alexametrics
29.2 C
Malang
Sunday, 14 August 2022

Banyak Keluhan Jalan Rusak Yang Salah Alamat

KABUPATEN – Keluhan soal kondisi jalan rusak di wilayah Kabupaten Malang banyak dialamatkan ke Pemkab Malang.  Maklum saja, ada begitu banyak jalan rusak yang butuh perbaikan. Apalagi  lokasi jalan berada di wilayah Kabupaten Malang

Wakil Bupati Malang Didik Gatot Subroto menyebut, banyak keluhan soal jalan rusak tersebut salah alamat. Ada jalan yang bukan menjadi kewenangan pemerintah Bumi Kanjuruhan. Yakni jalan provinsi dan jalan nasional yang ada di wilayah Kabupaten Malang. “Ini yang perlu kita edukasi bersama-sama. Bahwa tidak semua jalan di Kabupaten Malang merupakan wewenang kita. Pemkab Malang bisa menindaklanjuti langsung di APBD untuk jalan kabupaten dan di bawahnya,” ujar Didik.

Contohnya saja, jalan tapal batas di Desa Sidorenggo Kecamatan Ampelgading. Jalur ini merupakan penyambung terakhir dengan Kabupaten Lumajang. Memang, secara lanskap, jalan tersebut berada di wilayah Kabupaten Malang. Tetapi, jalan ini tergolong milik pemerintah pusat.

Sebagai informasi, Sipanja Dishub Pemprov Jatim menginventarisasi jalan-jalan di kabupaten/kota. Jalan nasional di Kabupaten Malang mempunyai panjang 139,65 kilometer. Ini terdiri dari jalur arah Blitar sampai Kepanjen, jalan Kepanjen, Gondanglegi, Turen hingga batas Kabupaten Lumajang, yaitu Ampelgading, adalah jalur nasional.

Kemudian, jalan milik provinsi di Kabupaten Malang memiliki panjang total 75.34 kilometer. Itu terdiri dari jalan di batas Kota Batu sampai batas Kabupaten Kediri, Sengkaling, Gadang sampai Turen, Karanglo sampai Karangploso, Jalan MT Haryono, Jalan Sukarno Hatta dan Jalan Borobudur. Sementara, untuk jalan kabupaten membentang sekitar 1668,76 kilometer.

Menurut Didik, pengetahuan tentang jalan ini akan membuat pelayanan pengaduan tepat sasaran. Karena, selama ini jalan rusak milik nasional, dikeluhkan pada Pemkab. Walaupun, Didik menyebut semua keluhan itu tetap diterima dan diteruskan kepada pemerintah yang berwenang. “Kami sebagai pemerintah daerah akan terus memberikan edukasi. Tetapi, kami harapkan tentu masyarakat juga bisa meningkatkan pemahaman. Sehingga, kita bisa bersama-sama mendukung peningkatan infrastruktur. Yang pada ujungnya adalah peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” tandasnya.

Sebagai informasi, Pemkab Malang menyediakan anggaran belanja dan operasi tak kurang dari Rp 434 miliar untuk kebutuhan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga. Ditargetkan dari uang tersebut, jalan rusak atau bolong di wilayah Bumi Kanjuruhan bisa tersentuh perbaikan.(fin/nay)

KABUPATEN – Keluhan soal kondisi jalan rusak di wilayah Kabupaten Malang banyak dialamatkan ke Pemkab Malang.  Maklum saja, ada begitu banyak jalan rusak yang butuh perbaikan. Apalagi  lokasi jalan berada di wilayah Kabupaten Malang

Wakil Bupati Malang Didik Gatot Subroto menyebut, banyak keluhan soal jalan rusak tersebut salah alamat. Ada jalan yang bukan menjadi kewenangan pemerintah Bumi Kanjuruhan. Yakni jalan provinsi dan jalan nasional yang ada di wilayah Kabupaten Malang. “Ini yang perlu kita edukasi bersama-sama. Bahwa tidak semua jalan di Kabupaten Malang merupakan wewenang kita. Pemkab Malang bisa menindaklanjuti langsung di APBD untuk jalan kabupaten dan di bawahnya,” ujar Didik.

Contohnya saja, jalan tapal batas di Desa Sidorenggo Kecamatan Ampelgading. Jalur ini merupakan penyambung terakhir dengan Kabupaten Lumajang. Memang, secara lanskap, jalan tersebut berada di wilayah Kabupaten Malang. Tetapi, jalan ini tergolong milik pemerintah pusat.

Sebagai informasi, Sipanja Dishub Pemprov Jatim menginventarisasi jalan-jalan di kabupaten/kota. Jalan nasional di Kabupaten Malang mempunyai panjang 139,65 kilometer. Ini terdiri dari jalur arah Blitar sampai Kepanjen, jalan Kepanjen, Gondanglegi, Turen hingga batas Kabupaten Lumajang, yaitu Ampelgading, adalah jalur nasional.

Kemudian, jalan milik provinsi di Kabupaten Malang memiliki panjang total 75.34 kilometer. Itu terdiri dari jalan di batas Kota Batu sampai batas Kabupaten Kediri, Sengkaling, Gadang sampai Turen, Karanglo sampai Karangploso, Jalan MT Haryono, Jalan Sukarno Hatta dan Jalan Borobudur. Sementara, untuk jalan kabupaten membentang sekitar 1668,76 kilometer.

Menurut Didik, pengetahuan tentang jalan ini akan membuat pelayanan pengaduan tepat sasaran. Karena, selama ini jalan rusak milik nasional, dikeluhkan pada Pemkab. Walaupun, Didik menyebut semua keluhan itu tetap diterima dan diteruskan kepada pemerintah yang berwenang. “Kami sebagai pemerintah daerah akan terus memberikan edukasi. Tetapi, kami harapkan tentu masyarakat juga bisa meningkatkan pemahaman. Sehingga, kita bisa bersama-sama mendukung peningkatan infrastruktur. Yang pada ujungnya adalah peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” tandasnya.

Sebagai informasi, Pemkab Malang menyediakan anggaran belanja dan operasi tak kurang dari Rp 434 miliar untuk kebutuhan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga. Ditargetkan dari uang tersebut, jalan rusak atau bolong di wilayah Bumi Kanjuruhan bisa tersentuh perbaikan.(fin/nay)

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru

/