alexametrics
29.9 C
Malang
Tuesday, 17 May 2022

3 Kecamatan di Kabupaten Malang Zona Merah Kasus Kekerasan Anak

MALANG – Tiga kecamatan di Kabupaten Malang ini terindikasi “zona merah” kekerasan ibu dan anak. Ketiga kecamatan itu adalah Singosari, Kepanjen, dan Pakis. Itu berdasarkan data dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang.

”Memang ada beberapa kecamatan yang mengindikasikan seringnya terjadi kekerasan. Kalau di data kami, ada di Kecamatan Singosari, Pakis, Kepanjen,” ujar kepala DP3A Kabupaten Malang Harry Setia Budi kemarin (30/9).

Dia menyebut, setiap daerah mempunyai karakter masing-masing. Di daerah pelosok Malang selatan yang biasanya menjadi kantong tenaga kerja wanita (TKW) misalnya, tidak banyak laporan terkait dengan kasus kekerasan ibu dan anak. “Kalau bicara potensi, semua wilayah berpotensi. Hanya saja kalau di daerah kantong TKW tadi justru banyak terjadi adalah pernikahan dini dan perceraian. Itu yang sering terjadi,” imbuh pejabat eselon II B Pemkab Malang itu.

Meski begitu, kata Harry, rendahnya jumlah laporan tidak berarti nol kasus kekerasan terhadap ibu dan anak. Menurut dia, ada beberapa faktor yang memicu minimnya kasus kekerasan ibu dan anak.

Di antaranya, mereka tidak mengetahui prosedur untuk melaporkan jika menjadi korban kekerasan. Faktor lainnya, bisa jadi mereka lebih memilih diam daripada harus memperpanjang masalah. “Kadang mereka takut, kalau lapor harus membayar atau yang lainnya. Padahal pelayanan kami gratis tanpa dipungut biaya,” kata dia.

“Sehingga kami berharap jika seseorang menjadi korban atau mengetahui adanya kekerasan, bisa melapor pada kami. Kami akan memberikan pendampingan,” sambung Harry.

Dia melanjutkan, pandemi ini belum banyak pendampingan yang diberikan agar kejadian kekerasan terhadap anak dan perempuan di Kabupaten Malang menurun. Data yang mereka punya, selama sembilan bulan ini, Januari-September ini mereka baru melakukan pendampingan terhadap 47 kasus.

“Pada tahun 2021 ini menunjukkan trend menurun. (Januari hingga September) ada 20 kasus yang terjadi pada perempuan dan 27 kasus kekerasan pada anak,” ucapnya.

Pada tahun 2020, dia mencatat ada 71 kasus kekerasan yang didampingi DP3A Kabupaten Malang. Dengan rincian 31 kasus kekerasan terjadi pada perempuan dan 40 pada anak di bawah umur. “Biasanya, setiap tahun memang ada trend penurunan kekerasan pada rumah tangga (KDRT). Dari tahun ke tahun selalu menurun,” pungkas Harry.

Terpisah, Bupati Malang H M. Sanusi mengatakan, pihaknya akan memberikan dukungan anggaran kepada DP3A Kabupaten Malang agar pelayanan kepada warga Kabupaten Malang semakin meningkat. Dengan begitu, Kabupaten Malang bisa menjadi daerah yang lebih ramah terhadap anak. “Kami juga punya beberapa aturan yang bisa diterapkan untuk menindaklanjuti kasus kekerasan terhadap ibu dam anak. Mulai dari perda, perbup dan hal lainnya,” ujar Sanusi. (fik/dan/rmc)

MALANG – Tiga kecamatan di Kabupaten Malang ini terindikasi “zona merah” kekerasan ibu dan anak. Ketiga kecamatan itu adalah Singosari, Kepanjen, dan Pakis. Itu berdasarkan data dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang.

”Memang ada beberapa kecamatan yang mengindikasikan seringnya terjadi kekerasan. Kalau di data kami, ada di Kecamatan Singosari, Pakis, Kepanjen,” ujar kepala DP3A Kabupaten Malang Harry Setia Budi kemarin (30/9).

Dia menyebut, setiap daerah mempunyai karakter masing-masing. Di daerah pelosok Malang selatan yang biasanya menjadi kantong tenaga kerja wanita (TKW) misalnya, tidak banyak laporan terkait dengan kasus kekerasan ibu dan anak. “Kalau bicara potensi, semua wilayah berpotensi. Hanya saja kalau di daerah kantong TKW tadi justru banyak terjadi adalah pernikahan dini dan perceraian. Itu yang sering terjadi,” imbuh pejabat eselon II B Pemkab Malang itu.

Meski begitu, kata Harry, rendahnya jumlah laporan tidak berarti nol kasus kekerasan terhadap ibu dan anak. Menurut dia, ada beberapa faktor yang memicu minimnya kasus kekerasan ibu dan anak.

Di antaranya, mereka tidak mengetahui prosedur untuk melaporkan jika menjadi korban kekerasan. Faktor lainnya, bisa jadi mereka lebih memilih diam daripada harus memperpanjang masalah. “Kadang mereka takut, kalau lapor harus membayar atau yang lainnya. Padahal pelayanan kami gratis tanpa dipungut biaya,” kata dia.

“Sehingga kami berharap jika seseorang menjadi korban atau mengetahui adanya kekerasan, bisa melapor pada kami. Kami akan memberikan pendampingan,” sambung Harry.

Dia melanjutkan, pandemi ini belum banyak pendampingan yang diberikan agar kejadian kekerasan terhadap anak dan perempuan di Kabupaten Malang menurun. Data yang mereka punya, selama sembilan bulan ini, Januari-September ini mereka baru melakukan pendampingan terhadap 47 kasus.

“Pada tahun 2021 ini menunjukkan trend menurun. (Januari hingga September) ada 20 kasus yang terjadi pada perempuan dan 27 kasus kekerasan pada anak,” ucapnya.

Pada tahun 2020, dia mencatat ada 71 kasus kekerasan yang didampingi DP3A Kabupaten Malang. Dengan rincian 31 kasus kekerasan terjadi pada perempuan dan 40 pada anak di bawah umur. “Biasanya, setiap tahun memang ada trend penurunan kekerasan pada rumah tangga (KDRT). Dari tahun ke tahun selalu menurun,” pungkas Harry.

Terpisah, Bupati Malang H M. Sanusi mengatakan, pihaknya akan memberikan dukungan anggaran kepada DP3A Kabupaten Malang agar pelayanan kepada warga Kabupaten Malang semakin meningkat. Dengan begitu, Kabupaten Malang bisa menjadi daerah yang lebih ramah terhadap anak. “Kami juga punya beberapa aturan yang bisa diterapkan untuk menindaklanjuti kasus kekerasan terhadap ibu dam anak. Mulai dari perda, perbup dan hal lainnya,” ujar Sanusi. (fik/dan/rmc)

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru

/