alexametrics
28 C
Malang
Tuesday, 17 May 2022

Genjot PAD, Bapenda Kabupaten Malang Beri Stimulan Keringanan Pajak

KEPANJEN – Berbagai cara dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang guna menggenjot pendapatan asli daerah (PAD). Bupati Malang Drs H M Sanusi menjelaskan, saat ini pihaknya telah menyiapkan stimulan dengan memberikan keringanan atau diskon kepada para wajib pajak (WP). Salah satunya dengan menghapuskan sanksi denda kepada mereka yang telat membayar pajak.

Selain itu, juga ada beberapa potongan bagi mereka yang bisa membayar tepat waktu. Hal itu diterapkan tanpa melalui permohonan ataupun syarat apapun. ”Dengan adanya pengurangan pajak, diharapkan masyarakat Labupaten Malang dapat menyelesaikan administrasi pembayaran pajak sebelum jatuh tempo,” kata dia.

Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah Dr Made Arya Wedanthara menuturkan bahwa perolehan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) mencatatkan trend apik. Penyerapannya menjadi yang tertinggi dibandingkan dari 10 sektor pajak daerah yang lain. Dari total target Rp 113 miliar, dia menyebut bila penyerapan sampai awal September ini sudah berada di kisaran 68 persen. ”Saat ini sudah tercapai sekitar Rp 76 miliar. Jadi kurang sekitar 30 persen lagi (sesuai target),” kata dia.

Untuk pendapatan setiap bulannya, Made mengaku hal itu tidak bisa ditebak, dan sangat bervariasi.  Namun dia menerangkan bila selama tiga hari di bulan September ini, pendapatan dari pajak BPHTB sudah lebih dari 1 miliar. Beranjak dari itu, pihaknya optimistis bisa memenuhi target sampai tutup buku nanti. ”Bisa jadi melampaui nanti,” imbuh Made.

Untuk mewujudkan misi itu, kini Bapenda gencar memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Pihaknya juga memaksimalkan para organisasi perangkat daerah (OPD) serta petugas di kecamatan dan desa untuk ikut mengingatkan para wajib pajak agar segera melunasi kewajibannya. ”Kami gencarkan  datang pada para wajib pajak hingga ke tingkat desa. Kami sosialisasikan dengan camat dan juga perangkat desa. Sehingga dengan begitu masyarakat bisa saling mengingatkan,” papar pejabat asal Bali itu.

Selain itu, pria yang juga menjabat sebagai Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Malang itu juga menyebut bila pihaknya sudah mengupayakan cara lain agar masyarakat lebih gampang dalam membayar pajak. Salah satunya dilakukan dengan mempermudah pelayanan. Dalam hal ini, Bapenda Kabupaten Malang telah memaksimalkan Sistem Informasi Pengelolaan Pajak Daerah Mandiri (Sipanji). ”Jadi mereka (warga) bisa membayarkan pajak mereka melalui aplikasi itu. Sehingga tidak perlu repot,” imbuhnya.

Saat ini, ia menyebut bila Bapenda terus mengedepankan keterbukaan informasi terkait pembayaran pajak daerah. Sehingga dengan begitu, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat terus meningkat. Imbasnya, mereka bisa lebih tertib dalam memenuhi kewajiban pajaknya. ”Tidak ada ruginya bayar pajak, nanti kan semuanya juga akan kembali pada masyarakat. Entah dalam bentuk akses jalan yang lebih memadai, infrastruktur, ataupun hal yang lainnya,” tuturnya. Terakhir, dia mengimbau kepada seluruh warga yang hingga saat ini belum melunasi pajaknya agar bisa segera melakukan pembayaran. (fik/by)

 

KEPANJEN – Berbagai cara dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang guna menggenjot pendapatan asli daerah (PAD). Bupati Malang Drs H M Sanusi menjelaskan, saat ini pihaknya telah menyiapkan stimulan dengan memberikan keringanan atau diskon kepada para wajib pajak (WP). Salah satunya dengan menghapuskan sanksi denda kepada mereka yang telat membayar pajak.

Selain itu, juga ada beberapa potongan bagi mereka yang bisa membayar tepat waktu. Hal itu diterapkan tanpa melalui permohonan ataupun syarat apapun. ”Dengan adanya pengurangan pajak, diharapkan masyarakat Labupaten Malang dapat menyelesaikan administrasi pembayaran pajak sebelum jatuh tempo,” kata dia.

Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah Dr Made Arya Wedanthara menuturkan bahwa perolehan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) mencatatkan trend apik. Penyerapannya menjadi yang tertinggi dibandingkan dari 10 sektor pajak daerah yang lain. Dari total target Rp 113 miliar, dia menyebut bila penyerapan sampai awal September ini sudah berada di kisaran 68 persen. ”Saat ini sudah tercapai sekitar Rp 76 miliar. Jadi kurang sekitar 30 persen lagi (sesuai target),” kata dia.

Untuk pendapatan setiap bulannya, Made mengaku hal itu tidak bisa ditebak, dan sangat bervariasi.  Namun dia menerangkan bila selama tiga hari di bulan September ini, pendapatan dari pajak BPHTB sudah lebih dari 1 miliar. Beranjak dari itu, pihaknya optimistis bisa memenuhi target sampai tutup buku nanti. ”Bisa jadi melampaui nanti,” imbuh Made.

Untuk mewujudkan misi itu, kini Bapenda gencar memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Pihaknya juga memaksimalkan para organisasi perangkat daerah (OPD) serta petugas di kecamatan dan desa untuk ikut mengingatkan para wajib pajak agar segera melunasi kewajibannya. ”Kami gencarkan  datang pada para wajib pajak hingga ke tingkat desa. Kami sosialisasikan dengan camat dan juga perangkat desa. Sehingga dengan begitu masyarakat bisa saling mengingatkan,” papar pejabat asal Bali itu.

Selain itu, pria yang juga menjabat sebagai Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Malang itu juga menyebut bila pihaknya sudah mengupayakan cara lain agar masyarakat lebih gampang dalam membayar pajak. Salah satunya dilakukan dengan mempermudah pelayanan. Dalam hal ini, Bapenda Kabupaten Malang telah memaksimalkan Sistem Informasi Pengelolaan Pajak Daerah Mandiri (Sipanji). ”Jadi mereka (warga) bisa membayarkan pajak mereka melalui aplikasi itu. Sehingga tidak perlu repot,” imbuhnya.

Saat ini, ia menyebut bila Bapenda terus mengedepankan keterbukaan informasi terkait pembayaran pajak daerah. Sehingga dengan begitu, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat terus meningkat. Imbasnya, mereka bisa lebih tertib dalam memenuhi kewajiban pajaknya. ”Tidak ada ruginya bayar pajak, nanti kan semuanya juga akan kembali pada masyarakat. Entah dalam bentuk akses jalan yang lebih memadai, infrastruktur, ataupun hal yang lainnya,” tuturnya. Terakhir, dia mengimbau kepada seluruh warga yang hingga saat ini belum melunasi pajaknya agar bisa segera melakukan pembayaran. (fik/by)

 

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru

/