alexametrics
18.5 C
Malang
Wednesday, 29 June 2022

Bapenda Kabupaten Malang Kejar Target Pajak Rp 91 Miliar

KEPANJEN – Meski hampir seluruh sektor terdampak pandemi, namun kondisi tersebut nampaknya tidak terlalu berimbas terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) di Kabupaten Malang. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Dr Malang Made Arya Wedhantara mengatakan, sejak Januari lalu, penerimaan pajak dari sektor PBB wilayah kabupaten telah mencapai 65 persen.

“Dari target dalam satu tahun sebesar Rp 91 miliar, saat ini sudah tercapai Rp 54 miliar. Jadi kurang 35 persen lagi,” ucapnya. Meski demikian, pihaknya terus berupaya menggenjot pendapatan dari sektor tersebut. Berdasarkan data tahun-tahun sebelumnya, pajak PBB mengalami peningkatan drastis ketika mendekati masa jatuh tempo. Dalam dua hari belakangan ini, (1-2 September), pajak yang masuk dari sektor PBB menembus hampir Rp 4 miliar.

”Dua hari ini pajak yang masuk sudah mencapai lebih dari Rp 3,9 miliar. Sedikit lagi sudah Rp 4 miliar,” jelasnya. Karenanya, dia optimistis, sampai Desember 2021 mendatang pajak yang diterima bisa mencapai target, yakni Rp 91 miliar.

Untuk mewujudkan hal itu, Bapenda Kabupaten Malang gencar mendatangi langsung para wajib pajak (WP).  Hal itu dilakukan agar mereka melunasi kewajiban pajaknya. Dia juga mempunyai beberapa cara apik untuk mendulang perolehan pajak. “Kami gencar mendatangi para wajib pajak hingga ke tingkat desa. Kami sosialisasikan dengan camat dan juga perangkat desa, sehingga masyarakat bisa saling mengingatkan (membayar pajak),” kata Made.

Selain itu, pria yang juga merangkap pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Malang itu menambahkan, cara lain agar masyarakat lebih gampang membayar pajak adalah mempermudah pelayanan.

Dalam hal ini, Bapenda Kabupaten Malang memaksimalkan aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Pajak Daerah Mandiri (Sipanji). “Jadi mereka bisa membayarkan pajak melalui aplikasi itu. Sehingga tidak perlu repot,” imbuhnya.

Pria asal Pulau Dewata itu mengaku, saat ini bapenda terus mengedepankan keterbukaan informasi terkait pembayaran pajak. Dengan begitu, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah terus meningkat. Imbasnya, kata Made, masyarakat lebih tertib memenuhi kewajibannya membayar pajak.

“Tidak ada ruginya bayar pajak. Nanti kan semuanya juga akan kembali kepada pada masyarakat. Entah dalam bentuk akses jalan yang lebih memadai, infrastruktur, ataupun hal yang lainnya,” tutur pejabat eselon II B Pemkab Malang itu.

Dia mengimbau seluruh warga yang hingga saat ini belum melunasi pajaknya, bisa segera melakukan pembayaran. “Kami terus sosialisasikan agar masyarakat ingat dan tertib dalam membayar pajak. Kami optimistis hingga akhir tahun targetnya bisa terpenuhi,” pungkas Made

Di sisi lain, Bupati Malang H M. Sanusi memaparkan, untuk mendorong masyarakat membayar pajak. Orang nomor satu di lingkungan Pemkab Malang ini mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Malang Nomor 188.45/224/KEP/35.07.013/2021 tentang Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Masa Pajak Tahun 2003 sampai dengan Tahun 2020. Di mana di dalamnya dijelaskan bahwa pembayaran atas pajak terutang sampai tanggal 30 Juni 2021 lalu, akan diberikan pengurangan sebesar 30 persen. Sedangkan WP yang membayar pajak sampai 30 Juli mendapatkan diskon 20 persen, dan terakhir pengurangan 10 persen bagi yang membayar hingga 30 November mendatang.

Hal itu di terapkan tanpa melalui permohonan ataupun syarat apa pun. “Dengan adanya pengurangan Pajak Terutang PBB P2 ini diharapkan masyarakat kabupaten Malang dapat menyelesaikan administrasi pembayaran sebelum jatuh tempo” kata Sanusi. (fik/dan/rmc)

 

KEPANJEN – Meski hampir seluruh sektor terdampak pandemi, namun kondisi tersebut nampaknya tidak terlalu berimbas terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) di Kabupaten Malang. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Dr Malang Made Arya Wedhantara mengatakan, sejak Januari lalu, penerimaan pajak dari sektor PBB wilayah kabupaten telah mencapai 65 persen.

“Dari target dalam satu tahun sebesar Rp 91 miliar, saat ini sudah tercapai Rp 54 miliar. Jadi kurang 35 persen lagi,” ucapnya. Meski demikian, pihaknya terus berupaya menggenjot pendapatan dari sektor tersebut. Berdasarkan data tahun-tahun sebelumnya, pajak PBB mengalami peningkatan drastis ketika mendekati masa jatuh tempo. Dalam dua hari belakangan ini, (1-2 September), pajak yang masuk dari sektor PBB menembus hampir Rp 4 miliar.

”Dua hari ini pajak yang masuk sudah mencapai lebih dari Rp 3,9 miliar. Sedikit lagi sudah Rp 4 miliar,” jelasnya. Karenanya, dia optimistis, sampai Desember 2021 mendatang pajak yang diterima bisa mencapai target, yakni Rp 91 miliar.

Untuk mewujudkan hal itu, Bapenda Kabupaten Malang gencar mendatangi langsung para wajib pajak (WP).  Hal itu dilakukan agar mereka melunasi kewajiban pajaknya. Dia juga mempunyai beberapa cara apik untuk mendulang perolehan pajak. “Kami gencar mendatangi para wajib pajak hingga ke tingkat desa. Kami sosialisasikan dengan camat dan juga perangkat desa, sehingga masyarakat bisa saling mengingatkan (membayar pajak),” kata Made.

Selain itu, pria yang juga merangkap pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Malang itu menambahkan, cara lain agar masyarakat lebih gampang membayar pajak adalah mempermudah pelayanan.

Dalam hal ini, Bapenda Kabupaten Malang memaksimalkan aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Pajak Daerah Mandiri (Sipanji). “Jadi mereka bisa membayarkan pajak melalui aplikasi itu. Sehingga tidak perlu repot,” imbuhnya.

Pria asal Pulau Dewata itu mengaku, saat ini bapenda terus mengedepankan keterbukaan informasi terkait pembayaran pajak. Dengan begitu, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah terus meningkat. Imbasnya, kata Made, masyarakat lebih tertib memenuhi kewajibannya membayar pajak.

“Tidak ada ruginya bayar pajak. Nanti kan semuanya juga akan kembali kepada pada masyarakat. Entah dalam bentuk akses jalan yang lebih memadai, infrastruktur, ataupun hal yang lainnya,” tutur pejabat eselon II B Pemkab Malang itu.

Dia mengimbau seluruh warga yang hingga saat ini belum melunasi pajaknya, bisa segera melakukan pembayaran. “Kami terus sosialisasikan agar masyarakat ingat dan tertib dalam membayar pajak. Kami optimistis hingga akhir tahun targetnya bisa terpenuhi,” pungkas Made

Di sisi lain, Bupati Malang H M. Sanusi memaparkan, untuk mendorong masyarakat membayar pajak. Orang nomor satu di lingkungan Pemkab Malang ini mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Malang Nomor 188.45/224/KEP/35.07.013/2021 tentang Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Masa Pajak Tahun 2003 sampai dengan Tahun 2020. Di mana di dalamnya dijelaskan bahwa pembayaran atas pajak terutang sampai tanggal 30 Juni 2021 lalu, akan diberikan pengurangan sebesar 30 persen. Sedangkan WP yang membayar pajak sampai 30 Juli mendapatkan diskon 20 persen, dan terakhir pengurangan 10 persen bagi yang membayar hingga 30 November mendatang.

Hal itu di terapkan tanpa melalui permohonan ataupun syarat apa pun. “Dengan adanya pengurangan Pajak Terutang PBB P2 ini diharapkan masyarakat kabupaten Malang dapat menyelesaikan administrasi pembayaran sebelum jatuh tempo” kata Sanusi. (fik/dan/rmc)

 

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru

/