alexametrics
22.3 C
Malang
Friday, 20 May 2022

Kabupaten Malang Sambut Datangnya Investasi Rp 30 Triliun

Pemkab Malang memasuki era baru setelah Bupati-Wabup terpilih, Drs H.M Sanusi MM dan Drs Didik Gatot Subroto SH, MH resmi dilantik Gubernur Jatim Khofifah Indarparawansa. Banyak program prioritas yang akan disiapkan dan bakal diwujudkan. Seperti apa hitung-hitungan investasi Rp 30 triliun di tahun pertama?

TIDAK ada program 100 hari kerja dalam kamus Bupati Malang Drs HM Sanusi MM. Karena menurutnya, cetak biru (blue print) atau strategi memajukan Kabupaten Malang dirancang untuk masa lima tahun ke depan. Selain itu, semua peluang yang terpampang di depan mata bakal digarap dengan maksimal.

”Saya nggak bikin program 100 hari, program saya lima tahun. Begitu dilantik, saya sudah tekankan untuk bekerja keras,”tegas Sanusi saat dijumpai Jawa Pos Radar Malang, di rumah dinasnya, Jalan Gede, beberapa waktu lalu.

Yang paling dekat, lanjut Sanusi, pihaknya bakal segera meresmikan mall perizinan terpadu. Karena target masa kepemimpinannya adalah membuka lebar peluang investasi di Kabupaten Malang. Sehingga semua hal yang terkait dengan perijinan harus dipermudah dan dipercepat. ”Kalau persyaratannya lengkap, maka permohonan perizinan akan kami selesaikan dalam satu hari,”ujarnya.

Mall perizinan terpadu tersebut menurut orang nomor satu di Kabupaten Malang ini dipusatkan di rumah dinas bupati di Pendapa Panji Kepanjen. ”Kami memanfaatkan bangunan yang sudah ada, jadi bisa langsung action. Tidak perlu menunggu gedungnya dibangun sampai jadi,” tukasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, fungsi dari mall perizinan terpadu adalah memberikan kemudahan kepada para investor dalam mengurus kelengkapan dokumen izin usahanya. Semakin cepat perijinan diurus, maka akan semakin cepat juga pembangunan di Kabupaten Malang terlaksana. Imbasnya, perekonomian dan kesejahteraan masyarakat juga akan semakin tumbuh.

Tidak tanggung-tanggung, investasi sebesar Rp 30 triliun menjadi target yang dipatok Sanusi pada tahun pertama masa jabatannya. Salah duanya untuk menggarap smart health city dan kawasan pertanian terpadu. ”Rp 30 triliun itu angka total. Baik yang berasal dari kementerian maupun swasta,” terang laki-laki asal Kecamatan Gondanglegi ini.
”Kategorinya beragam, mulai dari pertanian, infrastruktur, pariwisata dan sektor lain yang belum kami optimalkan saat ini,” sambung dia.

Beberapa persiapan juga telah disusun guna merealisasikan sasaran tersebut. Beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) yang bersinggungan langsung dengan proses perizinan diboyong semua ke mall perijinan itu. Begitu pula dengan sumber daya manusia (SDM) yang akan ditugaskan secara khusus di pusat layanan terintegrasi ini. ”SDM-nya sudah kami siapkan, mereka juga sudah kami ikutkan dalam studi banding di Bandung dan Probolinggo,” ujarnya.

Selain itu, pihaknya juga bakal melibatkan beberapa bidang di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Malang sebagai penggawanya. ”Termasuk untuk pelayanan umum yang melibatkan jajaran samping seperti Polres Malang, BPJS, PLN dan pertanahan juga kami tampung di mall pelayanan publik menjadi satu tempat,” sambung pria berlatar belakang pengusaha tebu tersebut.

Sementara itu di sektor infrastruktur, Sanusi menegaskan bahwa dalam kurun waktu 10 bulan ke depan, pihaknya menargetkan tidak ada lagi jalan berlubang di wilayah Kabupaten Malang. ”Jalan antarkecamatan maupun jalan kabupaten harus bebas dari lubang. Ini penting karena aksesibilitas yang lancar akan berdampak terhadap mobilitas warga yang juga berpengaruh terhadap roda perekonomian masyarakat,” tuturnya.

Di sektor pertanian, konsep integrated agriculture farming menjadi salah satu grand design yang diusung politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu. Secara garis besar, desain besar tersebut bakal mengusung konsep pertanian terpadu yang juga berdampingan dengan peternakan, perkebunan, serta perikanan. ”Pertanian terpadu ini targetnya bisa di eksekusi oleh seluruh kecamatan karena hampir seluruh wilayah kabupaten memiliki sawah yang bisa diberdayakan,” imbuhnya.

Tidak kalah penting, sektor pariwisata juga masih menjadi salah satu pendongkrak pembangunan di Kabupaten Malang. Total ada tiga target utama yang harus dituntaskan dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Yakni progres Badan Otorita Pariwisata (BOP) Bromo Tengger Semeru (BTS) sebagai penyangga kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN). Pihaknya berharap, pemerintah pusat segera menetapkan peraturan presiden sebagai dasar hukum BOP BTS.

”Karena konsep besar juga sudah kami siapkan disana, salah satunya proyek Jembatan Kayangan di Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo. Jika BOP BTS bisa segera dieksekusi, harapan kami dua-duanya bisa berjalan bersamaan,” bebernya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Pemkab Malang telah melobi Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) untuk memberikan suntikan pada pembangunan kawasan sekitar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru TNBTS). Selain jembatan kaca, komitmen pemerintah pusat untuk membangun kawasan TNBTS juga dituangkan dalam bentuk dukungan pembangunan infrastruktur jalan dengan nilai mencapai Rp 10 triliun. ”Sekitar Rp 9 triliun dari Kementerian PUPR akan difokuskan untuk pembangunan jalan, embung, dan DAM pengairan. Untuk pariwisata, terutama Bromo, perkiraan sekitar Rp 1 triliun, jadi totalnya Rp 10 triliun,” kata Sanusi.

Alokasi tersebut, masih kata Sanusi, nantinya akan diperuntukkan guna mempercantik infrastruktur. Baik jalan maupun beberapa fasilitas lainnya dengan proyek utama pembangunan jembatan kaca di Bukit Kayangan, Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo. Fasilitas ini, digadang-gadang dapat menjadi segitiga emas antara wilayah Kabupaten Malang, Lumajang, dan Probolinggo.

Dengan lanskap negeri di atas awan dan pemandangan gunung Bromo dari jembatan kaca diharapkan mampu menarik kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara yang lebih besar. Sebagai catatan, tahapan yang sedang dilaksanakan pemkab saat ini adalah menentukan titik pembangunan jembatan.

Selain Bromo, pembangunan di wilayah pesisir Malang Selatan juga bakal terus digeber. ”Investasi dengan calon investor dari Belanda dan Dubai terus kami komunikasikan. Kami ingin Malang Selatan bisa berkembang menjadi kawasan maju,” sambung alumnus IAIN Sunan Ampel Malang ini. Sanusi berharap, kawasan pesisir selatan bisa berkembang menjadi daerah pariwisata lengkap dengan fasilitas penunjang seperti hotel serta resort. (rmc/iik/nen)

Pemkab Malang memasuki era baru setelah Bupati-Wabup terpilih, Drs H.M Sanusi MM dan Drs Didik Gatot Subroto SH, MH resmi dilantik Gubernur Jatim Khofifah Indarparawansa. Banyak program prioritas yang akan disiapkan dan bakal diwujudkan. Seperti apa hitung-hitungan investasi Rp 30 triliun di tahun pertama?

TIDAK ada program 100 hari kerja dalam kamus Bupati Malang Drs HM Sanusi MM. Karena menurutnya, cetak biru (blue print) atau strategi memajukan Kabupaten Malang dirancang untuk masa lima tahun ke depan. Selain itu, semua peluang yang terpampang di depan mata bakal digarap dengan maksimal.

”Saya nggak bikin program 100 hari, program saya lima tahun. Begitu dilantik, saya sudah tekankan untuk bekerja keras,”tegas Sanusi saat dijumpai Jawa Pos Radar Malang, di rumah dinasnya, Jalan Gede, beberapa waktu lalu.

Yang paling dekat, lanjut Sanusi, pihaknya bakal segera meresmikan mall perizinan terpadu. Karena target masa kepemimpinannya adalah membuka lebar peluang investasi di Kabupaten Malang. Sehingga semua hal yang terkait dengan perijinan harus dipermudah dan dipercepat. ”Kalau persyaratannya lengkap, maka permohonan perizinan akan kami selesaikan dalam satu hari,”ujarnya.

Mall perizinan terpadu tersebut menurut orang nomor satu di Kabupaten Malang ini dipusatkan di rumah dinas bupati di Pendapa Panji Kepanjen. ”Kami memanfaatkan bangunan yang sudah ada, jadi bisa langsung action. Tidak perlu menunggu gedungnya dibangun sampai jadi,” tukasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, fungsi dari mall perizinan terpadu adalah memberikan kemudahan kepada para investor dalam mengurus kelengkapan dokumen izin usahanya. Semakin cepat perijinan diurus, maka akan semakin cepat juga pembangunan di Kabupaten Malang terlaksana. Imbasnya, perekonomian dan kesejahteraan masyarakat juga akan semakin tumbuh.

Tidak tanggung-tanggung, investasi sebesar Rp 30 triliun menjadi target yang dipatok Sanusi pada tahun pertama masa jabatannya. Salah duanya untuk menggarap smart health city dan kawasan pertanian terpadu. ”Rp 30 triliun itu angka total. Baik yang berasal dari kementerian maupun swasta,” terang laki-laki asal Kecamatan Gondanglegi ini.
”Kategorinya beragam, mulai dari pertanian, infrastruktur, pariwisata dan sektor lain yang belum kami optimalkan saat ini,” sambung dia.

Beberapa persiapan juga telah disusun guna merealisasikan sasaran tersebut. Beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) yang bersinggungan langsung dengan proses perizinan diboyong semua ke mall perijinan itu. Begitu pula dengan sumber daya manusia (SDM) yang akan ditugaskan secara khusus di pusat layanan terintegrasi ini. ”SDM-nya sudah kami siapkan, mereka juga sudah kami ikutkan dalam studi banding di Bandung dan Probolinggo,” ujarnya.

Selain itu, pihaknya juga bakal melibatkan beberapa bidang di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Malang sebagai penggawanya. ”Termasuk untuk pelayanan umum yang melibatkan jajaran samping seperti Polres Malang, BPJS, PLN dan pertanahan juga kami tampung di mall pelayanan publik menjadi satu tempat,” sambung pria berlatar belakang pengusaha tebu tersebut.

Sementara itu di sektor infrastruktur, Sanusi menegaskan bahwa dalam kurun waktu 10 bulan ke depan, pihaknya menargetkan tidak ada lagi jalan berlubang di wilayah Kabupaten Malang. ”Jalan antarkecamatan maupun jalan kabupaten harus bebas dari lubang. Ini penting karena aksesibilitas yang lancar akan berdampak terhadap mobilitas warga yang juga berpengaruh terhadap roda perekonomian masyarakat,” tuturnya.

Di sektor pertanian, konsep integrated agriculture farming menjadi salah satu grand design yang diusung politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu. Secara garis besar, desain besar tersebut bakal mengusung konsep pertanian terpadu yang juga berdampingan dengan peternakan, perkebunan, serta perikanan. ”Pertanian terpadu ini targetnya bisa di eksekusi oleh seluruh kecamatan karena hampir seluruh wilayah kabupaten memiliki sawah yang bisa diberdayakan,” imbuhnya.

Tidak kalah penting, sektor pariwisata juga masih menjadi salah satu pendongkrak pembangunan di Kabupaten Malang. Total ada tiga target utama yang harus dituntaskan dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Yakni progres Badan Otorita Pariwisata (BOP) Bromo Tengger Semeru (BTS) sebagai penyangga kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN). Pihaknya berharap, pemerintah pusat segera menetapkan peraturan presiden sebagai dasar hukum BOP BTS.

”Karena konsep besar juga sudah kami siapkan disana, salah satunya proyek Jembatan Kayangan di Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo. Jika BOP BTS bisa segera dieksekusi, harapan kami dua-duanya bisa berjalan bersamaan,” bebernya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Pemkab Malang telah melobi Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) untuk memberikan suntikan pada pembangunan kawasan sekitar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru TNBTS). Selain jembatan kaca, komitmen pemerintah pusat untuk membangun kawasan TNBTS juga dituangkan dalam bentuk dukungan pembangunan infrastruktur jalan dengan nilai mencapai Rp 10 triliun. ”Sekitar Rp 9 triliun dari Kementerian PUPR akan difokuskan untuk pembangunan jalan, embung, dan DAM pengairan. Untuk pariwisata, terutama Bromo, perkiraan sekitar Rp 1 triliun, jadi totalnya Rp 10 triliun,” kata Sanusi.

Alokasi tersebut, masih kata Sanusi, nantinya akan diperuntukkan guna mempercantik infrastruktur. Baik jalan maupun beberapa fasilitas lainnya dengan proyek utama pembangunan jembatan kaca di Bukit Kayangan, Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo. Fasilitas ini, digadang-gadang dapat menjadi segitiga emas antara wilayah Kabupaten Malang, Lumajang, dan Probolinggo.

Dengan lanskap negeri di atas awan dan pemandangan gunung Bromo dari jembatan kaca diharapkan mampu menarik kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara yang lebih besar. Sebagai catatan, tahapan yang sedang dilaksanakan pemkab saat ini adalah menentukan titik pembangunan jembatan.

Selain Bromo, pembangunan di wilayah pesisir Malang Selatan juga bakal terus digeber. ”Investasi dengan calon investor dari Belanda dan Dubai terus kami komunikasikan. Kami ingin Malang Selatan bisa berkembang menjadi kawasan maju,” sambung alumnus IAIN Sunan Ampel Malang ini. Sanusi berharap, kawasan pesisir selatan bisa berkembang menjadi daerah pariwisata lengkap dengan fasilitas penunjang seperti hotel serta resort. (rmc/iik/nen)

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru

/