntik mingguan atau konsumsi pil harian.
Sementara jangka panjang bisa melalui implant dan IUD.
Di samping itu, ada juga yang memilih steril dengan operasi.
Sebagai gambaran, dalam dua tahun terakhir ada puluhan pasangan yang melakukan KB steril.
Pada 2023, target untuk program steril sebanyak 80 pasangan.
”Namun, kami tingkatkan lagi menjadi 90 pasangan karena banyak peminat. Akhir tahun 2023, kami mencatat ada 89 pasangan yang melakukan KB steril,” beber Fika.
Kondisi itu bertahan hingga tahun ini.
Dari target KB steril sebanyak 79 pasangan, pada pertengahan tahun sudah ada 40 pasangan yang mengikutinya.
Namun, jumlah tersebut hanya yang terdata di dinas.
Belum termasuk yang mengakses KB steril melalui rumah sakit.
Untuk melakukan KB steril, ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan.
Antara lain pemeriksaan kesehatan dan wawancara.
Tujuannya untuk mengetahui alasan pemilihan KB steril.
Di samping itu juga butuh persetujuan dari pasangan.
Fika melanjutkan, umumnya yang mengajukan KB steril adalah pasangan yang sudah memiliki satu atau dua anak.
Kebanyakan dari mereka sudah merencanakan hal tersebut. (mel/ yun/sif/by)
Editor : Yudistira Satya Wira Wicaksana