alexametrics
29.3 C
Malang
Wednesday, 18 May 2022

Kasus Korupsi PKH Kabupaten Malang

Warga Meninggal Tetap Dapat Bantuan, Uangnya Dikorupsi Pendamping

MALANG – Apa yang dilakukan PTH, 28, terbilang kelewat batas. Pendamping PKH Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang ini menggunakan berbagai cara untuk memperkaya diri sendiri. Termasuk tetap mendaftarkan warga yang telah meninggal seolah-olah masih hidup agar bisa menerima bantuan pemerintah.

Polres Malang telah menetapkan PTH sebagai tersangka penyalahgunaan dana bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) periode 2017-2020 dari Kementerian Sosial. Uang yang digelapkan mencapai Rp 450 juta. Uang tersebut diketahui digunakan tersanka untuk keperluan pribadi.

Kapolres Malang AKBP Raden Bagoes Wibisono menjelaskan, berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan PTH diduga kuat telah menyalahgunakan dana bantuan PKH dengan total korban sebanyak 37 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

“Tersangka PTH (28) menjabat sebagai pendamping sosial PKH di Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang. Modus operandi tersangka dengan tidak memberikan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) kepada 37 KPM,” ujar Kapolres Malang, AKBP Bagoes saat menggelar konferensi pers, Minggu (8/8).

Tersangka melakukan aksinya dengan berbagai cara. Sebanyak 16 KKS tidak diberikan kepada yang seharusnya menerima bantuan. Sementara 17 KKS lainnya diketahui sudah pindah dan bahkan ada yang sudah meninggal namun tetap di data sebagai penerima PKH. Sementara 4 KKS sisanya hanya diberikan sebagian saja.

“Motifnya untuk keperluan pribadi. Antara lain, unyuk hiaya pengobatan orang tua, membeli berbagai barang elektronik, serta keperluan sehari-hari,” tambahnya.

Mantan Kapolres Madiun ini memaparkan, berbagai barang bukti yang sudah disita oleh Polres Malang, antara lain satu unit motor Yamaha NMax, berbagai barang elektronik, dan 30 buku rekening BNI atas nama penerima dana PKH.

“Ada pula sejumlah bundle rekening koran, satu set meja kursi taman, satu lembar berita acara pengembalian dana PKH, 33 Kartu KKS, dan uang tunai Rp 7.292.000,” tambahnya.

Akibatnya, tersangka PTH (28) diduga telah melanggar dugaan tindak pidana korupsi Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3 subsider Pasal 8 UU nomor 20 tahun 2021 dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara dengan dan mencapai Rp 1 miliar

Pewarta: M. Ubaidillah

MALANG – Apa yang dilakukan PTH, 28, terbilang kelewat batas. Pendamping PKH Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang ini menggunakan berbagai cara untuk memperkaya diri sendiri. Termasuk tetap mendaftarkan warga yang telah meninggal seolah-olah masih hidup agar bisa menerima bantuan pemerintah.

Polres Malang telah menetapkan PTH sebagai tersangka penyalahgunaan dana bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) periode 2017-2020 dari Kementerian Sosial. Uang yang digelapkan mencapai Rp 450 juta. Uang tersebut diketahui digunakan tersanka untuk keperluan pribadi.

Kapolres Malang AKBP Raden Bagoes Wibisono menjelaskan, berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan PTH diduga kuat telah menyalahgunakan dana bantuan PKH dengan total korban sebanyak 37 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

“Tersangka PTH (28) menjabat sebagai pendamping sosial PKH di Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang. Modus operandi tersangka dengan tidak memberikan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) kepada 37 KPM,” ujar Kapolres Malang, AKBP Bagoes saat menggelar konferensi pers, Minggu (8/8).

Tersangka melakukan aksinya dengan berbagai cara. Sebanyak 16 KKS tidak diberikan kepada yang seharusnya menerima bantuan. Sementara 17 KKS lainnya diketahui sudah pindah dan bahkan ada yang sudah meninggal namun tetap di data sebagai penerima PKH. Sementara 4 KKS sisanya hanya diberikan sebagian saja.

“Motifnya untuk keperluan pribadi. Antara lain, unyuk hiaya pengobatan orang tua, membeli berbagai barang elektronik, serta keperluan sehari-hari,” tambahnya.

Mantan Kapolres Madiun ini memaparkan, berbagai barang bukti yang sudah disita oleh Polres Malang, antara lain satu unit motor Yamaha NMax, berbagai barang elektronik, dan 30 buku rekening BNI atas nama penerima dana PKH.

“Ada pula sejumlah bundle rekening koran, satu set meja kursi taman, satu lembar berita acara pengembalian dana PKH, 33 Kartu KKS, dan uang tunai Rp 7.292.000,” tambahnya.

Akibatnya, tersangka PTH (28) diduga telah melanggar dugaan tindak pidana korupsi Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3 subsider Pasal 8 UU nomor 20 tahun 2021 dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara dengan dan mencapai Rp 1 miliar

Pewarta: M. Ubaidillah

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru

/