alexametrics
21 C
Malang
Wednesday, 10 August 2022

Geser BTT Rp 2 Miliar Untuk Tangani PMK

KABUPATEN – Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Kabupaten Malang dipastikan menggunakan Belanja Tidak Terduga (BTT). Hanya saja, Pemkab Malang tetap berpatokan pada ketentuan. Yakni, memindahkan anggaran dari BTT ke program dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

”Kita menganggarkan sekitar Rp 2 miliar. Itu dana yang digeser dari BTT ke program DPA Disnakkeswan,” ujar Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Kabupaten Malang Tomie Herawanto kepada Jawa Pos Radar Malang di Pendapa Agung Jalan Agus Salim Kota Malang, kemarin (6/7).

Menurut Tomie, agar bisa cair, anggaran tersebut harus melewati sejumlah tahapan. Pertama, perincian penggunaan anggaran lewat program Disnakkeswan. Kedua, pengajuan perubahan program Disnakkeswan kepada DPRD Kabupaten Malang. Begitu dewan memberi restu, Bupati Malang akan menandatangani petunjuk teknis perubahan program tersebut.

Tomie mengatakan, tahapan tersebut memang memakan waktu. Namun karena itu instruksi dari pemerintah pusat, Pemkab Malang tetap menjalankan tahapannya.

Meski begitu, pihaknya juga mengusulkan agar Inmendagri 31 tahun 2022 bisa dilakukan revisi. Sehingga, BTT tidak perlu masuk program dan bisa langsung diserap untuk penanganan PMK.

Ha ini juga sejalan dengan masukan anggota DPR RI Andreas Eddy Susetyo. Saat dikonfirmasi beberapa waktu lalu, Andreas menyebut, BTT fungsinya adalah untuk kedaruratan seperti PMK. Sehingga, sudah seharusnya bisa langsung diserap. Menurut Tomie, anggaran BTT yang digeser, harus melewati Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) juga. “Kami mengusulkan saja, demi kepentingan bersama. Kalau bisa ya langsung BTT diserap. Namanya saja PMK ini seperti Covid-19, tidak terduga,” ujarnya.

Sementara itu, hingga kemarin (6/7) vaksinasi PMK untuk ternak sapi di Kabupaten Malang juga terus dilakukan. “Sudah 45 ribu ekor dari total 57 ribu vaksin PMK jatah Pemkab Malang,” kata Eko Wahyu Widodo Kepala Disnakkeswan Kabupaten Malang saat dikonfirmasi sore kemarin. Dia juga menyebut, hari raya Idul Adha makin dekat. Disnakkeswan mengingatkan pedagang agar tidak menjual sapi yang sakit. (fin/nay)

KABUPATEN – Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Kabupaten Malang dipastikan menggunakan Belanja Tidak Terduga (BTT). Hanya saja, Pemkab Malang tetap berpatokan pada ketentuan. Yakni, memindahkan anggaran dari BTT ke program dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

”Kita menganggarkan sekitar Rp 2 miliar. Itu dana yang digeser dari BTT ke program DPA Disnakkeswan,” ujar Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Kabupaten Malang Tomie Herawanto kepada Jawa Pos Radar Malang di Pendapa Agung Jalan Agus Salim Kota Malang, kemarin (6/7).

Menurut Tomie, agar bisa cair, anggaran tersebut harus melewati sejumlah tahapan. Pertama, perincian penggunaan anggaran lewat program Disnakkeswan. Kedua, pengajuan perubahan program Disnakkeswan kepada DPRD Kabupaten Malang. Begitu dewan memberi restu, Bupati Malang akan menandatangani petunjuk teknis perubahan program tersebut.

Tomie mengatakan, tahapan tersebut memang memakan waktu. Namun karena itu instruksi dari pemerintah pusat, Pemkab Malang tetap menjalankan tahapannya.

Meski begitu, pihaknya juga mengusulkan agar Inmendagri 31 tahun 2022 bisa dilakukan revisi. Sehingga, BTT tidak perlu masuk program dan bisa langsung diserap untuk penanganan PMK.

Ha ini juga sejalan dengan masukan anggota DPR RI Andreas Eddy Susetyo. Saat dikonfirmasi beberapa waktu lalu, Andreas menyebut, BTT fungsinya adalah untuk kedaruratan seperti PMK. Sehingga, sudah seharusnya bisa langsung diserap. Menurut Tomie, anggaran BTT yang digeser, harus melewati Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) juga. “Kami mengusulkan saja, demi kepentingan bersama. Kalau bisa ya langsung BTT diserap. Namanya saja PMK ini seperti Covid-19, tidak terduga,” ujarnya.

Sementara itu, hingga kemarin (6/7) vaksinasi PMK untuk ternak sapi di Kabupaten Malang juga terus dilakukan. “Sudah 45 ribu ekor dari total 57 ribu vaksin PMK jatah Pemkab Malang,” kata Eko Wahyu Widodo Kepala Disnakkeswan Kabupaten Malang saat dikonfirmasi sore kemarin. Dia juga menyebut, hari raya Idul Adha makin dekat. Disnakkeswan mengingatkan pedagang agar tidak menjual sapi yang sakit. (fin/nay)

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru

/