alexametrics
22.6 C
Malang
Thursday, 19 May 2022

WALHI: Tinjau Ulang Lokasi Jembatan Kaca di Kawasan TNBTS

RADAR MALANG – Pembangunan Proyek di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) kembali bergulir. Namun, pemerhati lingkungan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jawa Timur menyarankan rencana proyek pembangunan jembatan kaca dan beberapa infrastruktur lain di kawasan tersebut untuk ditinjau kembali.

Perwakilan Walhi Jawa Timur Purnawan Negara menilai jika maka lokasi titik pembangunan kurang tepat. Apa lagi jika rencana pembangunan jembatan kaca yang akan dibangun di Jemplang, Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo itu diproyeksikan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.

WALHI meminta agar pemerintah bisa memahami karakter Tengger. Baik dari masyarakat, wilayah, hingga budaya serta adat istiadat yang masih dijunjung tinggi masyarakat lokal. Pupung-sapaan akrabnya-menyebut, Tengger merupakan sebuah identitas komunal yang tidak menekankan pada perorangan.

“Pemerintah harus benar-benar memahami karakter Tengger. Apakah nanti orang-orang Tengger ini hanya jadi tukang parkir atau pengelola jip. Itu akumulasi ekonomi lebih kepada perorangan,” ucap Pupung.

Jika dilihat dari ‘kacamata’ WALHI, proyek pembangunan itu harus melibatkan masyarakat melalui pihak desa dalam tata kelola bentuk investasi tersebut. Misalnya dengan kepemilikan saham dalam destinasi wisata.

“Kalau ingin meningkatkan ekonomian masyarakat, yang ditanyakan, apakah masyarakat memiliki saham di dalam investasi pariwisata itu? Itu pertanyaan sedehana. Paling juga jadi tukang parkir, jipnya diperbolehkan parkir, atau jualan bunga, jual kupluk, syal, sewa jaket. Kalau bermanfaat bagi ekonomi kerakyatan harusnya bisa bermanfaat untuk desa juga,” jelasnya.

Selain itu, Pupung menilai bahwa titik yang rencananya akan dibangun proyek tersebut juga kurang tepat. Sebab, pembangunan itu dibangun di tempat yang diduga dapat mencoreng nilai-nilai kerakyatan itu sendiri.

“Saran yang lebih baik dari WALHI, tinjau ulang pembangunan di kawasan konservasi, dan tidak di situ. Bromo sudah jenuh dengan branding melihat matahari terbit karena di Jemplang salah satu pointnya adalah melihat sunrise, dan itu sudah jenuh. Di Ngadisari matahari terbit, di puncak B29 matahari terbit dan harus dieksplor yang lain,” tegasnya.

Untuk itu, WALHI menyarankan agar pembangunan tersebut dipindah ke titik lain Desa Ngadas. Utamanya di tempat yang memungkinkan masyarakat bisa terlibat secara langsung. Hal tersebut juga selaras dengan keindahan kawasan TNBTS yang bisa lebih dieksplor.

Contoh seperti yang disebut adalah pembangunannya ditempatkan di atas ladang-ladang warga. Sehingga wisatawan yang datang juga bisa menikmati panorama Gunung Semeru.

“Buat lintasan jembatan kaca di desa bisa (agar wisatawan bisa,Red) lihat pemandangan. Kalau dibangun resto atau kedai kopi, ya libatkan penduduk karena di Tengger itu ada kopi klethuk. Itu bisa dijadikan resto untuk desa,” katanya.

Dia juga menyarankan agar masyarakat desa di kawasan TNBTS untuk bisa memiliki saham di perusahaan. Sebab menurutnya itu merupakan ekonomi kerakyatan.

“Jadikan desa memiliki saham di perusahaan, itu baru namanya ekonomi kerakyatan, tidak merusak lngkungan, karena Desa Ngadas bukan kawasan konsevasi, meskipun masyarakatnya harus menjunjung tinggi nilai-nilai konservasi,” pungkasnya.

 

Pewarta : M. Ubaidillah

RADAR MALANG – Pembangunan Proyek di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) kembali bergulir. Namun, pemerhati lingkungan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jawa Timur menyarankan rencana proyek pembangunan jembatan kaca dan beberapa infrastruktur lain di kawasan tersebut untuk ditinjau kembali.

Perwakilan Walhi Jawa Timur Purnawan Negara menilai jika maka lokasi titik pembangunan kurang tepat. Apa lagi jika rencana pembangunan jembatan kaca yang akan dibangun di Jemplang, Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo itu diproyeksikan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.

WALHI meminta agar pemerintah bisa memahami karakter Tengger. Baik dari masyarakat, wilayah, hingga budaya serta adat istiadat yang masih dijunjung tinggi masyarakat lokal. Pupung-sapaan akrabnya-menyebut, Tengger merupakan sebuah identitas komunal yang tidak menekankan pada perorangan.

“Pemerintah harus benar-benar memahami karakter Tengger. Apakah nanti orang-orang Tengger ini hanya jadi tukang parkir atau pengelola jip. Itu akumulasi ekonomi lebih kepada perorangan,” ucap Pupung.

Jika dilihat dari ‘kacamata’ WALHI, proyek pembangunan itu harus melibatkan masyarakat melalui pihak desa dalam tata kelola bentuk investasi tersebut. Misalnya dengan kepemilikan saham dalam destinasi wisata.

“Kalau ingin meningkatkan ekonomian masyarakat, yang ditanyakan, apakah masyarakat memiliki saham di dalam investasi pariwisata itu? Itu pertanyaan sedehana. Paling juga jadi tukang parkir, jipnya diperbolehkan parkir, atau jualan bunga, jual kupluk, syal, sewa jaket. Kalau bermanfaat bagi ekonomi kerakyatan harusnya bisa bermanfaat untuk desa juga,” jelasnya.

Selain itu, Pupung menilai bahwa titik yang rencananya akan dibangun proyek tersebut juga kurang tepat. Sebab, pembangunan itu dibangun di tempat yang diduga dapat mencoreng nilai-nilai kerakyatan itu sendiri.

“Saran yang lebih baik dari WALHI, tinjau ulang pembangunan di kawasan konservasi, dan tidak di situ. Bromo sudah jenuh dengan branding melihat matahari terbit karena di Jemplang salah satu pointnya adalah melihat sunrise, dan itu sudah jenuh. Di Ngadisari matahari terbit, di puncak B29 matahari terbit dan harus dieksplor yang lain,” tegasnya.

Untuk itu, WALHI menyarankan agar pembangunan tersebut dipindah ke titik lain Desa Ngadas. Utamanya di tempat yang memungkinkan masyarakat bisa terlibat secara langsung. Hal tersebut juga selaras dengan keindahan kawasan TNBTS yang bisa lebih dieksplor.

Contoh seperti yang disebut adalah pembangunannya ditempatkan di atas ladang-ladang warga. Sehingga wisatawan yang datang juga bisa menikmati panorama Gunung Semeru.

“Buat lintasan jembatan kaca di desa bisa (agar wisatawan bisa,Red) lihat pemandangan. Kalau dibangun resto atau kedai kopi, ya libatkan penduduk karena di Tengger itu ada kopi klethuk. Itu bisa dijadikan resto untuk desa,” katanya.

Dia juga menyarankan agar masyarakat desa di kawasan TNBTS untuk bisa memiliki saham di perusahaan. Sebab menurutnya itu merupakan ekonomi kerakyatan.

“Jadikan desa memiliki saham di perusahaan, itu baru namanya ekonomi kerakyatan, tidak merusak lngkungan, karena Desa Ngadas bukan kawasan konsevasi, meskipun masyarakatnya harus menjunjung tinggi nilai-nilai konservasi,” pungkasnya.

 

Pewarta : M. Ubaidillah

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru

/