alexametrics
21.1 C
Malang
Sunday, 22 May 2022

Pemkab Malang Bersiap Kurangi Lahan Pertanian

MALANG – Sebagai daerah agraris, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang bakal menerapkan kebijakan yang tak biasa. Yakni mengalihfungsikan lahan pertanian di Kepanjen, kemudian diganti menjadi perkantoran atau fasilitas penunjang lain.

Pengurangan lahan pertanian di Ibu Kota Kabupaten Malang itu akan diawali dengan perubahan peraturan daerah (perda) rancangan tata ruang wilayah (RTRW). Selain untuk penambahan fasilitas baru di ibu kota, pemanfaatan lahan pertanian di Kepanjen dinilai tidak maksimal.

Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (DTPHP) Kabupaten Malang Budiar Anwar mengatakan, hingga kini ini masih belum ada eksekusi perubahan RTRW. Menurutnya, perubahan RTRW menjadi kewenangan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya (DPKPCK) Kabupaten Malang.

Namun nanti dilakukan perubahan, dia yakin DTPHP akan dilibatkan. ”Kalaupun ada perubahan tata ruang, pasti kami akan diajak berbicara. Mungkin terkait lahan hijau atau sebagainya. Namun, bukan berbicara sebagai organisasi perangkat daerah (OPD), tapi sebagai tim,” ucap Budiar kemarin (5/7).

Pejabat eselon II B Pemkab Malang itu mengatakan, pihaknya belum bisa berkomentar, apakah rencana perubahan RTRW ini tepat untuk dilakukan di Kepanjen atau tidak. Menurutnya, hal itu baru bisa diketahui setelah ada kajian mendalam tentang fungsi lahan hijau di sana. ”Karena menjawab itu nanti harus dengan kajian,” imbuhnya.

Dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Malang (LP2B), dia mengatakan, telah ditetapkan bahwa luasan lahan LP2B Kabupaten Malang seluas 45.888,23 hektare. Hal itu diperlukan agar kebutuhan pangan tetap terpenuhi.

Budiar menambahkan, luas lahan aktif di Kabupaten Malang saat ini masih sangat banyak. Sehingga apabila satu lahan tergeser oleh pembangunan, masih banyak lahan lain yang bisa digunakan untuk wilayah pertanian. ”Lahan pertanian yang banyak untuk tanaman pangan itu ada di Kecamatan Sumberpucung, Dampit, dan beberapa kecamatan lainnya,” pungkas Budiar. (fik/dan/rmc)

MALANG – Sebagai daerah agraris, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang bakal menerapkan kebijakan yang tak biasa. Yakni mengalihfungsikan lahan pertanian di Kepanjen, kemudian diganti menjadi perkantoran atau fasilitas penunjang lain.

Pengurangan lahan pertanian di Ibu Kota Kabupaten Malang itu akan diawali dengan perubahan peraturan daerah (perda) rancangan tata ruang wilayah (RTRW). Selain untuk penambahan fasilitas baru di ibu kota, pemanfaatan lahan pertanian di Kepanjen dinilai tidak maksimal.

Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (DTPHP) Kabupaten Malang Budiar Anwar mengatakan, hingga kini ini masih belum ada eksekusi perubahan RTRW. Menurutnya, perubahan RTRW menjadi kewenangan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya (DPKPCK) Kabupaten Malang.

Namun nanti dilakukan perubahan, dia yakin DTPHP akan dilibatkan. ”Kalaupun ada perubahan tata ruang, pasti kami akan diajak berbicara. Mungkin terkait lahan hijau atau sebagainya. Namun, bukan berbicara sebagai organisasi perangkat daerah (OPD), tapi sebagai tim,” ucap Budiar kemarin (5/7).

Pejabat eselon II B Pemkab Malang itu mengatakan, pihaknya belum bisa berkomentar, apakah rencana perubahan RTRW ini tepat untuk dilakukan di Kepanjen atau tidak. Menurutnya, hal itu baru bisa diketahui setelah ada kajian mendalam tentang fungsi lahan hijau di sana. ”Karena menjawab itu nanti harus dengan kajian,” imbuhnya.

Dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Malang (LP2B), dia mengatakan, telah ditetapkan bahwa luasan lahan LP2B Kabupaten Malang seluas 45.888,23 hektare. Hal itu diperlukan agar kebutuhan pangan tetap terpenuhi.

Budiar menambahkan, luas lahan aktif di Kabupaten Malang saat ini masih sangat banyak. Sehingga apabila satu lahan tergeser oleh pembangunan, masih banyak lahan lain yang bisa digunakan untuk wilayah pertanian. ”Lahan pertanian yang banyak untuk tanaman pangan itu ada di Kecamatan Sumberpucung, Dampit, dan beberapa kecamatan lainnya,” pungkas Budiar. (fik/dan/rmc)

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru

/