alexametrics
24.3 C
Malang
Monday, 23 May 2022

PPKM Diperpanjang, Pemkab Malang Bersiap Koreksi Target Retribusi

KEPANJEN – Pertumbuhan ekonomi nasional memang naik 7 persen, tapi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang berencana merevisi target retribusi pasar. Salah satu pertimbangannya, PPKM berlevel diperpanjang lagi, sehingga dikhawatirkan berdampak terhadap merosotnya omzet pedagang di pasar tradisional.

Untuk diketahui, pengetatan berlangsung sebulan lebih, sejak 3 Juli lalu. Mulanya, pemerintah menerapkan PPKM darurat selama 18 hari, 3-20 Juli lalu. Lingkupnya Jawa-Bali. Kemudian berubah menjadi PPKM berlevel pada 21-25 Juli 2021. Namun tidak semua daerah, hanya daerah yang tingkat penularan Covid-19 tergolong tinggi yang wajib menerapkan PPKM berlevel.

Kabupaten Malang termasuk area PPKM berlevel. Jika penularan terkendali, PPKM berlevel ini berakhir pada 2 Agustus lalu. Namun karena angka kasus terkonfirmasi masih tinggi, maka PPKM diperpanjang lagi hingga 9 Agustus, dan kini ditambah sampai 16 Agustus. Pengetatan yang berlangsung terus menerus inilah yang membuat pemkab berencana merevisi target retribusi pasar.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Kadisperindag) Kabupaten Malang Agung Purwanto mengatakan, revisi target akan dibahas saat pembahasan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD 2021, sekitar September depan.

”Retribusi pasar ditarget Rp 7,3 miliar. Hingga kini perolehannya sekitar 60 persen,” ujar Agung kemarin.

Selain faktor pengetatan yang diperpanjang, Agung juga membandingkan dengan rendahnya perolehan retribusi pasar pada 2020 lalu. Tahun lalu, pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor retribusi hanya Rp 2 miliar.

Rendahnya realisasi retribusi itu karena pemkab menghapus retribusi selama sembilan bulan. Penghapusan itu dilakukan untuk meringankan beban pedagang pasar. Tidak menutup kemungkinan skema penghapusan retribusi itu diterapkan lagi pada tahun ini.

”Sebelum PPKM, kunjungan pasar sudah mulai meningkat. Tapi setelah diterapkan PPKM, ada penurunan, sehingga (retribusi) perlu ditinjau lagi,” kata Agung.

Dia menegaskan, skema penghapusan itu masih dalam tahap pengkajian. Karena itu Agung tidak berani memberi kepastian kepada pedagang pasar. Hasil dari pengkajiannya itu nanti akan disampaikan dalam PAK APBD 2021.

”Dalam rangka KUPA (Kebijakan Umum Perubahan Anggaran) dan PPAS (Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara), kami juga dimintai masukan target pendapatan hingga akhir tahun. Tentunya kami akan memberikan telaah kepada pimpinan,” kata dia. (fik/dan/rmc)

KEPANJEN – Pertumbuhan ekonomi nasional memang naik 7 persen, tapi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang berencana merevisi target retribusi pasar. Salah satu pertimbangannya, PPKM berlevel diperpanjang lagi, sehingga dikhawatirkan berdampak terhadap merosotnya omzet pedagang di pasar tradisional.

Untuk diketahui, pengetatan berlangsung sebulan lebih, sejak 3 Juli lalu. Mulanya, pemerintah menerapkan PPKM darurat selama 18 hari, 3-20 Juli lalu. Lingkupnya Jawa-Bali. Kemudian berubah menjadi PPKM berlevel pada 21-25 Juli 2021. Namun tidak semua daerah, hanya daerah yang tingkat penularan Covid-19 tergolong tinggi yang wajib menerapkan PPKM berlevel.

Kabupaten Malang termasuk area PPKM berlevel. Jika penularan terkendali, PPKM berlevel ini berakhir pada 2 Agustus lalu. Namun karena angka kasus terkonfirmasi masih tinggi, maka PPKM diperpanjang lagi hingga 9 Agustus, dan kini ditambah sampai 16 Agustus. Pengetatan yang berlangsung terus menerus inilah yang membuat pemkab berencana merevisi target retribusi pasar.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Kadisperindag) Kabupaten Malang Agung Purwanto mengatakan, revisi target akan dibahas saat pembahasan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD 2021, sekitar September depan.

”Retribusi pasar ditarget Rp 7,3 miliar. Hingga kini perolehannya sekitar 60 persen,” ujar Agung kemarin.

Selain faktor pengetatan yang diperpanjang, Agung juga membandingkan dengan rendahnya perolehan retribusi pasar pada 2020 lalu. Tahun lalu, pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor retribusi hanya Rp 2 miliar.

Rendahnya realisasi retribusi itu karena pemkab menghapus retribusi selama sembilan bulan. Penghapusan itu dilakukan untuk meringankan beban pedagang pasar. Tidak menutup kemungkinan skema penghapusan retribusi itu diterapkan lagi pada tahun ini.

”Sebelum PPKM, kunjungan pasar sudah mulai meningkat. Tapi setelah diterapkan PPKM, ada penurunan, sehingga (retribusi) perlu ditinjau lagi,” kata Agung.

Dia menegaskan, skema penghapusan itu masih dalam tahap pengkajian. Karena itu Agung tidak berani memberi kepastian kepada pedagang pasar. Hasil dari pengkajiannya itu nanti akan disampaikan dalam PAK APBD 2021.

”Dalam rangka KUPA (Kebijakan Umum Perubahan Anggaran) dan PPAS (Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara), kami juga dimintai masukan target pendapatan hingga akhir tahun. Tentunya kami akan memberikan telaah kepada pimpinan,” kata dia. (fik/dan/rmc)

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru

/