alexametrics
30.5 C
Malang
Sunday, 3 July 2022

Serapan Insentif Pemakaman Covid di Kabupaten Malang Baru 10 Persen

KEPANJEN – Insentif jasa pemakaman jenazah Covid-19 belakangan menjadi sorotan disejumlah daerah. Tidak terkecuali di Kabupaten Malang. Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Malang Zia Ulhaq menyebut, serapan anggaran untuk insentif jasa pemakaman jenazah Covid-19 di Bumi Kanjuruhan relatif masih rendah. Sejak awl tahun hingga Agustus lalu, dana insentif tersebut baru terserap sekitar 10 persen.

Legislator yang juga mantan aktivis anti korupsi tersebut mengatakan, ada beberapa faktor yang menjadi penyebab rendahnya serapan. Salah satunya, mekanisme pencairannya terlalu rumit. Selain itu, rebyek-nya prosedur pencairan insentif seperti wajib menyertakan beberapa berkas pelengkap juga menjadi alasan. “Penyerapan anggaran pemakaman Covid-19 di tahun ini sangat rendah. Belum sampai 10 persen,” ujar Zia.

Dia berpendapat seharusnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai pemegang anggaran, bisa lebih proaktif dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Misalnya sosialisasi tentang klaim dana pemakaman Covid-19.  “(BPBD) harus jemput bola dan menginformasikan kepada masyarakat melalui pemerintah desa atau kelurahan. Cara mengklaim dana pemakaman dan apa saja syarat-syaratnya harus dijelaskan,” kata Politikus Partai Gerindra itu.

Zia menyebut, untuk mekanisme penyerapan dana tersebut, masyarakat bisa melakukan pengajuan melalui perangkat desa atau daerah. “Waktu evaluasi lalu, BPBD menjawab kalau tidak ada masyarakat yang mengajukan. Ya kami beri saran saja, bisa saja seandainya BPBD itu memberikan surat edaran ke semua desa dan kelurahan jika ada warganya yang meninggal karena Covid-19. Ada anggaran yang disediakan oleh pemda,” pungkasnya.

Menanggapi hal itu, Kepala BPBD Kabupaten Malang Bambang Istiawan mengatakan, sarapan dana yang rendah tersebut karena selama ini tim pemulasaraan jenazah Covid-19 jarang bertugas. Dia menyebut, tak semua pemakaman di-handle oleh tim BPBD. “Jadi anggaran pemakaman yang ada di BPBD itu untuk tim BPBD. Tapi kalau yang melakukan pemakaman tim di luar itu, (biayanya) di cover oleh desa dan kecamatan,” terangnya.

Dia mengaku, tim dari BPBD hanya bertugas ketika ada permintaan. Selain itu, saat ini desa dan kecamatan kebanyakan sudah mempunyai Satgas Covid sendiri. “Sehingga pemakaman banyak dilakukan oleh tim yang ada di desa atau kecamatan,” pungkas Bambang.

(fik/dan/rmc)

KEPANJEN – Insentif jasa pemakaman jenazah Covid-19 belakangan menjadi sorotan disejumlah daerah. Tidak terkecuali di Kabupaten Malang. Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Malang Zia Ulhaq menyebut, serapan anggaran untuk insentif jasa pemakaman jenazah Covid-19 di Bumi Kanjuruhan relatif masih rendah. Sejak awl tahun hingga Agustus lalu, dana insentif tersebut baru terserap sekitar 10 persen.

Legislator yang juga mantan aktivis anti korupsi tersebut mengatakan, ada beberapa faktor yang menjadi penyebab rendahnya serapan. Salah satunya, mekanisme pencairannya terlalu rumit. Selain itu, rebyek-nya prosedur pencairan insentif seperti wajib menyertakan beberapa berkas pelengkap juga menjadi alasan. “Penyerapan anggaran pemakaman Covid-19 di tahun ini sangat rendah. Belum sampai 10 persen,” ujar Zia.

Dia berpendapat seharusnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai pemegang anggaran, bisa lebih proaktif dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Misalnya sosialisasi tentang klaim dana pemakaman Covid-19.  “(BPBD) harus jemput bola dan menginformasikan kepada masyarakat melalui pemerintah desa atau kelurahan. Cara mengklaim dana pemakaman dan apa saja syarat-syaratnya harus dijelaskan,” kata Politikus Partai Gerindra itu.

Zia menyebut, untuk mekanisme penyerapan dana tersebut, masyarakat bisa melakukan pengajuan melalui perangkat desa atau daerah. “Waktu evaluasi lalu, BPBD menjawab kalau tidak ada masyarakat yang mengajukan. Ya kami beri saran saja, bisa saja seandainya BPBD itu memberikan surat edaran ke semua desa dan kelurahan jika ada warganya yang meninggal karena Covid-19. Ada anggaran yang disediakan oleh pemda,” pungkasnya.

Menanggapi hal itu, Kepala BPBD Kabupaten Malang Bambang Istiawan mengatakan, sarapan dana yang rendah tersebut karena selama ini tim pemulasaraan jenazah Covid-19 jarang bertugas. Dia menyebut, tak semua pemakaman di-handle oleh tim BPBD. “Jadi anggaran pemakaman yang ada di BPBD itu untuk tim BPBD. Tapi kalau yang melakukan pemakaman tim di luar itu, (biayanya) di cover oleh desa dan kecamatan,” terangnya.

Dia mengaku, tim dari BPBD hanya bertugas ketika ada permintaan. Selain itu, saat ini desa dan kecamatan kebanyakan sudah mempunyai Satgas Covid sendiri. “Sehingga pemakaman banyak dilakukan oleh tim yang ada di desa atau kecamatan,” pungkas Bambang.

(fik/dan/rmc)

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru

/