alexametrics
22 C
Malang
Friday, 27 May 2022

Jerat Pidana Menunggu PKL Liar yang Nekat Jualan di Kabupaten Malang

KEPANJEN – Para pedagang kaki lima (PKL) yang sering bandel berjualan di wilayah Kabupaten Malang kini harus berhati-hati jika tak ingin terjerat pidana. Pasalnya, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Malang kini sudah memiliki payung hukum yang kuat untuk menindak PKL yang mokong.

Pegangan hukum Satpol PP yang kini digunakan untuk menjalankan tugasnya di lapangan adalah Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Satpol PP Kabupaten Malang. Perda ini disahkan akhir November lalu.

“Sebelumnya kami hanya bisa melakukan tindakan teguran untuk pedagang kaki lima yang melanggar aturan berjualan. Namun setelah diresmikannya regulasi tersebut, kami mempunyai payung hukum untuk melakukan tindakan yang lebih terarah kepada PKL yang liar,” kata Kepala Satpol PP Kabupaten Malang Nazarudin Hasan.

Mantan kepala dinas komunikasi dan informatika (diskominfo) itu menegaskan, kewenangan ini seperti tertuang dalam Pasal 20 ayat 1 dalam perda tersebut. Di dalamnya tertulis bahwa setiap orang atau badan usaha menempatkan benda dengan maksud untuk melakukan sesuatu usaha di jalan, trotoar, jalur hijau, taman publik, dan tempat umum bisa dikenakan sanksi. ”Jadi jelas PKL (liar) bisa dilarang,” kata Nazar.

Dia menambahkan, saat ini ada beberapa wilayah yang paling rawan menjadi tempat jujukan para pedagang kaki lima yang tak berizin, seperti wilayah Kecamatan Kepanjen, utamanya di Jalan Panji, Penarukan, hingga Stadion Kanjuruhan. Ada juga di Kecamatan Singosari yang meliputi jalan raya protokol juga area sekitaran Lapangan Tumapel Singosari. Tidak terkecuali juga beberapa titik di Kecamatan Lawang dan Gondanglegi serta beberapa daerah lainya.

Untuk sanksi, Nazar menuturkan bahwa ada beberapa kriteria hukuman yang dapat dibebankan pada para PKL liar. Untuk kategori sanksi administrasi misalnya, para PKL liar tersebut bisa menerima hukuman berupa teguran, peringatan tertulis, penyitaan barang dagangan, hingga denda administratif.

”Namun jika PKL yang liar masih tetap bandel dan tetap menjalankan usaha setelah diperingatkan, maka yang bersangkutan bisa dikenakan sanksi pidana,” tegas Nazar.

Hal itu seperti tertuang dalam Pasal 41 ayat 1 dan 2 Perda Nomor 11 Tahun 2019. Di dalamnya tertulis jika sanksi administratif diabaikan, maka tindak pidana yang diberikan dapat berupa ancaman hukuman kurungan lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp 50 juta. ”Dan untuk yang ayat 2 itu menjelaskan bahwa jika sanksi administratif diabaikan, maka tindak pidana akan diterapkan ke PKL. Maka, nantinya satpol PP akan bekerja sama dengan kepolisian untuk menegakan perda terbaru ini,” imbuh pria berdarah Aceh itu.

Sebagai bagian dari prosedur sosialisasi, Nazar menuturkan bahwa selama kurun waktu satu bulan ini pihaknya masih belum memberlakukan sanksi administrasi. Dengan adanya perda ini, Nazar berharap PKL di Kabupaten Malang bisa semakin tertib dan turut menjaga keindahan Kabupaten Malang dengan tidak menggelar dagangan di sepanjang trotoar jalan.

Sementara itu, Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Malang Mursyidah mengatakan bahwa keberadaan perda ini penting untuk meningkatkan kesadaran disiplin dan hukum yang berlaku bagi masyarakat. Agar tidak menimbulkan gejolak di masyarakat, khususnya bagi PKL, mantan kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP) itu menuturkan bahwa regulasi ini akan disosialisasikan terlebih dahulu.

”Sanksi administrasi dan pidana juga dilaksanakan apabila ada yang melanggar sesuai dengan perda administrasi,” beber Mursyidah.

Pewarta: Achmad Fikyansyah

KEPANJEN – Para pedagang kaki lima (PKL) yang sering bandel berjualan di wilayah Kabupaten Malang kini harus berhati-hati jika tak ingin terjerat pidana. Pasalnya, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Malang kini sudah memiliki payung hukum yang kuat untuk menindak PKL yang mokong.

Pegangan hukum Satpol PP yang kini digunakan untuk menjalankan tugasnya di lapangan adalah Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Satpol PP Kabupaten Malang. Perda ini disahkan akhir November lalu.

“Sebelumnya kami hanya bisa melakukan tindakan teguran untuk pedagang kaki lima yang melanggar aturan berjualan. Namun setelah diresmikannya regulasi tersebut, kami mempunyai payung hukum untuk melakukan tindakan yang lebih terarah kepada PKL yang liar,” kata Kepala Satpol PP Kabupaten Malang Nazarudin Hasan.

Mantan kepala dinas komunikasi dan informatika (diskominfo) itu menegaskan, kewenangan ini seperti tertuang dalam Pasal 20 ayat 1 dalam perda tersebut. Di dalamnya tertulis bahwa setiap orang atau badan usaha menempatkan benda dengan maksud untuk melakukan sesuatu usaha di jalan, trotoar, jalur hijau, taman publik, dan tempat umum bisa dikenakan sanksi. ”Jadi jelas PKL (liar) bisa dilarang,” kata Nazar.

Dia menambahkan, saat ini ada beberapa wilayah yang paling rawan menjadi tempat jujukan para pedagang kaki lima yang tak berizin, seperti wilayah Kecamatan Kepanjen, utamanya di Jalan Panji, Penarukan, hingga Stadion Kanjuruhan. Ada juga di Kecamatan Singosari yang meliputi jalan raya protokol juga area sekitaran Lapangan Tumapel Singosari. Tidak terkecuali juga beberapa titik di Kecamatan Lawang dan Gondanglegi serta beberapa daerah lainya.

Untuk sanksi, Nazar menuturkan bahwa ada beberapa kriteria hukuman yang dapat dibebankan pada para PKL liar. Untuk kategori sanksi administrasi misalnya, para PKL liar tersebut bisa menerima hukuman berupa teguran, peringatan tertulis, penyitaan barang dagangan, hingga denda administratif.

”Namun jika PKL yang liar masih tetap bandel dan tetap menjalankan usaha setelah diperingatkan, maka yang bersangkutan bisa dikenakan sanksi pidana,” tegas Nazar.

Hal itu seperti tertuang dalam Pasal 41 ayat 1 dan 2 Perda Nomor 11 Tahun 2019. Di dalamnya tertulis jika sanksi administratif diabaikan, maka tindak pidana yang diberikan dapat berupa ancaman hukuman kurungan lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp 50 juta. ”Dan untuk yang ayat 2 itu menjelaskan bahwa jika sanksi administratif diabaikan, maka tindak pidana akan diterapkan ke PKL. Maka, nantinya satpol PP akan bekerja sama dengan kepolisian untuk menegakan perda terbaru ini,” imbuh pria berdarah Aceh itu.

Sebagai bagian dari prosedur sosialisasi, Nazar menuturkan bahwa selama kurun waktu satu bulan ini pihaknya masih belum memberlakukan sanksi administrasi. Dengan adanya perda ini, Nazar berharap PKL di Kabupaten Malang bisa semakin tertib dan turut menjaga keindahan Kabupaten Malang dengan tidak menggelar dagangan di sepanjang trotoar jalan.

Sementara itu, Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Malang Mursyidah mengatakan bahwa keberadaan perda ini penting untuk meningkatkan kesadaran disiplin dan hukum yang berlaku bagi masyarakat. Agar tidak menimbulkan gejolak di masyarakat, khususnya bagi PKL, mantan kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP) itu menuturkan bahwa regulasi ini akan disosialisasikan terlebih dahulu.

”Sanksi administrasi dan pidana juga dilaksanakan apabila ada yang melanggar sesuai dengan perda administrasi,” beber Mursyidah.

Pewarta: Achmad Fikyansyah

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru

/